PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kontributor : On Maret 24, 2019

Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Download file format .pdf.

PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif clan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD.

LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan memublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup, penyusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD, pelaksanaan EPPD, dan sistern informasi elektronik LPPD dan EPPD.

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat:
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PEMERINTAHAN 

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
  1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  5. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2
Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
a. LPPD;
b. LKPJ;
c. RLPPD; dan 
d. EPPD.

Pasal 3
LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. akurasi; dan
d. objektif.

BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4
LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 5
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a. capaian kinerja makro;
b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
c. capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6
Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan.

Pasal 7
(1) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antardaerah.

Pasal 8
(1) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

(2) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat; dan
b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah provinsi.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 10
(1) Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

(3) Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan.

Pasal 11
(1) Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Pasal 12
LPPD digunakan se bagai dasar:
a. EPPD; dan
b. penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian / lembaga pemerin tah nonkementerian.

Pasal 13
Hasil EPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB III
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 15
Ruang lingkup LKPJ meliputi:
a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 16
Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 17
(1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
  1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
  1. tugas pem ban tuan yang di terima dari Pemerintah Pusat; dan
  2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 18
(1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 19
(1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat panpurna.

(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Pasal 20
(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

(2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/ atau kebijakan strategis kepala daerah.

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 22
RLPPD memuat:
a. capaian kinerja makro;
b. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
c. hasil EPPD dan opim atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
e. inovasi daerah.

Pasal 23
(1) Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.

(2) Kepala daerah wajib memublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/ atau media elektronik.

(3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah se bagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian RLPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal25

(1) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/ atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.

(2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 26
EPPD terdiri atas:
a. evaluasi kinerja makro; dan 
b. evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 27
(1) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan menilai:
a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan 
b. perubahan capaian kinerja masing-masing  indikator  kinerja makro LPPD.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pada informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 29
(1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan menilai capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan
b. bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan. 

(3) Bobot nilai per bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

(4) Bobot nilai capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan.

Pasal 30
EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 31
(1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri menetapkan peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:
a. peringkat kinerja provinsi;
b. peringkat kinerja kabupaten; dan 
c. peringkat kinerja kota.

(2) Peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpman lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 32
(1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri.

(2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada Presiden.

(3) Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan:
a. pertimbangan pemberian penghargaan;
b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34
(1) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas usulan Menteri.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diumumkan dan diberikan pada hari otonomi daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jerns penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35
Penghargaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa1 36
Hasil EPPD digunakan se bagai bahan sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
(1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi khusus dan pengembangan kapasitas daerah.

(3) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

(5) Pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VI
SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 38
(1) Menteri menyediakan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring.

(2) Kementerian/lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistern informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan pengundangan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. 
JOKO WIDODO

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bawah ini.

File Preview:

PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Download:
PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.pdf

Baca juga:
Peraturan Pemerintah PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kontributor : On Maret 24, 2019

Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Download file format .pdf.

PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat:
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemcrintah ini yang dimaksud dengan:
  1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
  2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pcnganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
  6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
  7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
  10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bcrsumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Dacrah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
  14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
  16. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pcmerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
  17. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
  18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
  25. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
  26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
  27. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satuj atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
  28. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
  29. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
  30. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
  31. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
  32. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
  33. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang d.itentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
  34. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
  35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  36. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
  37. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  38. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/ atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
  39. Pembayaran Langsung yang sclanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bcndahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
  40. Tambahan Vang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
  41. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
  42. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
  43. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
  44. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
  45. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
  46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
  47. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
  49. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
  50. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
  51. Peraturan Kepala Daerah yang sclanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
  52. Urusan Pemerintahan adalah kelruasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan. dan menyejahterakan masyarakat.
  53. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  54. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
  55. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  56. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
  57. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
  58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
  59. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  60. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  61. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang bcrwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  62. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  63. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
  64. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  65. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
  66. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  67. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
  68. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewcnangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
  69. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ctiberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
  70. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
  71. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  72. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
  73. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
  74. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan l (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
  75. Pejabat Penatausahaan Keuangan Saluan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
  76. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
  77. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
  78. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  79. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  80. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
  81. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
  82. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
  83. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
  84. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
  85. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2
Keuangan Daerah meliputi:
a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3
(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD. 

