Juknis Izin Operasional Pondok Pesantren

Kontributor : On Januari 20, 2019

Berikut ini adalah berkas Juknis Izin Operasional Pondok Pesantren. Kepdirjen Pendis Nomor 3408 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren. Download file format .pdf.

Juknis Izin Operasional Pondok Pesantren
Juknis Izin Operasional Pondok Pesantren

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Juknis Izin Operasional Pondok Pesantren.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 3408 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesantren dalam bentuk izin operasional pondok pesantren;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren;

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam proses yang terkait dengan izin operasional pondok pesantren.

KETIGA : Izin operasional pondok pesantren yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan untuk selanjutnya tunduk kepada ketentuan dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai izin operasional pondok pesantren dan yang terkait dengan izin operasional pondok pesantren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 3408 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan keagamaan Islam, pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, lembaga pendidikan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya menyelenggarakan pendidikan keagamaan di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan- perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah.

Bentuk pengakuan Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”. Kemudian pada pasal 30 ayat (1) menyebutkan: pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (2) berbunyi: pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Dalam ayat (3) disebutkan: pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dan ayat (4) berbunyi: pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Sebagai tindak-lanjut amanat Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara memberikan payung hukum penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan, termasuk bagi pondok pesantren melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Lebih lanjut, payung hukum tersebut diperkuat lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly.

Pondok pesantren atau sering juga disebut sebagai pesantren diakui sebagai model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Lembaga ini mulai berkembang sejak zaman para pendakwah di tanah Jawa, Walisongo, sekitar abad 15. Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Sebagai local community organization yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren yang berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya.

Dengan demikian, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami kedudukan pesantren tidak hanya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan (pendidikan keagamaan), namun juga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi faktor penentu dimana meskipun sudah berumur ratusan tahun, pesantren sampai saat ini tetap eksis menjadi bagian integral kekuatan bangsa, bahkan semakin kokoh. Pesantren lahir dan berkembang atas inisiasi dan peran masyarakat. Ini berarti bahwa pondok pesantren telah menyatu dengan masyarakat. Memisahkan pesantren dengan masyarakat berarti akan menggerus eksistensi pesantren, yang selama ini menjadi kekuatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Antara pesantren dan masyarakat telah terjalin hubungan yang mutualisme, saling membutuhkan dan interdependent (saling bergantung satu sama lain).

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, definisi pondok pesantren dijelaskan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Karasteristik penting dari pondok pesantren adalah pondok pesantren adalah pendidikan berbasis masyarakat atau diselenggarakan oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak ada pesantren yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tujuan pesantren sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam sejalan dengan tujuan pendidikan keagamaan Islam, yaitu menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari, serta mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran • sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air. Tujuan memegang peranan penting, akan mengarahkan dan mewarnai komponen-komponen lainnya.

Pesantren dapat berupa satuan pendidikan, atau dikatakan sebagai Pesantren Sebagai Satuan Pendidikan, atau dapat berupa penyelenggara pendidikan (Pesantren Sebagai Penyelenggara Pendidikan), apabila pondok pesantren tersebut selain menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren, secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya. Pada prakteknya, banyak pesantren yang selain menyelenggarakan pendidikan pesantren juga menyelenggarakan pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren, sekolah, madrasah, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan atau vokasi, atau bentuk pendidikan lainnya.

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dinyatakan bahwa Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengari menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam memberikan acuan umum mengenai unsur-unsur pesantren, ketentuan mengenai pendaftaran pesantren, serta ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dinyatakan bahwa pesantren yang memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri wajib mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pesantren yang telah terdaftar kemudian diberikan tanda daftar pesantren oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Fungsi tanda daftar pesantren kemudian diperluas menjadi izin operasional pondok pesantren. 

Izin operasional pondok pesantren merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang melalui serangkaian proses dan prosedur yang telah dilalui terlebih dahulu sebagai legalitas atas kelayakan sebuah lembaga disebut pondok pesantren. Izin operasional ini lahir dari sejumlah tahapan yang telah dilalui terlebih dahulu untuk memastikan akan terpenuhinya persyaratan dan proses yang telah ditentukan. Persyaratan dan proses didasarkan atas landasan argumentasi-regulatif dan kebijakan teknis-operasional untuk memastikan kelangsungan orientasi dan khittah pondok pesantren, yang sejalan baik dari sisi kepentingan kebijakan maupun kepentingan kultural di masyarakat. Izin operasional merupakan bukti konkret dan sah bahwa sebuah instansi disebut pondok pesantren. Lembaga yang telah memiliki izin operasional ini berhak untuk menjalankan fungsi- fungsi yang melekat pada pondok pesantren, seperti fungsi pendidikan, fungsi transformasi ajaran agama, dan fungsi sosial lainnya dan diakui oleh negara.

