Buku Saku UN (Ujian Nasional) Tahun 2019

Kontributor : On Februari 21, 2019

Berikut ini adalah berkas Buku Saku UN (Ujian Nasional) Tahun 2019. Download file format .pdf.

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Buku Saku UN (Ujian Nasional) Tahun 2019.

BUKU SAKU
UJIAN NASIONAL 2019

BADAN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL
2019 


KATA PENGANTAR

Ujian Nasional (UN) diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Selain itu, salah satu kegunaan hasil UN adalah untuk melakukan pemetaan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada satuan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan adanya sistem penilaian yang dapat dipercaya (credible), dapat diterima (acceptable), dan dapat dipertanggunggugatkan (accountable).

Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2018/2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Dalam implementasinya, pelaksanaan UN mengacu kepada Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0047/P/BSNP/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.

Buku saku “Tanya Jawab UN” ini disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemdikbud) dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan ringkas tentang pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2018/2019. Dengan adanya buku saku ini, diharapkan dapat membantu upaya sosialisasi kebijakan UN untuk mencapai sasaran dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan UN sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan buku saku ini di masa depan sangat diharapkan. Semoga buku saku ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kesuksesan penyelenggaran UN.

Jakarta, Desember 2018
Tim Penyusun 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI
TANYA JAWAB

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2019

I. UMUM
A. Tujuan dan Manfaat UN
B. Kriteria Kelulusan Peserta Didik
C. Pelaksanaan UN 2019
D. Akreditasi
E. Bahan Ujian Nasional
F. Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN)
G. Penempatan Peserta Didik dalam Ruang Ujian
H. Waktu Pelaksanaan UN
I. Pengawas UN
J. Peranan LPMP
K. Perbandingan UN 2018 dengan UN 2019
L. Pelanggaran dan Sanksi

II. UJIAN NASIONAL KERTAS DAN PENSIL (UNKP)
III. UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)
IV. UJIAN NASIONAL UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN
V. UJIAN NASIONAL UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
VI. PUSAT INFORMASI UJIAN NASIONAL


TANYA JAWAB PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2019

I. UMUM

A. Tujuan dan Manfaat UN

1. Apakah tujuan penyelenggaraan UN?
a. UN bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
b. UN sebagai sub-sistem penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi salah satu tolak ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

2. Apakah manfaat hasil UN?
Hasil UN digunakan untuk:
a. pemetaan mutu program pendidikan dan/atau satuan pendidikan;
b. pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan
c. dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

3. Apakah manfaat UN bagi Pemerintah Daerah?
Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil UN untuk melakukan perencanaan program pembinaan satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing, baik pada tataran lokal, nasional, maupun global.

B. Kriteria Kelulusan Peserta Didik

1. Apakah kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
c. lulus ujian Satuan Pendidikan/program pendidikan.

2. Mengapa penetapan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan setelah hasil UN dikeluarkan?
a. Setiap siswa wajib mengikuti UN dalam rangka mengukur pencapaian kompetensi lulusan secara nasional.
b. Tanggal dan tahun penandatanganan ijazah dan SHUN dilakukan pada tanggal dan tahun yang sama secara nasional dalam rangka mengendalikan penerbitan dokumen ini. 

3. Apakah siswa wajib mengikuti UN dan mengapa?
a. Ya, siswa wajib mengikuti UN satu kali untuk mata pelajaran tertentu yang dibiayai pemerintah.
b. UN diselenggarakan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan siswa secara nasional.

4. Apabila siswa tidak dapat mengikuti UN pada tahun yang sama dengan Ujian S/M/PK apakah dapat diluluskan dari satuan pendidikan?
Kelulusan dari satuan pendidikan belum dapat ditetapkan karena siswa tersebut belum mengikuti UN. Siswa yang bersangkutan wajib mengikuti UN berikutnya, karena sesuai dengan ketentuan dalam PP, siswa wajib mengikuti UN satu kali yang dibiayai oleh pemerintah.

5. Siapakah yang menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan?
Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat dewan guru atau tutor.