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.


BAB II
Pengelola Keuangan Daerah

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4
(1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibabas bersama;
c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telab mendapat persetujuan bersama DPRD;
d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak. terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g. menetapkan KPA;
h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kckuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 
a. sekretaris daerah selaku koordinator Keuangan Daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku PA.

(5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5
(1) Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.


(2) Ketentuan mengenai Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6
(1) Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
c. koordinasi penyiapan pedoman pelak.sanaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. memimpin TAPD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7
(1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah;
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
d. melaksanakan fungsi BUD; dan
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f. menetapkan SPD;
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
i. menyajikan informasi kcuangan daerah; dan
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8
(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kcpada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyiapkan Anggaran Kas;
b. menyiapkan SPD;
c. mcnerbitkan SP2D;
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeiuaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f. menyimpan uang daerah;
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengclola/menatausahakan invcstasi;
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan
PA/KPA atas Beban APBD;
i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama
Pcmcrintah Daerah;
j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
k. melakukan penagihan Piutang Daerah,

(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9
Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal 10
(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
a. menyusun RKA SKPD;
b. menyusun DPA SKPD;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas Beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya daJam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11
(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian alas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;dan
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di bawah ini.

File Preview:

PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



Download:
PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

Baca juga:
Peraturan Pemerintah - PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Instrumen, Rubrik Penilaian dan Kisi-Kisi Akreditasi PAUD dan PNF

Kontributor : On Maret 24, 2019

Berikut ini adalah berkas Instrumen, Rubrik Penilaian dan Kisi-Kisi Akreditasi PAUD dan PNF. Download file format .pdf.

Instrumen, Rubrik Penilaian dan Kisi-Kisi Akreditasi PAUD dan PNF
Instrumen, Rubrik Penilaian dan Kisi-Kisi Akreditasi PAUD dan PNF

Baca juga:
Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BANSM dan BAN PAUD dan PNF
Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF
Panduan Sistem Informasi Penilaian Akreditasi (SisPenA) PAUD dan Non Formal
POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019 (Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 132/BAN-SM/SK/2019 tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Madrasah Tahun 2019)

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Instrumen Akreditasi PAUD dan PNF.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) adalah melaksanakan akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan satuan beserta program PNF berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yang mencakup 8 (delapan) standar, yaitu 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan 8) Standar Penilaian Pendidikan. Khusus PAUD, Standar Kompetensi Lulusan menggunakan istilah Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP).

Instrumen akreditasi digunakan untuk memeroleh data berkaitan dengan 8 (delapan) SNP yang menggambarkan kondisi PAUD secara obyektif. Untuk itu, instrumen ini harus diisi oleh pengelola PAUD atau pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD. Jawaban terhadap pertanyaan/pernyataan harus sesuai dengan prosedur akreditasi PAUD yang telah ditetapkan oleh BAN-PNF.

Petunjuk Umum:
  1. Sebelum mengisi instrumen akreditasi ini, Saudara harus membaca dan memahami Pedoman Persyaratan dan Pedoman Pengisian Instrumen Akreditasi PAUD ini terlebih dahulu.
  2. Saudara harus meyiapkan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan sebagai kelengkapan jawaban untuk setiap pertanyaan/pernyataan yang diajukan pada setiap butir dalam instrumen akreditasi.

Petunjuk Khusus:
1. Instrumen akreditasi PAUD ini terdiri atas 2 bagian, yaitu:
  • Bagian Pertama adalah pernyataan dan identitas yang memuat: 1) Pernyataan Pimpinan Lembaga, 2) Identitas PAUD & Identitas Pengisi Instrumen, 3) Panduan Penyusunan Dokumen Permohonan dan Daftar Lampiran Akreditasi. 4) Pedoman Persyaratan Akreditasi PAUD, 5) Pedoman Pengisian Instrumen Akreditasi PAUD
  • Bagian Kedua adalah Instrumen Akreditasi PAUD yang berisi butir-butir pertanyaan/ pernyataan yang mencakup 8 (delapan) SNP. Butir-butir pertanyaan/pernyataan tersebut bersifat: 1) terbuka, yaitu pertanyaan/pernyataan yang harus dilengkapi, diisi atau diberi penjelasan lebih rinci oleh asesi dan 2) tertutup, yaitu pertanyaan/pernyataan yang telah disediakan pilihan atau jawaban dan asesi hanya memilih yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Pengisian data untuk pertanyaan/pernyataan terbuka dilakukan dengan menjawab/mengisi data pada tempat jawaban/isian yang tersedia. Apabila tempat isian tersebut tidak mencukupi, maka data dapat dituliskan pada lembar terpisah dengan memberi nomor butir pertanyaan/pernyataan dan halaman instrumennya. Sedangkan untuk pertanyaan/pernyataan tertutup, asesi dapat memberi tanda (√) pilihan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Asesi harus mengisi data secara lengkap dan konsisten untuk pertanyaan/pernyataan yang saling berkaitan satu sama lainnya.