Izin operasional bersifat temporer, dibatasi waktunya, yakni 5 (lima) tahun. Pembatasan waktu izin operasional ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan pemutakhiran (updating) data, di samping untuk memudahkan upaya pembinaan dan peningkatan pondok pesantren. Dengan diterbitkannya izin operasional, pondok pesantren yang bersangkutan secara hukum telah diakui (recognize) oleh instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan program sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada pondok pesantren dan berhak untuk mendapatkan pembinaan, fasilitasi, dan hal-hal lain yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Data dan informasi terkait izin operasional pondok pesantren merupakan satu kesatuan data dan informasi pada Kementerian Agama, dengan pengelolaan sebagaimana ketentuan yang diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama.

Posisi pesantren sebagai lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial kemasyarakatan, tujuan pesantren, serta acuan umum mengenai unsur-unsur pesantren, ketentuan mengenai pendaftaran pesantren, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan di pesantren, dan ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi pada Kementerian Agama, menjadi dasar dalam menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesantren dalam bentuk izin operasional pondok pesantren. Ketentuan lebih lanjut tersebut, diperlukan dengan tujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan izin operasional pondok pesantren. Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk menyusun Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren. 


B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren dimaksudkan untuk memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesantren dalam bentuk izin operasional pondok pesantren sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak.

2. Tujuan
Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan izin operasional pondok pesantren.

C. Asas
Asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi  pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren ini meliputi Pendahuluan, Ketentuan Umum Penyelenggaraan Pesantren, Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren, Pemutakhiran Izin Operasional Pondok Pesantren, Ketentuan Berlakunya Izin Operasional Pondok Pesantren, Pembinaan dan Pengawasan, Layanan Pengaduan Masyarakat, serta Penutup.

E. Pengertian Umum
Dalam petunjuk teknis ini yang di maksud dengan:
  1. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
  2. Izin Operasional Pondok Pesantren adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kementerian melalui Kankemenag Kab./Kota sebagai bukti tertulis yang dikeluarkan melalui serangkaian proses dan prosedur yang telah dilalui terlebih dahulu sebagai legalitas atas kelayakan sebuah lembaga disebut pondok pesantren.
  3. Nomor Statistik Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut NSPP merupakan nomor identitas yang diperuntukkan bagi lembaga Pondok Pesantren.
  4. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.
  5. Dirasah islamiyah adalah kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematik, terstruktur, dan terorganisasi (madrasy).
  6. Pola pendidikan mu'allimin adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.
  7. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
  8. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pondok pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  9. Direktur Jenderal adalah pimpinan unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pondok pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  10. Direktorat adalah unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang pondok pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  11. Direktur adalah pimpinan unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang pondok pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  12. Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
  13. Kankemenag Kab./Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.


BAB II
KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN PESANTREN

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pesantren
  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972).
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761).

B. Tujuan Umum Pesantren

  1. Terbentuknya santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
  2. Berkembangnya potensi santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari.
  3. Berkembangnya potensi santri agar berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta terwujudnya peserta didik yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

C. Unsur Pesantren
Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pesantren dituntut agar dapat mengarahkan, membimbing, membina, dan menghasilkan santri yang dapat menjalankan peranan dirinya sebagai seorang muslim dalam penguasaan ajaran agama Islam sebagai pemenuhan kewajiban-individu seorang muslim (fardlu ain), dan/atau menghasilkan ahli ilmu agama Islam sebagai pemenuhan kewajiban-kolektif umat Islam (fardlu kifayah).

Sesuai dengan tujuan itu, secara fisik setidaknya ada 5 (lima) unsur yang harus terpenuhi secara integral oleh institusi pesantren (Arkanul Ma’had), yaitu:

1. Kyai atau Sebutan lain sejenis.
Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing yang menunjukkan kompetensi keagamaan dan kemampuan sosial yang sangat baik. Keberadaannya dalam pondok pesantren dijadikan sebagai figur, teladan, dan/atau sekaligus pengasuh yang membimbing santri dan stakeholder pesantrennya.

Kyai/pengasuh pesantren wajib berpendidikan pondok pesantren. Sementara pengalaman belajar pada instansi pendidikan lainnya diposisikan sebagai kompetensi pendukung bagi kapasitas pengasuh pesantren.

Selain kyai, pesantren dapat memiliki pendidik lain yang diperlukan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

2. Santri Mukim
Santri mukim adalah santri yang tinggal dan berada di dalam pondok pesantren selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dimaksudkan untuk lebih mengintesifkan proses pendidikan baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan akhlak karimah, serta peningkatan keterampilan

Di samping santri mukim, pesantren juga diperbolehkan untuk menerima santri yang tidak mukim atau biasa dikenal dengan santri kalong. Namun, keberadaan santri kalong ini tidak menjadi unsur pokok pondok pesantren, melainkan sebagai faktor penunjang atau suplemen aspek kesantrian.