6. Bagaimanakah kategori pencapaian kompetensi lulusan dalamn Ujian Nasional?
Pencapaian kompetensi lulusan dalam UN dinyatakan dalam kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Penilaian pencapaian kompetensi lulusan dalam UN didasarkan pada rentang nilai 0 sampai 100 dengan kategori sebagai berikut:
a. Sangat Baik dengan kriteria 85 < Nilai ≤ 100
b. Baik dengan kriteria 70 < Nilai ≤ 85
c. Cukup dengan kriteria 55 < Nilai ≤ 70
d. Kurang dengan kriteria 0 ≤ Nilai ≤ 55 

C. Pelaksanaan UN 2019

1. Berapa kali pelaksanaan UN dalam satu tahun pelajaran?
Dalam satu tahun pelajaran, UN dilaksanakan satu kali.

2. Siapa yang berhak mengikuti UN Susulan?
Yang berhak mengikuti UN susulan adalah peserta didik yang berhalangan mengikuti UN Utama karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh sekolah/madrasah pelaksana UN dan disertai bukti yang sah.

3. Siapa yang berhak mengikuti UN untuk Perbaikan?
Yang berhak mengikuti UN untuk perbaikan adalah peserta didik yang telah terdaftar sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah; atau peserta UN Tahun Pelajaran 2017/2018 atau 2018/2019 yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi lulusan yang ditetapkan.

4. Apa persamaan dan perbedaan yang mendasar antara UN dan USBN?
UN dan USBN pada prinsipnya mengukur standar yang sama, yaitu Standar Kompetensi Lulusan yang diturunkan ke dalam Standar Isi dalam bentuk lingkup materi dan diterjemahkan lebih operasional lagi menjadi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI- KD). KI-KD diterjemahkan lagi menjadi buku teks pelajaran yang dipakai di satuan pendidikan.

5. Bagaimanakah pembiayaan UN 2019?
Biaya pelaksanaan UN di satuan pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian Agama. 

6. Mengapa pada mata ujian matematika terdapat isian singkat?
Pada isian singkat memungkinkan pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi, bentuk soal isian singkat akan dilakukan secara bertahap.

D. Akreditasi

1. Salah satu syarat satuan pendidikan pelaksana UN adalah terakreditasi. Bagaimana dengan satuan pendidikan yang sudah mengajukan reakreditasi, namun sampai waktu pelaksanaan UN belum dilakukan visitasi oleh asesor. Apakah status akreditasinya masih sah?
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akrediasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, status akreditasi satuan pendidikan tersebut masih sah. Dengan demikian satuan pendidikan tersebut masih memenuhi kelayakan sebagai pelaksana UN.

2. Dalam satu sekolah/ madrasah, apakah memungkinkan ujian dilaksanakan dengan dua moda, yaitu UNBK dan UNKP?
Dalam satu sekolah/madrasah hanya ada satu moda pelaksanaan UN. Sekolah/madrasah yang ditetapkan sebagai pelaksana UNBK harus melaksanakan UNBK untuk seluruh peserta, termasuk peserta ujian dari satuan pendidikan yang bergabung. Demikian juga sekolah/madarasah yang ditetapkan sebagai pelaksana UNKP.

3. Bagaimana cara menentukan pilihan mata pelajaran sesuai jurusan untuk peserta UN pada SMA sederajat?
Penentuan pemilihan mata pelajaran yang diujikan dalam UN untuk siswa SMA sederajat sepenuhnya menjadi wewenang dan pilihan siswa yang bersangkutan, bukan ditentukan oleh satuan pendidikan. Sebab setiap siswa, meskipun pada jurusan yang sama, memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri. Satuan pendidikan berperan mengkoordinir dan mendata hasil pemilihan tersebut dan melaporkannya ke Panitia UN Tingkat Provinsi untuk diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat.

E. Bahan Ujian Nasional
1. Bagaimana penyusunan kisi-kisi UN 2019?
a. Kisi-kisi UN tahun pelajaran 2018/2019 disusun berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku.
b. Kisi-kisi UN memuat level kognitif dan lingkup materi. 

2. Bagaimanakah proses pengembangan soal UN?
Soal dipilih dan dirakit dari bank soal sesuai dengan kisi-kisi UN. Proses pengembangan soal melibatkan unsur-unsur guru mata pelajaran, dosen perguruan tinggi, anggota BSNP, dan pakar penilaian pendidikan.

3. Mengapa ada soal UN yang berorientasi pada penalaran (Higher Order Thinking Skills/HOTS)?
Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Ujian Nasional adalah memperkenalkan model asesmen yang mengarah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Asesmen dengan model HOTS ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dalam survei internasional, khususnya hasil PISA (Program for International Student Assessment).

Selain itu soal model HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatiff, komunikatif dan kolaboratif.

Anak-anak kita tidak akan berdaya saing jika di sekolah mereka tidak dilatih kecakapan hidup abad 21. Diantaranya adalah membuat perbandingan, menganalisis data, membuat kesimpulan, menyelesaikan masalah dan menerapkan pengetahuan mereka pada konteks kehidupan nyata.