4. Asesi harus melengkapi fotokopi dokumen pendukung secara lengkap dengan informasi terbaru dan disusun secara sistematis menurut pertanyaan/pernyataan dalam instrumen akreditasi. 

5. Instrumen akreditasi PAUD ini terdiri atas 60 butir dengan rincian sebagai berikut:
1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan : 3 butir
2) Standar Isi : 12 butir
3) Standar Proses : 10 butir
4) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan : 4 butir
5) Standar Sarana dan Prasarana : 7 butir
6) Standar Pengelolaan : 17 butir
7) Standar Pembiayaan : 4 butir
8) Standar Penilaian Pendidikan : 3 butir
Total : 60 butir

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Instrumen, Rubrik Penilaian dan Kisi-Kisi Akreditasi PAUD dan PNF di bawah ini.

File Preview:

Instrumen Akreditasi PAUD



Download:
Instrumen Akreditasi PAUD.pdf 
Kisi-Kisi Instrumen Akreditasi PAUD.pdf
Rubrik Penilaian Akreditasi PAUD.pdf

Format Contoh Laporan Progres Bantuan RKB Subdit Sarpras Kemenag

Kontributor : On Maret 23, 2019

Berikut ini adalah berkas Format Contoh Laporan Progres Bantuan RKB Subdit Sarpras Kemenag. Download file format .docx Microsoft Word.


Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Format Contoh Laporan Progres Bantuan RKB Subdit Sarpras Kemenag di bawah ini.

File Preview:

Format Contoh Laporan Progres Bantuan RKB Subdit Sarpras Kemenag



Download:
Format Contoh Laporan Progres Bantuan RKB Subdit Sarpras Kemenag (Format Laporan Progress Pekerjaan 50%).docx

Employability Skills Lulusan SMK dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Dunia Kerja

Kontributor : On Maret 19, 2019

Berikut ini adalah berkas buku mengenai Employability Skills Lulusan SMK dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Dunia Kerja. Buku ini diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud Tahun 2018. Download file format .pdf.

Employability Skills Lulusan SMK dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Dunia Kerja
Employability Skills Lulusan SMK dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Dunia Kerja

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas buku mengenai Employability Skills Lulusan SMK dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Dunia Kerja.

Pendidikan kejuruan dirancang khusus untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat menguasai suatu bidang keahlian baik dalam aspek soft skills maupun hard skills dengan harapan menjadi SDM yang siap memasuki dunia kerja dan terjun dalam kehidupan bermasyarakat, serta memiliki sikap yang baik dan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan yang berorientasi dunia kerja melalui penguasaan keterampilan teknis dan keterampilan employabilitas sangat diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi di abad XXI.

Buku ini menjabarkan tentang kebekerjaan alumni SMK, employability skills dan urgensinya bagi SMK, serta integrasi employability skills dalam pembelajaran di SMK. Aspek-aspek employability skills perlu ditanamkan secara optimal pada siswa SMK sebelum menjadi lulusan dan bekerja sebagai tenaga kerja.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara substansi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, berjiwa wirausaha, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasar global. Sistem pendidikan SMK dituntut untuk menghasilkan learning outcome yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Wagiran, 2008: 1826). Tujuan tersebut tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 15 yang menyebutkan tujuan khusus SMK adalah menyiapkan siswa supaya menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Clarke & Winch (2007: 62) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan upaya pengembangan social ketenaga kerjaan, pemeliharaan, percepatan, dan peningkatkan kualitas tenaga kerja tertentu dalam rangka peningkatkan produktivitas masyarakat.