3. Pondok atau Asrama Pesantren
Pondok atau asrama pesantren merupakan tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi santri yang dimiliki dan berada di dalam lingkungan pesantren.

Pondok, atau asrama bagi santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan dengan system pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di Negara-negara lain. Sistem pendidikan surau di daerah Minangkabau atau Dayah di Aceh pada dasarnya sama dengan sistem pondok, hanya namanya yang berbeda.

Agar dapat menjalankan fungsinya, pondok atau asrama pesantren tersebut tentunya wajib memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan.kesehatan. 

4. Masjid atau Mushalla
Masjid atau Mushalla merupakan ruangan yang digunakan sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah, masjid/mushalla dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar terjadi interaksi antara pesantren dengan masyarakat dan menghindari eksklusivisme pesantren.

Selain difungsikan sebagai tempat ibadah, masjid/mushalla itu dapat difungsikan juga sebagai tempat proses pembelajaran dan kajian ilmu-ilmu keislaman.

5. Kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin
Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, terutama karangan-karangan ulama menganut faham Syafi’iyah merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren untuk mendalami pengetahuan dan wawasan keagamaan Islam dimana tujuan utama pengajaran ini ialah untuk mendidik calon-calon ulama.

Jika kitab kuning merupakan beberapa literatur tertentu yang biasanya dikaji dari awal hingga akhir maka dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin merupakan kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara terstruktur, sistematik dan terorganisasi yang bersifat integratif memadukan ilmu agama dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra dan kokurikuler, yang oleh sebagian pesantren dikenal dengan sebutan sistem madrasy.

Namun demikian, baik kitab kuning maupun dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin, keduanya memiliki 3 (tiga) kriteria dasar, yaitu menggunakan literatur berbahasa Arab, literatur tersebut memiliki akar historis-akademis dengan pesantren, dan kandungannya sesuai nilai-nilai Islam- keindonesiaan, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya serta mengembangkan pemikiran yang tawazun, tawasuth, santun, inklusif, moderat, menghargai perbedaan dan budaya lokal.

D. Jiwa Pesantren
Dalam proses penyelenggaraan pendidikannya, pesantren mengembangkan jiwa atau karakteristiknya (Ruhul Ma’had) sebagai berikut:

1. Jiwa NKRI dan Nasionalisme
Jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan nasionalisme merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, yang berada di dalam wilayah teritori NKRI harus menjunjung nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Jiwa Keilmuan
Jiwa keilmuan ini melandasi pada seluruh stakeholder dan civitas akademika pondok pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan pondok pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga dengan semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan imu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejewantahan itikad meraih imu pengetahuan yang bermanfaat (al-ilm al-nafi’).

3. Jiwa Keikhlasan
Jiwa keikhlasan yang tidak didorong oleh ambisi apapun untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah. Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas pondok pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik mesti dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik.

4. Jiwa Kesederhanaan
Sederhana bukan berarti pasif, melarat, nrimo dan miskin, tetapi mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati, penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas santri yang paling khas di mana-mana.

5. Jiwa Ukhuwah Islamiyyah
Ukhuwah islamiyyah yang demokratis ini tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antar komunitas pondok pesantren yang dipraktekkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam pembentukan dan pembangunan idealisme santri. Perbedaan yang dibawa oleh santri ketika masuk pondok pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

6. Jiwa Kemandirian
Kemandirian di sini bukanlah kemampuan dalam mengurusi persoalan-persoalan intern, tetapi kesanggupan membentuk kondisi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang merdeka dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih pihak lain. Pondok pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri. 

7. Jiwa Bebas
Bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Kebebasan di sini juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.

8. Jiwa Keseimbangan
Jiwa keseimbangan pada pondok pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan-personal secara vertikal dengan Allah melalui serangkaian ibadah-ibadah mahdlah dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerjasama, dan hubungan sosial-horizontal antara sesama dan pemanfaatan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi ini senantiasa mendasari dalam sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

E. Penyelenggaraan Pesantren
1. Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

2. Kelembagaan pesantren dapat ditinjau dari 3 (tiga) perspektif:
a. pesantren sebagai Lembaga Keagamaan yang menjalankan fungsi pengembangan ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin), penjaga identitas kultural (cultural identity), serta menjaga dan melestarikan nilai, norma, tradisi, dan budaya Islam Indonesia.

b. pesantren sebagai Lembaga Pendidikan yang menjalankan fungsi penyebaran pengetahuan, sains dan teknologi, nilai- nilai kemajuan, dan berbagai keterampilan berbasis teknologi.

c. pesantren sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang menjalankan fungsi penyampaian beragam cara yang akan merubah masyarakat kepada perbaikan kehidupan/ meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan.
a. Pesantren sebagai satuan pendidikan merupakan pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin, dengan ketentuan umum: 

(1) Penyelenggaraan pengajian kitab kuning dapat dilakukan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program takhasus pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing- masing pesantren.