4. Mengapa peserta ujian dalam satu ruang ujian mendapatkan paket soal yang berbeda?
Tujuan penggunaan paket soal yang berbeda untuk membangun kemandirian dan kepercayaan diri siswa, dan kejujuran guna mewujudkan sistem ujian nasional yang kredibel dengan integritas yang tinggi.

5. Apabila jarak antara tempat penyimpanan bahan UN di kabupaten/kota dengan satuan pendidikan sangat jauh atau jumlah satuan pendidikan cukup banyak, untuk memperlancar proses pendistribusian ke satuan pendidikan tempat penyelenggaraan UN, apakah boleh ditetapkan lebih dari satu tempat penyimpanan bahan UN di suatu kabupaten/kota?
Boleh, untuk menjamin kelancaran pendistribusian ke satuan pendidikan pelaksana UN dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan.

F. Naskah Soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN)
1. Mengapa LJUN disatukan dengan naskah soal?
Agar terjamin kesesuaian antara naskah soal dengan LJUN untuk setiap peserta UN. Oleh karena itu pengawas ruang tidak dibenarkan memisahkan antara LJUN dan naskah soal sebelum naskah soal dibagikan kepada siswa. Siswa mengisi identitas masing-masing kemudian memisahkan antara naskah soal dan LJUN. 

2. Bagaimanakah jika ada peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak?
Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal baru secara utuh termasuk LJUN.

3. Bagaimanakah jika ada kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian?
Jika terjadi kekurangan naskah soal dan LJUN di ruang ujian, maka diberikan satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah lain yang terdekat.

4. Bagaimanakah penanganan soal cadangan dan soal sisa?
Soal cadangan dan soal sisa disimpan dalam amplop, di dalam ruang ujian, dan tidak boleh dibaca oleh pengawas. Setelah selesai ujian, semua berkas dikumpulkan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan Berita Acara. Selanjutnya satuan pendidikan mengembalikan LJUN yang tidak terpakai dari satuan pendidikan ke Panitia UN tingkat kabupaten/kota.

5. Bagaimanakah perlakuan terhadap soal yang sudah digunakan?
Soal UN setelah digunakan disimpan di satuan pendidikan dalam jangka waktu satu bulan setelah pengumuman kelulusan dan setelah itu soal UN dimusnahkan disertai dengan berita acara pemusnahan dan diserahkan ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota. Adapun mekanisme pemusnahan soal sebagai berikut:
a. dilakukan oleh satuan pendidikan disaksikan oleh Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan.
b. dilakukan dengan cara pembakaran atau menggunakan alat penghancur dokumen/CD

6. Bagaimana pengumpulan LJUN?
a. Panitia UN tingkat satuan pendidikan mengumpulkan dan mengirimkan LJUN kepada Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirim ke Panitia UN Tingkat Provinsi.
b. Khusus untuk SILN, panitia UN tingkat satuan pendidikan mengirim LJUN langsung ke Panitia UN Tingkat Pusat.

7. Bagaimanakah pemindaian LJUN?
Pemindaian LJUN untuk seluruh jenjang, termasuk UN Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh LPMP, dibantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

G. Penempatan Peserta Didik dalam Ruang Ujian

1. Bagaimana menentukan penempatan peserta didik dalam ruang ujian? 
a. Penempatan peserta UN sesuai dengan mata pelajaran pilihan dan memperhatikan nomor urut peserta.
b. Untuk UNKP, setiap ruang diisi 20 peserta, sedangkan untuk UNBK idealnya setiap ruang juga diisi 20 peserta, namun jika tidak memungkinkan maka pengaturannya disesuaikan dengan kapasitas komputer yang ada di setiap ruang.

2. Bagaimanakan pengaturan tempat duduk peserta UNBK?
Tempat duduk peserta UNBK diatur sebagai berikut.
a. Satu komputer untuk satu orang peserta ujian untuk satu sesi ujian.
b. Jarak antara komputer yang satu dengan komputer yang lain disusun agar antarpeserta tidak dapat saling melihat layar komputer dan berkomunikasi.
c. Penempatan peserta ujian sesuai dengan nomor peserta untuk setiap sesi ujian.

H. Waktu Pelaksanaan UN

1. Kapan jadwal pelaksanaan UN tahun 2019?
Jadwal UN dapat dilihat pada POS Penyelenggaraan UN, namun perlu diperhatikan juga Surat Edaran terkait dengan perubahan jadwal yang ada pada POS.