Kurikulum pendidikan kejuruan dirancang khusus untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat menguasai suatu bidang keahlian baik dalam aspek soft skills maupun hard skills dengan harapan menjadi SDM yang siap memasuki dunia kerja dan terjundalam kehidupan bermasyarakat, serta memiliki sikap yang baik dan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa kurikulum pendidikan SMK bertujuan untuk: (1) mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau meluaskan pendidikan dasar; (2) meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitarnya; (3) meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian; (4) menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional.

Keberadaan SMK dalam mempersiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang terampil masih perlu ditingkatkan. Rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi memberi kontribusi rendahnya produktifitas kerja dan pada akhirnya akan menciptakan pengangguran baru. Menurut BPS 2016, jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2016 sebanyak 7,0 juta orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) SMK menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,84 persen, disusul TPT Diploma I/II/III sebesar 7,22. Untuk TPT terendah yaitu pada SD ke bawah sebesar 3,44 persen. Angka tersebut dikarenakan lulusan dengan pendidikan yang rendah cenderung mau menerima pekerjaan apapun, sementara yang lulusan dengan pendidikan lebih tinggi cenderung mau menerima pekerjaan yang sesuai. Fakta empirik tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pendidikan kejuruan belum tercapai. Belum semua lulusan SMK dapat memenuhi tuntutan lapangan kerja sesuai dengan spesialisasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan SMK dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia industri. Bekal keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan di sekolah belum cukup menjawab kebutuhan dunia kerja. Beberapa faktor yang diidentifikasi menjadi masalah tidak terserapnya lulusan pendidikan kejuruan, antara lain: (1) informasi yang diperoleh tidak cukup mendukung untuk memperoleh pekerjaan; (2) industri pada umumnya mencari tenaga kerja yang berpengalaman; (3) keluhan pihak industri bahwa banyak lulusan SMK tidak memiliki keterampilan yang sesuai, terutama employabilitas untuk dapat survive dan bertahan pada berbagai situasi dan kondisi kerja (Hanafi, 2012: 108).

Keprihatinan besar yang dihadapi oleh dunia kerja saat ini adalah persepsi dan harapan dunia usaha dan dunia industri bagaimana mendapatkan pekerja yang baik terhadap employability skills yang seharusnya dimiliki oleh siswa SMK masih sangat sedikit bahkan belum ada sama sekali. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, terlatih dan siap untuk bekerja. Orang-orang yang siap bekerja yang mempunyai employability skills membantu mereka tetap ada dalam lingkungan kerja. Mereka adalah orang-orang yang harus dapat diandalkan, bertanggung jawab, dapat memecahkan persoalan, mempunyai social skills dan sikap untuk bekerja sama dengan performa yang tinggi. Seperti penelitian yang dilakukan Sasmito, dkk (2015) menunjukkan bahwa saat ini lulusan SMK kurang siap untuk bekerja di DU/DI, karena kemampuan dan pengalaman siswa untuk memasuki DU/DI masih kurang dan kesiapan siswa untuk bekerja di DU/DI masih kurang optimal.

Keadaan ini merupakan tantangan utama bagi bangsa Indonesia, karena mau tidak mau harus meningkatkan sumber daya manusianya, agar dapat bersaing dan mempunyai keunggulan kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa. Peningkatan daya saingini dimulai dari menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, agar SDM yang dimiliki mempunyai keahlian dan keterampilan, terutama bagi tenaga kerja dalam jumlah yang memadai dalam segala tingkatan.

Implementasi employability skills meruapakan salah satu terobosan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia khususnya tenaga kerja. Employability skills merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap pekerja untuk digunakan beradaptasi di tempat kerja. Employability skills harus dimiliki setiap pekerja untuk meningkatkan daya saing dan sukses dalam meningkatkan produktivitas serta keuntungan (Bloom dan Kitagawa, 1999).

Tantangan utama bagi bangsa Indonesia di masa mendatang adalah peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa dengan mengandalkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi dan manajemen. Nilai kompetisi, seperti disebut di atas, diperlukan untuk membangun daya saing bangsa dan ketahanan ekonomi masyarakat. SMK merupakan aset yang besar, apabila bangsa Indonesia ingin maju, pengangguran terkurangi, maka SMK perlu ditangani secara profesional.