(2) Penyelenggaraan dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin dilakukan secara integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.

(3) Muatan kurikulum pesantren sebagai satuan pendidikan meliputi Al-Quran, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadits, Ulum Al- Hadits, Tauhid, Fiqh, Ushul Fiqh, Akhlak, Tasawuf, Tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu 'Arudl, Ilmu Manthiq, Ilmu Falaq, dan disiplin ilmu lainnya.

(4) Pesantren dapat menyelenggarakan program takhasus yang meliputi tahfizh al-Qur'an, ilmu falaq, faraid, dan cabang dari ilmu keislaman lainnya.

(5) Pembelajaran kitab kuning dapat dilakukan dengan menggunakan metode sorogan (individual), metode bandongan (massal), metode bahtsul masail, dan metode lainnya.

(6) Pembelajaran dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin dilakukan dengan metode klasikal, terstruktur, dan berjenjang sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pesantren terhadap tingkatan kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin yang diajarkan.

(7) Kyai atau pendidik pada pesantren melakukan penilaian atas perkembangan, kemajuan dan hasil belajar santri.

b. Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan adalah pesantren yang selain menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren, secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya, dengan ketentuan umum.

(1) Satuan dan/ atau program pendidikan lainnya yang dapat diselenggarakan oleh pesantren meliputi:
(a) pendidikan diniyah formal;
(b) pendidikan diniyah nonformal;
(c) pendidikan umum;
(d) pendidikan umum berciri khas Islam/madrasah;
(e) pendidikan kejuruan;
(f) pendidikan kesetaraah;
(g) pendidikan mu'adalah/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren;
(h) pendidikan tinggi; dan/atau
(i) program pendidikan lainnya. 

(2) Penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan oleh pesantren dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, pesantren dapat menyelenggaran lembaga sosial, unit usaha/bisnis, dan jenis lembaga lainnya dalam rangka merubah masyarakat kepada perbaikan kehidupan/meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Hak dan Kewajiban Pesantren
1. Pesantren yang telah memperoleh izin operasional pesantren dengan sendirinya telah terdaftar secara resmi dalam tatanan kelembagaan pemerintahan sehingga ia memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada institusi pesantren ter.

2. Di antara hak pesantren adalah:
a. memperoleh pengakuan, layanan, bantuan, fasilitasi, pembinaan, dan hal-hal lain yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
b. diperkenankan melakukan serangkaian program pendidikan, pembinaan, dan bentuk-bentuk penguatan sosial lainnya guna meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan masyarakat secara umum.

3. Di antara kewajiban pesantren adalah:
a. memahami, mengikuti, dan menghargai peraturan perundang- undangan dan aturan-aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. turut serta secara aktif dalam pembinaan masyarakat dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional; dan
c. menyampaikan data dan informasi terkait lembaga, santri, serta pendidik dan tenaga kependidikan secara berkala atau apabila diminta.

G. Pengelolaan Data dan Informasi
1. Pengelolaan data dan informasi pondok pesantren dilakukan melalui penyelenggaraan sistem informasi dan manajemen pondok pesantren.

2. Sistem informasi dan manajemen pondok pesantren diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi direktorat jenderal.

3. Data hasil pengelolaan digunakan untuk:
a. dasar penyusunan rencana program kegiatan;
b. alat pengendalian;
c. dasar bahan evaluasi;
d. bahan publikasi; dan
e. bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan. 

4. Teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem informasi dan manajemen pondok pesantren mengikuti ketentuan yang berlaku pada direktorat jenderal.

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Kepdirjen Pendis Nomor 3408 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren di bawah ini.

File Preview:

Juknis Izin Operasional Pondok Pesantren 



Download:
Juknis Izin Operasional Pondok Pesantren.pdf

Sumber: http://simpuh.kemenag.go.id  

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Informatika SMP dan SMA Sesuai Permendikbud No 37 Tahun 2018

Kontributor : On Januari 09, 2019

Berikut ini adalah berkas Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Informatika SMP/MTs dan SMA/MA Sesuai Permendikbud No 37 Tahun 2018. Download file format .pdf.

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Informatika SMP dan SMA Sesuai Permendikbud No 37 Tahun 2018
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Informatika SMP dan SMA Sesuai Permendikbud No 37 Tahun 2018

Keterangan:

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu “Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect teaching), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Berkas ini merupakan lampiran dari:
Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang KI dan KD Kurikulum 2013 SD-MI SMP-MTs SMA-MA
Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas mengenai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Informatika SMP dan SMA Sesuai Permendikbud No 37 Tahun 2018 di bawah ini.

File Preview:

 



Download:
KI-KD Informatika SMP.pdf
KI-KD Informatika SMA.pdf

Buku Panduan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI

Kontributor : On Januari 06, 2019

Berikut ini adalah berkas Buku Panduan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI. Download file format .pdf.