2. Mengapa terdapat perbedaan jadwal antara SMK/MAK, SMA/MA, Paket C/Ulya, Paket B/Wustha, dan SMP/MTs?
Perbedaan jadwal antar jenjang dan jenis pendidikan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan resource sharing.

3. Benarkah Jadwal UN dimajukan?
Pada prinsipnya, UN dilaksanakan pada bulan April dan Mei, dengan mempertimbangkan ketuntasan kurikulum, hari libur nasional, hari libur keagamaan, dan/atau ketentuan lain. Karena itu, sangat mungkin penetapan jadwal UN mengalami pergeseran. Sebagai conoth, UN untuk SMK/MAK yang pada tahun 2018 dilaksanakan pada bulan April, pada tahun 2019 bergeser ke akhir Maret 2019. Sedangkan UN SMA/MA, Paket C/Ulya, SMP/MTs, dan Paket B/Wushta, dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2019.

4. Mengapa ada perbedaan pilihan hari Minggu atau Senin pada pelaksanaan UN untuk Pendidikan Kesetaraan?
Perbedaan pilihan hari Minggu dan Senin terkait dengan pelaksanaan hari Keagamaan pada provinsi tertentu. 

5. Apakah siswa pada saat pelaksanaan UN tersangkut kasus hukum dapat mengikuti UN?
Siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Pelaksanaannya dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan aparat hukum yang terkait.

6. Apakah siswa pada saat pelaksanaan UN sedang dalam perawatan di rumah sakit dapat mengikuti UN?
Pada prinsipnya, siswa tersebut tetap mempunyai hak untuk mengikuti UN sepanjang syarat-syarat sebagai peserta UN terpenuhi. Teknis pelaksanaannya dikoordinasikan sebagai berikut:

Jika kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa mengikuti UN di rumah sakit, dengan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pelaksana dan rumah sakit.

Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti UN, setelah kondisi kesehatannya memungkinkan, siswa tersebut dapat mengikuti UN susulan sesuai dengan jadwal, di sekolah atau di rumah sakit.

7. Kapan pengumuman hasil UN di satuan pendidikan?
Pengumuman hasil UN di satuan pendidikan untuk SMA/MA sederajat pada tanggal 6-9 Mei 2019 dan UN SMP/MTs sederajat pada tanggal 27-28 Mei 2019.

8. Mengapa pengumuman hasil UN di satuan pendidikan diberi rentang waktu, tidak dilaksanakan pada tanggal yang sama?

Adanya rentang waktu pengumuman hasil UN di satuan pendidikan ini untuk memberikan fleksibelitas kepada satuan pendidikan dalam mengumumkan hasil UN, berdasarkan kesiapan di masing-masing satuan pendidikan. Dengan adanya rentang waktu pengumuman hasil UN tersebut, diharapkan tidak ada siswa yang merayakan hasil UN dengan tindakan yang tidak terhormat, seperti konvoi kendaraan di jalan raya atau mencoret pakaian seeragam sekolah.

1. Apakah ada UN susulan?
Ya, UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan mengikuti UN yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

2. Jika pada saat UN Susulan peserta masih sakit dan tidak bisa mengikuti UN Susulan, kapan yang bersangkutan mengikuti UN?
Peserta UN yang bersangkutan dapat mengikuti UN pada waktu pelaksanaan UN untuk Perbaikan. 

I. Pengawas UN

1. Mengingat dalam pelaksanaan UN sekarang Perguruan Tinggi tidak berperan dalam pengawasan satuan pendidikan, siapakah yang melakukan fungsi pengawasan di satuan pendidikan?
Dinas kabupaten/kota menetapkan pengawas ruang UN melalui koordinasi dengan Satuan Pendidikan.

2. Siapakah yang melakukan pengawasan di ruang ujian?
Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri atas guru-guru dengan kriteria:
a. memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan;
b. dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi UN dengan baik;
c. bukan guru mata pelajaran yang sedang diujikan;
d. tidak berasal dari sekolah yang sama dari peserta UN; dan
e. bersedia menandatangani pakta integritas.