Peningkatan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan kualitas lulusannya. Rendahnya kualitas lulusan sekolah kejuruan berakibat produktifitas tenaga kerja terampil di industri semakin terpuruk tuntutan yang cukup mendasar karena harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.

Selain itu menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 15, menyatakan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Lulusan SMK berperan dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja sebagai tenaga kerja tingkat menengah, selain diharuskan menguasai kompetensi sesuai bidang juga harus mampu melakukan pengembangan diri sebagai upaya agar tetap mampu berkompetisi pada saat ini maupun masa yang akan datang menyesuaikan tuntutan jaman (Wibowo, 2016).

Secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa pendidikan di SMK bertujuan (1)mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggidan/atau meluaskan pendidikan dasar; (2) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social budaya dan alam sekitarnya; (3) meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; (4) menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional (Arikunto, 1988).

Karakteristik dunia kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri pada abad XXI mengalami perubahan dengan cepat (Tome, 2007: 336). Salah satu ciri industri abad XXI adalah semakin meningkatnya kebutuhan akan atribut-atribut keterampilan generik yang harus dimiliki oleh para pekerja (Gibb, 2004: 7). Hasil survei lain menunjukkan bahwa perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan lebih mengutamakan employability skills/soft skills daripada kemampuan hard skills (Sutabri, 2007). Oleh karena itu, pendidikan yang berorientasi dunia kerja melalui penguasaan keterampilan teknis dan keterampilan employabilitas sangat diperlukan guna menopang pengembangan ekonomi di abad XII (Esposto & Meagher, 2007: 2).

Bennett (2006: 1) menyebutkan bahwa tantangan terbesar dunia pendidikan kejuruan adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik (academic skills), kemampuan pada penguasaan keterampilan yang spesifik (technical skills), dan kemampuan employabilitas (employability skills) yang seimbang. Lulusan SMK dapat menjadi tenaga kerja yang terampil dan berkualitas apabila benar-benar menguasai aspek hard skills dan soft skills (Sudana, 2014: 459). Aspek hard skills yaitu kecakapan teknis, sedangkan soft skills adalah kecakapan tingkah laku. Hard skills dan soft skills dibentuk melalui proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi keahliannya, baik pada saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Pembentukan sikap yang mendukung aspek employability skills/soft skills peserta didik memerlukan proses berkala dan berkelanjutan secara masif dan komprehensif, agar lulusan SMK dapat memenuhi standar yang dibutuhkan dunia kerja dan industri serta menjadi tenaga kerja yang profesional.

Menurut Syafiq (2007) menjelaskan bahwa kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja lebih menekankan pada kualitas softskills yang baik dibandingkan dengan kemampuan ilmu pengetahuan spesifik yang tinggi. Selanjutnya menurut Teichler (1999) dalam Syafiq (2007) mengungkap fenomena kompetensi tenaga kerja seperti berikut ini;
  1. Kemampuan mengatasi ketidak pastian (uncertainty) merupakan kunci untuk bertahan di dunia kerja.
  2. Pengetahuan yang spesifik memiliki kecenderungan cepat menjadi using (obsolete), di sisi lain diperlukan keterampilan umum yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah dalam konteks professional serta ketidak pastian pasar kerja harus menjadi dasar sistem belajar mengajar di pendidikan tinggi
  3. Persyaratan dunia kerja dewasa ini menunjukkan harmoni antara ekonomi neoliberal yang global dan peningkatan tanggung jawab sosial serta solidaritas secara bersamaan
  4. Bergesernya anggapan bahwa pendidikan tinggi mempersiapkan seseorang untuk bekerja menjadi mempersiapkan seseorang untuk hidup lebih baik, karena kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja saat ini begitu luas dan kompleks, sehingga mempunyai hubungan langsung dengan kebutuhan untuk kehidupan itu sendiri
  5. Persyaratan kerja yang baru tampak semakin universal