Buku Panduan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI
Buku Panduan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI

Keterangan:
Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI ini diakses di http://sieka.kemenag.go.id/kinerja/ atau http://103.7.12.85/kinerja/

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas mengenai Buku Panduan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI di bawah ini.

File Preview:

Buku Panduan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI



Download:
Buku Panduan Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI.pdf

Contoh Format Administrasi Tata Persuratan Sekolah-Madrasah

Kontributor : On Januari 06, 2019

Berikut ini adalah berkas mengenai Contoh Format Administrasi Tata Persuratan Sekolah/Madrasah. Download file format Microsoft Word.

Contoh Format Administrasi Tata Persuratan Sekolah/Madrasah
Contoh Format Administrasi Tata Persuratan Sekolah/Madrasah

Keterangan:
Contoh Format Administrasi Tata Persuratan Sekolah/Madrasah ini berupa template-template yang bisa dijadikan referensi untuk kebutuhan kelengkapan administrasi tata persuratan di sekolah/madrasah.

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Contoh Format Administrasi Tata Persuratan Sekolah/Madrasah di bawah ini.

Download:
Template Peraturan Kepala Madrasah.docx
Template Surat Kuasa.docx
Template Surat Undangan.docx
Template Surat Panggilan.docx
Template Nota Dinas.docx
Template Pengumuman.docx
Template Laporan Kegiatan.docx
Template Rekomendasi.docx
Template Surat Pengantar.docx
Template Berita Acara.docx
Template Notulensi Kegiatan.docx
Template Keputusan Kepala Madrasah.docx
Template Daftar Hadir Pertemuan Rapat.docx
Template Surat Tugas.docx
Sistematika Laporan Kegiatan Workshop.docx
Template Surat Perintah Perjalanan Dinas.docx
Template Instruksi Kepala Madrasah.docx
Template Surat Edaran Kepala Madrasah.docx
Template Surat Dinas Biasa.docx
Template Surat Keterangan.docx
Template Surat Perintah.docx
Template Surat Izin Kepala Madrasah.docx
Template Surat Perjanjian.docx

Petunjuk Penggunaan Aplikasi SisKeuDes (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa)

Kontributor : On Januari 02, 2019

Berikut ini adalah berkas Petunjuk Penggunaan Aplikasi SisKeuDes (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa). Download file format .pdf.

Petunjuk Penggunaan Aplikasi SisKeuDes (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa)
Petunjuk Penggunaan Aplikasi SisKeuDes (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa)

Baca juga:
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Petunjuk Penggunaan Aplikasi SisKeuDes (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa).

Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, mengembangkan sistem aplikasi tata kelola keuangan desa yang dapat digunakan membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Dengan aplikasi keuangan desa ini, diharapkan pemerintah desa dapat mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisian. Proses pengawasan dan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan desa juga lebih mudah diterapkan.

PETUNJUK UMUM PENGGUNAAN APLIKASI

A. GAMBAR UMUM APLIKASI
Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutkan diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganannya oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan sml pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP. 

B. DATABASE DAN SISTEM KONEKSI DATA
Koneksi database harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi digunakan. Koneksi database disimpan dalam file config.ini pada folder aplikasi keuangan desa. Koneksi database secara default menggunakan tab koneksi Microsoft Acces Database.

Pada inteface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (Open Database Connectivity) atau Direct Acces. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke Driver MsAcces akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi windows. Sedangkan Direct Acces pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan.

Penggunaan opsi koneksi ODBC mengharuskan sistem komputer terinstall Microsoft Jet OleDB 4.0 pada Microsoft Office 2000-2003. Sehingga untuk komputer yang tidak terinstall office 2003 tidak dapat menggunakan fitur ini. Apabila ingin tetap menggunakan fitur ini adalah dengan cara menambahkan instalasi Office Acces 2003 atau Acces Database Engine. Untuk memastikan apakah fitur ini dapat digunakan dapat dilihat pada Control Panel Windows pada tab System & Security => Adminstratif Tools => Datasource (ODBC)

Secara teknis penggunaan opsi via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan (corrupt) dan dapat digunakan pada mode multiuser dengan cara melakukan sharing folder database “DataAPBDes.mde”.

Penggunaan opsi Direct Acces membuat aplikasi langsung melakukan pembacaan file pada database keuangan desa. Opsi ini digunakan apabila dalam komputer tidak tersedia Microsoft Jet Oledb4.0 untuk “*.mdb” pada komputer yang hanya terinstall office2007, 2010 atau 2013. Penggunaan opsi ini tidak disarankan karena pada kondisi tertentu, seperti komputer lambat, low memory atau komputer terinfeksi virus dapat membuat database rusak atau corrupts. Penggunaan opsi ini hanya untuk single user atau dengan kata lain hanya untuk komputer PC atau Laptop secara stand alone (tidak menggunakan jaringan).