J. Peranan LPMP
Apakah peranan LPMP dalam pelaksanaan UN tahun pelajaran 2018/2019?
Bertanggungjawab atas pelaksanaan UNKP secara keseluruhan
Memindai dan memvalidasi LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK/Utama Widya Pasraman, SMK/MAK, SMP/MTs, Program Paket C/Ulya dan Program Paket B/Wustha
Memantau pelaksanaan UN
Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP berkoordinasi dan dibantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

K. Perbandingan UN 2018 dengan UN 2019
Bagaimanakah perbandingan antara UN tahun 2018 dengan UN 2019?

UN 2018 
UN 2019 
Fungsi Ujian Nasional 
Nilai UN tidak menjadi penentu kelulusan dari satuan pendidikan. 

Nilai UN tidak menjadi penentu kelulusan dari satuan pendidikan. 

Kelulusan 
Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan 
Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan 

Mengatur kebijakan dasar, berlaku multi tahun 
Mengatur kebijakan dasar, berlaku multi tahun 

Mengatur Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan 

Mengatur Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan 

Kisi-kisi UN Ditetapkan oleh BSNP.

Kisi-kisi berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama yang memuat level kognitif dan lingkup materi. 

Kisi-kisi berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum yang berlaku pada lingkup materi yang sama yang memuat level kognitif dan lingkup materi. 

Jumlah Mata pelajaran yang diujikan dalam UN 
Jenjang SMP sederajat: 4 mata pelajaran 
Jenjang SMP sederajat: 4 mata pelajaran 

Jenjang SMA sederajat: 3 mata pelajaran wajib dan
1 mata pelajaran pilihan sesuai jurusan 
Jenjang SMA sederajat: 3 mata pelajaran wajib dan 1 mata pelajaran pilihan sesuai jurusan 
Program Paket B: 6 mata pelajaran 
Program Paket B: 6 mata pelajaran 
Program Paket C : 7 mata pelajaran 
Program Paket C : 7 mata pelajaran 

Paket Soal UN 
Setiap peserta menerima paket soal yang berbeda 
Setiap peserta menerima paket soal yang berbeda 

Peran BSNP 
Penyelenggara 
Penyelenggara 

Instansi terkait 
Pelaksana 
Pelaksana 

Peran Perguruan Tinggi 
Mitra pelaksanaan UNBK 
Mitra pelaksanaan UNBK 

Peran LPMP 
Memantau pelaksanaan Ujian
Melakukan pemindaian LJUN untuk SMA/MA dan SMK/MAK 
Memantau pelaksanaan Ujian

Memindai dan memvalidasi LJUN SMA/MA/SMAK/SMTK/ Utama Widya Pasraman, SMK/MAK, SMP/MTs, Program Paket C/Ulya dan Program Paket B/Wustha
Bertanggungjawab atas pelaksanaan UNKP secara keseluruhan 

Pencetakan bahan UN 
Dilaksanakan oleh panitia UN Tingkat Pusat dengan mengirimkan master copy naskah soal UN ke percetakan 

Dilaksanakan oleh panitia UN Tingkat Pusat dengan mengirimkan master copy naskah soal UN ke percetakan 

Peran Kepolisian dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan. 
Polisi tidak berada di lingkungan satuan pendidikan pada saat pelaksanaan UN. 
Polisi tidak berada di lingkungan satuan pendidikan pada saat pelaksanaan UN. 

Bahan UN mata pelajaran Bahasa Inggris untuk Listening Comprehension 
Menggunakan Compact Disk. 
Menggunakan Compact Disk. 

Satuan Pendidikan Kerjasama 
Peserta didik WNI pada SPK mengikuti UN sesuai dengan jenjang pendidikannya 
Peserta didik WNI pada SPK mengikuti UN sesuai dengan jenjang pendidikannya 

Pendaftaran peserta 
Terintegrasi melalui Dapodik termasuk UN Pendidikan Kesetaraan, 
Terintegrasi melalui Dapodik termasuk UN Pendidikan Kesetaraan, dan EMIS 

Pemusnahan soal UN di satuan pendidikan 
Satu bulan setelah pengumuman kelulusan 
Satu bulan setelah pengumuman kelulusan 

Sosialisasi UN 
Dilakukan berjenjang, dibentuk tim narasumer UN tingkat provinsi terdiri dari unsur dinas pendidikan, LPMP, dan kemenag. 
Dilakukan berjenjang, dibentuk tim narasumer UN tingkat provinsi terdiri dari unsur dinas pendidikan, LPMP, dan kemenag. 

UN bagi siswa yang terkena dampak bencana 
Tidak ada aturan khusus 
Pengaturan teknis khusus 

Pengumuman hasil UN di satuan pendidikan 
Dilakukan pada tanggal yang sama secara serentak 
Dilakukan pada rentang waktu yang berbeda (tidak serentak). 