Selanjutnya, menurut Paul dan Murdoch (1992) dalam Syafiq (2007) menjelaskan bahwa dalam menghadapi dunia kerja, seorang lulusan harus dilengkapi dengan kualifikasi softskills berikut ini agar dapat bertahan dan unggul dalam kompetisi:
  1. Pengetahuan umum dan penguasaan bahasa Inggris
  2. Keterampilan komunikasi meliputi penguasaan komputer dan internet, presentasi audio visual, dan alat-alat komunikasi lain
  3. Keterampilan personal meliputi kemandirian, kemampuan komunikasi dan kemampuan mendengar, keberanian, semangat dan kemampuan kerjasama dalamtim, inisiatif, dan keterbukaan
  4. Fleksibilitas dan motivasi untuk maju yaitu kemampuan beradaptasi sesuai perubahan waktu dan lingkungan serta keinginan untuk maju sebagai pimpinan

Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi sebuah tantangan dalam dunia kerja saat ini untuk memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang mampu bekerja dan mampu beradaptasi dengan perkembanagn ilmu pengetahuan. Dampak globalisasi ekonomi, industri, dan informasi akan mempercepat proses alih teknologi di Indonesia yang tentunya akan mempengaruhi tuntutan komptensi tenaga kerja (Kartini,2012).

Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK seharusnya sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan yaitu menyiapakan tenaga kerja terampil tingkat menengah pada bidang keahlian tertentu guna memenuhi kebutuhan industri. Standar kompetensi lulusanSMK/MAK adalah menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan, baik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruannya (Carli,Suherman & Sumarna, 2016).

Sesuai Permendikbud No 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, maka seorang lulusan dari SMK setidaknya memiliki kompetensi yang ditinjau dari tiga dimensi yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan dan dimensi ketrampilan. Pada dimensi ketrampilan lulusan SMK harus memiliki kemampuan pikir, tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang wajib dipelajari di sekolah secara mandiri. Kompetensi yang memenuhi kebutuhan masa depan lulusan dengan melihat realitas tempat kerja dan perkembangan teknologi harus diajarkan pada pendidikan kejuruan (Jatmoko, 2013). Lulusan SMK yang unggul harus mempunyai kemampuan yang selaras antara pemikiran dan tindakan. Diharapakan lulusan dapat memunculkan ide kreatif dari pemikirannya dan mampu mewujudkan ide kreatif sebagai wujud tindakan dari pemikiran. Jadi, lulusan tidak hanya mampu berfikir tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan peluang baru.

Bab-bab pada buku ini:

BAB I Pendahuluan

BAB II Kebekerjaan Alumni SMK
A. TPT Berdasar Kriteria Sementara Tidak Bekerja
B. TPT Berdasar Kriteria Mencari Pekerjaan (Seminggu yang Lalu)
C. TPT Berdasar Kriteria Mempersiapkan Usaha (Seminggu 21 yang Lalu)

BAB III Acuan Kualifikasi Kerja
A. Standar Kualifikasi Kerja ASEAN
B. Acuan AQRF
C. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

BAB IV Employability Skills dan Urgensinya Bagi SMK
A. Pengertian Employability Skills
B. Perbedaan Employability Skills, Technical Skills, dan  Academic Skills
C. Urgensi Employability Skills bagi SMK

BAB V. Aspek Employability Skills
A. Keterampilan Komunikasi
B. Keterampilan Bekerja dalam kelompok
C. Keterampilan Memecahkan Masalah
D. Keterampilan Berprakarsa dan Berusaha
E. Keterampilan Merencanakan dan Mengatur Kegiatan
F. Keterampilan Mengelola Diri
G. Keterampilan dalam Pembelajaran
H. Keterampilan Menggunakan Teknologi
I. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

BAB VI. Integrasi Employabilty Skills dalam Pembelajaran di SMK
A. Merancang Integrasi Employability Skills dalam Pembelajaran di SMK
B. Integrasi employability skills melalui berbagai model pembelajaran
C. Penilaian integrasi employability skills dalam pembelajaran

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas buku mengenai Employability Skills Lulusan SMK dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Dunia Kerja di bawah ini.

File Preview:

Employability Skills Lulusan SMK dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Dunia Kerja



Download:
Employability Skills Lulusan SMK dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Dunia Kerja.pdf
Sumber: http://psmk.kemdikbud.go.id