Penggunaan aplikasi dengan mode ODBC lebih disarankan bila dibandingkan dengan mode Direct Acces demi keamanan data. Untuk komputer yang sudah terlanjut terpasang Office 2007 s.d 2013 agar menambahkan office acces 2003 sehingga dapat menggunakan fitur ODBC. Penggunaa n aplikasi dengan menggunakan database SQLServer agar menghubungi Tim Pengembang. Tatacara pengoperasian dan penggunaan aplikasi pada dabase SQLServer sama seperti tatacara penggunaan database pada aplikasi Simda BPKP.

Untuk pemeliharaan data keuangan desa pada database microsoft acces, pengguna aplikasi agar melakukan compact and repair database secara berkala untuk memampatkan database. Proses ini dapat dilakukan minimal 1 bulan sekali. Cara melakukan compact and repair database adalah dengan membuka database aplikasi keuangan desa “DataAPBDes.mde” pada folder aplikasi dan memilih menu yang tersedia.

Proses pemampatan data hanya dapat dilakukan ketika aplikasi sedang tidak aktif. Oleh karena itu aplikasi keuangan desa harus ditutup dengan sempurna terlebih dahulu sebelum proses compact and repair database dilakukan.

C. ADMINISTRASI DATA USER
Menu administrasi data user digunakan untuk menentukan user_id, password dan level pengguna aplikasi keuangan desa. Menu Parameter Data hanya boleh diakses oleh user_id dengan level administrator yang ditempatkan pada Kabupaten/Kota. Sedangkan menu lain diakses operator pada tingkat desa dan kecamatan. 

Dalam menu ini juga ditetapkan batasan kewenangan pengguna aplikasi untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Administrator menetapkan batasan menu yang dapat diakses oleh user/operator aplikasi desa. 

D. PARAMETER UMUM
Pengisian data umum adalah proses pertama yang harus dilakukan. Tanpa pengisian data umum, maka akan ada beberapa proses yang tidak dapat dilakukan serta dalam output/laporan yang tidak dapat terinformasi secara lengkap.

Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa parameter data umum dikelola oleh adminstrator pada tingkat Kabupaten/Kota. Pemerintah Desa tidak diperbolehkan melakukan pengubahan atau penambahan tanpa ijin dari administrator pada tingkat Kabupaten/Kota.

1) Parameter Data Umum Pemda
Menu Data Umum Pemda digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang akan menggunakan aplikasi keuangan desa ini, seperti nama pemda, alamat, ibu kota, dan tahun anggaran.

Menu parameter data umum pemda pada kolom Nama Pemda tidak dapat diganti atau dikunci dengan kode provinsi dan kabupaten kota beserta tahun anggaran. Hal ini terkait dengan monitoring pengguna aplikasi keuangan desa secara berjenjang dan kepentingan kompilasi data keuangan desa secara nasional.

Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota mengacu pada kodifikasi wilayah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

2) Parameter Kecamatan dan Desa
Menu Parameter Kecamatan dan Desa digunakan untuk melakukan penginputan data Kecamatan dan Desa yang terdapat pada kabupaten yang bersangkutan. Kode dan urutan wilayah administrasi kecamatan mengacu p ada kodifikasi data administrasi wilayah sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 56 Tahun 2015. Sehubungan dengan adanya perubahan dan pemekaran wilayah untuk urutan kode, urutan dan nama desa yang belum terdaftar agar ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kondisi yang terakhir.

3) Referensi Bidang dan Kegiatan
Menu Referensi Kegiatan digunakan untuk melakukan penginputan data bidang dan kegiatan yang ada pada pemerintah desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bidang pembangunan dalam Pemerintahan Desa diklasifikasikan menjadi 5 (lima) yaitu:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Bidang Belanja Tak Terduga. 

Pengguna aplikasi agar tidak melakukan perubahan data bidang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tersebut di atas, kecuali apabila terdapat perubahan peraturan dimaksud.

Sedangkan untuk kode dan daftar kegiatan digunakan menginput jenis kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa dalam tahun yang bersangkutan. Untuk keseragaman dan keselarasan dalam pembangunan desa, kode dan nama kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa agar mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Keuangan Desa.

Daftar kegiatan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan daerah setempat dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

4) Parameter Referensi Sumber Dana
Menu Referensi Sumber Dana digunakan untuk melakukan penginputan data Sumber Dana. Kode sumber dana diberi singkatan dengan 3 digit huruf. Jenis- jenis sumber dana terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DDS), Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH), Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi (PBP), Swadaya Masyarakat (SWD), dan Pendapatan Lain- Lain (PDL).

Untuk sinkronisasi referensi sumber dana ditetapkan pada tingkat kabupaten dan berlaku secara seragam untuk desa yang ada pada kabupaten yang bersangkutan.