L. Pelanggaran dan Sanksi

1. Apakah jenis pelanggaran dan sanksi bagi peserta UN?
Ada tiga jenis pelanggaran oleh peserta ujian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
a. Pelanggaran ringan meliputi:
  • meminjam alat tulis dari peserta ujian;
  • tidak membawa kartu ujian.
  • menanyakan tentang teknis UNBK pada peserta lain. Sanksi diberi peringatan lisan oleh pengawas ruang.

b. Pelanggaran sedang yaitu membuat kegaduhan di dalam ruang ujian, dengan sanksi yang diberikan berupa pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan.

c. Pelanggaran berat meliputi:
  • membawa contekan ke ruang ujian;
  • kerjasama dengan peserta ujian;
  • menyontek atau menggunakan kunci jawaban; dan/atau
  • membawa HP ke dalam ruang ujian. 
  • dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan mendapat nilai 0 (nol) untuk mata pelajaran bersangkutan.
2. Apakah jenis pelanggaran dan sanksi bagi pengawas ruang ujian?
Ada tiga jenis pelanggaran oleh pengawas, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
a. Pelanggaran ringan meliputi:
  • lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian;
  • lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas; atau
  • lalai memastikan sistem UNBK berjalan dengan baik sesuai dengan semua prosedur yang harus dilakukan secara tertib, konsisten, dan tepat waktu.
  • pengawas diberikan sanksi berupa dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian
b. Pelanggaran sedang meliputi:
  • lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga menimbulkan penundaan waktu ujian di atas 30 menit.
  • tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian (untuk pengawas UNKP).
c. Pelanggaran berat meliputi:
  • memberi contekan;
  • membantu peserta ujian dalam menjawab soal;
  • menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian;
  • mengganti dan mengisi LJUN atau jawaban UNBK; atau
  • lalai menangani gangguan pada UNBK sehingga mengharuskan pengulangan ujian;
  • menggunakan alat komunikasi (HP), kamera, dan atau perangkat elektronik yang dapat merekam gambar;
  • memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian (untuk pengawas UNKP); dan/atau
  • menggunakan alat komunikasi (HP), perangkat elektronik, membaca bahan yang tidak terkait UN.
Pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. 

II. UJIAN NASIONAL KERTAS DAN PENSIL (UNKP)

1. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNKP
a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menetapkan sekolah/ madrasah pelaksana UNKP.
b. Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana UNKP tidak melaksanakan UNBK.

2. Penetapan Pengawas Ruang UNKP
a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengawas ruang UNKP yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
b. Mekanisme Penetapan Pengawas Sekolah/Madrasah mengirimkan usulan calon pengawas ke Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengawas ruang ujian.

III. UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK)

1. Apakah yang dimaksud dengan UNBK?
a. UNBK adalah UN dengan menggunakan komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak (software) yang khusus dikembangkan untuk Ujian Nasional untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya dengan tingkat kesulitan yang sama dengan UN tertulis.
b. UNBK Tahun 2019 merupakan perluasan dari UNBK yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018. UNBK dilaksanakan untuk UN dan UN perbaikan.
c. Koneksi online diperlukan pada saat sinkronisasi naskah soal dan pengiriman hasil ujian ke server pusat, sedangkan pada saat pelaksanaan ujian akan dilakukan offline dan menggunakan server lokal.

2. Apakah kriteria satuan pendidikan dapat ditetapkan menjadi pelaksana UNBK?
Kriteria bagi pelaksana UNBK sebagai berikut:
a. telah terakreditasi
b. tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan
c. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Panitia UN Tingkat pusat, antara lain:
  • tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan;
  • server yang memadai dilengkapi dengan UPS; 
  • jaringan lokal (LAN) dengan media kabel;
  • koneksi internet dengan kecepatan yang memadai;
  • asupan listrik yang memadai (diutamakan memiliki genset dengan kapasitas yang memadai ); dan
  • ruangan ujian yang memadai.
3. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNKP bagi pemerintah?
Manfaat UNBK dibandingkan UNKP bagi pemerintah pusat, diantaranya:

4. Apa manfaat UNBK dibandingkan dengan UNKP bagi siswa dan satuan pendidikan?
  • Lebih kecil kemungkinan terjadi keterlambatan soal, tertukarnya soal, dan ketidakjelasan hasil cetak soal.
  • Tidak ada kerumitan pengumpulan LJUN.
  • Gambar menjadi lebih jelas.
  • Lebih mengakomodasi siswa dengan ketunaan. Misalnya, untuk ‘low vision’ tulisan dan gambar bisa diperbesar.
  • Hasil UN dapat diolah dan diumumkan secara lebih cepat.
  • UN dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun.
  • Memudahkan dalam pengamanan dan penyediaan logistik. 

5. Bagaimanakah bahan ujian UNBK?
Bahan UNBK disusun berdasarkan kisi-kisi UN tahun pelajaran 2018/2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BSNP. Bahan ujian UNBK disimpan dalam Bank Soal di dalam perangkat lunak UNBK.

6. Siapakah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK?
Dalam pelaksanaan UNBK ada tiga orang yang terlibat langsung, yaitu pengawas ruang, proktor, dan teknisi.
a. Pengawas ujian adalah guru yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan UNBK di ruang ujian.
b. Proktor adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UNBK di ruang ujian.
c. Teknisi adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK dan memiliki tugas membantu proktor dan peserta ujian berkaitan dengan teknis yang terkait dengan perangkat keras (komputer dan server), jaringan, dan sumber daya listrik selama UNBK berlangsung.

7. Bagaimana mekanisme resource sharing dalam pelaksanaan UNBK?
a. Mekanisme resource sharing dapat dilakukan lintas jenjang (menggunakan fasilitas perguruan tinggi) dan lembaga/instansi).
b. Berbagi sumber daya diatur dan dikoordinasikan oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya.
c. Biaya yang timbul dari pelaksanaan berbagi sumber daya menjadi tanggungjawab bersama antara satuan pendidikan yang menginduk dan satuan pendidikan pelaksana UNBK, dengan mengacu kepada ketentuan biaya yang berlaku dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

8. Bagaimanakah Pengawasan UNBK?
Pengawasan UNBK dilakukan dengan:
a. setiap server ditangani oleh seorang proktor;
b. setiap 20 (dua puluh) peserta diawasi oleh satu pengawas; dan
c. setiap sekolah/madrasah pelaksana UNBK ditangani minimal satu orang teknisi dan setiap teknisi menangani sekurang-kurangnya dua ruang UNBK atau 40 (empat puluh) komputer client.

9. Bagaimana mengatasi masalah dalam pelaksanaan UNBK?
a. Bidang Pelaksanaan UNBK tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota membentuk unit layanan bantuan (helpdesk). 
b. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan, proktor pada sekolah/madrasah pelaksana UNBK dapat mengambil tindakan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bidang Pelaksanaan UNBK Pusat.
c. Kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaringan, dan sebagainya.
d. Bentuk tindakan penanganan kondisi khusus tersebut mencakup antara lain: perubahan jadwal pelaksanaan UNBK, penggantian pelaksanaan dari UNBK ke UNKP, atau bentuk lain yang ditetapkan Bidang Pelaksanaan UNBK Tingkat Pusat dan dilaporkan kepada Penyelenggara UN.
e. Pelaksanaan ujian yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan UNBK dan kejadian-kejadian khusus serta tindakan penangannya dilaporkan oleh satuan pendidikan pelaksana UNBKdisertai dengan Berita Acara Pelaksanaan UNBK.

IV. UJIAN NASIONAL UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN

1. Bagaimanakah pendaftaran peserta Pendidikan Kesetaraan di Dalam Negeri?
a. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C mendata dan mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke pangkalan Dapodik, Kemdikbud dan EMIS Kemenag serta mengirimkan tembusannya ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota, Cq. Unit pelaksana UN untuk Pendidikan Kesetaraan.
b. Penyelenggara Program Paket B/Wustha dan Program Paket C pada Pondok Pesantren mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan entri dan verifikasi data calon peserta dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Puspendik dan menyerahkannya ke Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke Panitia UN Tingkat Pusat sudah tidak dapat diubah lagi.

2. Apakah persyaratan mengikuti Ujian Nasional untuk Pendidikan Kesetaraan bagi peserta di luar negeri?
a. Pelaksana Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan dalam bentuk DNS dan mengirimkan DNS ke Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat.
b. Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat melakukan verifikasi terhadap DNS yang diajukan oleh penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan untuk diteruskan ke Panitia UN Pusat. 
c. Pelaksana UN Program Paket B, dan Program Paket C/Ulya di luar negeri yang tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, menyusun dan mengajukan DNS secara langsung kepada Panitia UN Tingkat Pusat c.q. Puspendik, Kemdikbud RI di Jakarta.
d. Panitia UN Tingkat Pusat melakukan verifikasi DNS dan menetapkannya menjadi DNT.
e. Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat. Dalam hal Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, Panitia UN Tingkat Pusat mendistribusikan DNT secara langsung ke Pelaksana UN Pendidikan Kesetaraan di luar negeri atau melalui Direktorat terkait.
f. Panitia UN Tingkat Pusat menyimpan softcopy DNT.