Klasifikasi sumberdana agar ditetapkan pada awal penggunaan aplikasi dan tidak diperbolehkan melakukan pengubahan kode selama tahun berjalan. Pengubahan kode sumberdana pada tengah tahun berjalan dapat mengacaukan kartu kendali sumberdana.

5) Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Menu Rekening APBDesa digunakan untuk melakukan pengelolaan data Rekening APBDesa. Terdiri dari 4 level data yang meliputi: Akun, Kelompok, Jenis, dan Obyek. Pengguna aplikasi tidak diperbolehkan melakukan perubahan kode Akun, Kelompok dan Jenis. Hal ini disebabkan karena level 1 s.d 3 telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan penambahan dan pengubahan kode rekening pada level 4 agar mengacu pada Peraturan Bupati/Kepala Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6) Parameter Standar Satuan Harga
Parameter standar satuan harga digunakan untuk memasukkan data standar harga yang dijadikan acuan bagi desa pada saat menyusun APBDesa. Untuk mempermudah implementasi data standar harga dibuat pada masing-masing obyek belanja. Data standar harga diisi oleh administrator Kabupaten/Kota sesuai dengan harga yang berlaku di Kabupaten/Kota setempat. Mengingat kondisi geografis yang cukup variatif pada beberapa daerah, besaran harga satuan tidak dikunci pada saat penginputan data RAB.

7) Parameter Belanja Operasional
Parameter belanja operasional digunakan untuk menentukan kegiatan desa yang termasuk dalam kelompok belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 43 Tahun 2014. Kegiatan yang masuk dalam kelompok belanja operasional dapat direalisasi oleh desa walaupun APBDes belum disahkan. Dalam hal ini administrator aplikasi harus memposting data anggaran dengan status “Usulan APBDesa”.

8) Parameter Mapping Korolari
Parameter mapping korolari digunakan untuk menghubungkan belanja modal dengan penambahan asset pada Laporan Kekayaan Milik Desa. Setiap komponen belanja modal harus dihubungan dengan data asset pada laporan kekayaan milik desa sehingga otomatis terjumlah dalam LKMD pada saat ada realisasi belanja modal.

9) Parameter Rekening Bank Desa
Setiap desa agar melakukan registrasi nomor rekening Kas Umum Desa sebagai rekening penampungan Rekening Kas Desa dengan mengisi nomor rekening dan nama bank tempat penyimpanan.

Sesuai dengan prinsip Treasury Single Account (TSA) dalam aplikasi hanya disediakan satu baris data rekening kas desa, sehingga hanya disediakan satu buku bank untuk setiap desa. Apabila rekening kas desa lebih dari satu maka yang terdapat dalam buku bank adalah gabungan dari semua rekening yang dimi liki oleh desa.

E. DATA ENTRI
Secara umum menu data entri dibagi dalam 3 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entri dimaksud terdiri dari:
a) Modul – Penganggaran, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APBDesa.
b) Modul – Penatausahaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa.
c) Modul – Pembukuan, merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilan laporan keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Petunjuk penggunaan masing-masing kelompok menu dijelaskan dalam Bab selanjutnya.

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Petunjuk Penggunaan Aplikasi SisKeuDes (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa) di bawah ini.

File Preview:

Petunjuk Penggunaan Aplikasi SisKeuDes (Sistem Tata Kelola Keuangan Desa)



Download:
Petunjuk Penggunaan Aplikasi SisKeuDes.pdf
Sumber: http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/Petunjuk-Pengoperasian-Aplikasi-SisKeuDes.bpkp

Buku Bahasa Jawa K13 SD-MI SMP-MTs SMA-MA-MAK

Kontributor : On Desember 20, 2018

Berikut ini adalah berkas Buku Bahasa Jawa K13 SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MAK. Download file format .pdf.

Buku Bahasa Jawa K13 SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MAK
Buku Bahasa Jawa K13 SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MAK

Lihat juga:
Perangkat Pembelajaran Bahasa Jawa SD Kelas 1 2 3 4 5 6 (RPP, Silabus, PROTA, PROMES)

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Buku Bahasa Jawa K13 SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MAK.

Mata Pelajaran Bahasa Jawa merupakan mata pelajaran lokal wajib di sekolah/madrasah dengan alokasi waktu 2 jam tatap muka tiap minggunya. Dengan adanya muatan lokal bahasa jawa ini diharapkan kebudayaan tetap terjaga melalui pendidikan serta dapat ditanamkan kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan.

Buku-buku pelajaran Bahasa Jawa ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai muatan lokal wajib di Sekolah/Madrasah. Peraturan Gubernur tersebut memberikan pegangan hukum yang kuat bagi guru-guru untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh pembelajaran bahasa daerah. Sebagai tindak lanjut, buku ini disusun untuk menyelesaikan masalah ketiadaan buku ajar Bahasa Jawa seiring dengan terbitnya Peraturan Gubernur, buku bahan ajar Bahasa Jawa ini diharapkan dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah/madarasah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MAK dan sederajat) di wilayah Jawa Timur.

Buku ini merupakan hasil Kerja sama Tim Eksternal sebagai penyusun bersama-sama dengan Tim internal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur - yang juga telah melalui proses telaah dan diperiksa oleh Ahli Bahasa Jawa dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) - telah mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembentukkan budi pekerti dan karakter generasi muda melalui jalur pendidikan formal di sekolah/madarasah.

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Buku Bahasa Jawa K13 SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MAK di bawah ini.

Download:
Buku Bahasa Jawa Tingkat SD/MI
Buku Bahasa Jawa Kelas 1
Buku Bahasa Jawa Kelas 2
Buku Bahasa Jawa Kelas 3
Buku Bahasa Jawa Kelas 4
Buku Bahasa Jawa Kelas 5
Buku Bahasa Jawa Kelas 6

Buku Bahasa Jawa Tingkat SMP/MTs
Buku Bahasa Jawa Kelas 8
Buku Bahasa Jawa Kelas 9

Buku Bahasa Jawa Tingkat SMA/MA/MAK
Buku Bahasa Jawa Kelas 11
Buku Bahasa Jawa Kelas 12

Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, Teknisi dan Peserta UNBK Tahun 2018-2019

Kontributor : On Desember 18, 2018

Berikut ini adalah berkas mengenai Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, Teknisi dan Peserta UNBK Tahun 2018-2019. Download file format .docx Microsoft Word.

Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, Teknisi dan Peserta UNBK Tahun 2018-2019
Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, Teknisi dan Peserta UNBK Tahun 2018-2019

Lihat juga:
POS UN dan USBN Tahun Pelajaran 2018/2019

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas mengenai Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, Teknisi dan Peserta UNBK Tahun 2018-2019.

Sumber:
BSNP - POS UN Tahun Pelajaran 2018/2019

Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, dan Teknisi
A. Di Ruang Sekretariat UN 
  1. Pengawas ruang, proktor, dan teknisi harus hadir di lokasi pelaksanaan ujian 45 menit sebelum ujian dimulai;
  2. Pengawas ruang, proktor, dan teknisi menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan;
  3. Pengawas ruang, proktor, dan teknisi mengisi dan menandatangani pakta integritas;

B. Di Ruang Ujian Pengawas ruang masuk ke dalam ruangan 20 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian untuk melakukan secara berurutan: 
  1. memeriksa kesiapan ruang ujian;
  2. mempersilakan peserta ujian untuk memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan meletakkan tas di bagian depan ruang ujian, serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan;
  3. membacakan tata tertib peserta ujian;
  4. memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur;
  5. mempersilakan peserta ujian untuk mulai mengerjakan soal;
  6. Selama ujian berlangsung, pengawas ruang ujian wajib: a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian; b) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; c) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang ujian selain peserta ujian; dan d) mematuhi tata tertib pengawas, di antaranya tidak merokok di ruang ujian, tidak membawa dan/atau menggunakan alat atau piranti komunikasi dan/atau kamera, tidak mengobrol, tidak membaca, tidak memberi isyarat, petunjuk, dan/atau bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal ujian yang diujikan.
  7. Lima (5) menit sebelum waktu ujian selesai, pengawas ruang memberi peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu tinggal lima menit; dan
  8. Setelah waktu ujian selesai, pengawas mempersilakan peserta ujian untuk berhenti mengerjakan soal. Pengawas ruang ujian tidak diperkenankan membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya serta membawa bahan bacaan lain ke dalam ruang ujian.

Tata Tertib Peserta UNBK

Peserta ujian: 
a. memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai; 
b. memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan; 
c. yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia UN Tingkat Sekolah/Madrasah, tanpa diberikan perpanjangan waktu; 
d. dilarang membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian; 
e. mengumpulkan tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun di bagian depan di dalam ruang kelas; 
f. mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan; 
g. masuk ke dalam (login) sistem menggunakan username dan password yang diterima dari proktor; 
h. mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian;
i. selama ujian berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang ujian; 
j. selama ujian berlangsung, dilarang: 
  1. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
  2. bekerja sama dengan peserta lain;
  3. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
  4. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
  5. menggantikan atau digantikan oleh orang lain. 
k. yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum waktu ujian berakhir;
l. berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu ujian berakhir; dan
m. meninggalkan ruangan setelah ujian berakhir.


Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas mengenai Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, Teknisi dan Peserta UNBK Tahun 2018-2019 di bawah ini.

File Preview:

Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, Teknisi dan Peserta UNBK Tahun 2018-2019



Download:
Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, Teknisi dan Peserta UNBK Tahun 2018-2019.docx