3. Apa persyaratan untuk mengikuti UN bagi peserta Pendidikan Informal (Sekolah Rumah)?
a. Penyelenggara sekolah rumah mendata calon peserta yang memenuhi persyaratan ujian.
b. Penyelenggara sekolah rumah mendaftarkan calon peserta pada satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan kesetaraan pelaksana UN yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
c. Satuan pendidikan formal atau satuan pendidikan kesetaraan memproses pendaftaran sesuai dengan prosedur pendaftaran peserta ujian yang ditetapkan dalam POS.

4. Apakah kisi-kisi ujian nasional pedidikan kesetaraan mengacu kepada kurikulum 2006 atau kurikulum 2013?
Saat ini hanya ada satu jenis kurikulum untuk pendidikan kesetaraan, yaitu kurikulum 2006. Tidak ada PKBM yang melaksanakan kurikulum 2013. Dengan demikian, kisi-kisi UN untuk pendidikan kesetaraan dikembangkan dengan mengacu pada kurikulum 2006.

5. Apakah persyaratan peserta UN Perbaikan pada pendidikan kesetaraan?
Peserta dapat mengikuti UN perbaikan, jika sudah terdaftar sebagai peserta pada UN utama 

V. UJIAN NASIONAL UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

1. Apakah peserta didik berkebutuhan khusus wajib mengikuti UN?
Peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau mengikuti program inklusi tidak wajib mengikuti UN. Keikutsertaan mereka dalam UN sifatnya pilihan (opsional).

2. Apa moda pelaksanaan UN bagi peserta didik berkebutuhan khusus?
Pelaksanaan UN bagi peserta didik berkebutuhan khusus menggunakan moda UN Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).

VI. PUSAT INFORMASI UJIAN NASIONAL

Apakah ada Pusat Informasi Ujian Nasional?
a. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemdikbud:
SMS : 0811976929
Telepon : 021-5703303 / 021-57903020
Fax : 021-5733125
Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

b. Puspendik
Telepon : 021-3853000
HP : 0811-198-9866
Email : usbn@kemdikbud.go.id

c. BSNP
Telp : 021-7668590
Fax : 021-7668591
HP : 081519157000
Email : info@bsnp-indonesia.org

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Buku Saku UN (Ujian Nasional) Tahun 2019 di bawah ini.

File Preview:

Buku Saku UN (Ujian Nasional) Tahun 2019



Download:
Buku Saku UN 2019.pdf

Panduan Penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

Kontributor : On Februari 11, 2019

Berikut ini adalah berkas buku Panduan Penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Buku ini diterbitkan oleh Yayasan PENABULU. Download file format .pdf.

Panduan Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
Panduan Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas buku Panduan Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Pengantar
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka pembangunan desa harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, serta sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (atau lembaga supra desa), dan lain-lain. Juga penting artinya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Penabulu adalah sebuah aliansi strategis pengembangan gagasan, inisiatif, dan kegiatan penguatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan desa di atas, Penabulu turut terlibat dengan mengembangkan konsep dan praktik pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang disebut Desa Lestari.

Desa Lestari merupakan strategi komprehensif yang dikembangkan bagi model pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, seimbang dan lestari. Ide dasar Desa Lestari bercita-cita agar pembangunan desa mampu berupaya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhannya di masa depan.

Strategi pengembangan Desa Lestari disusun berbasis model perubahan yang berkelanjutan yang akan mendasari pelaksanaan keseluruhan intervensi pemberdayaan masyarakat desa dan penguatan pemerintahan desa. ‘Desa’ tidak dimaknai semata sebagai kesatuan wilayah dan pemerintahan, melainkan entitas masyarakat multi-dimensi yang tidak terpisahkan dari lingkungan alam dan budayanya.

Konsep dasar dari strategi ini adalah keyakinan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjadi syarat utama bagi pengembangan Desa Lestari, desa yang dikelola berbasis perencanaan pembangunan. Desa Lestari berharap dapat mengambil bagian pada upaya peningkatan kapasitas tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik, berkelanjutan, mempertimbangkan keseimbangan capaian aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Buku Panduan “Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa” ini merupakan salah satu tindakan nyata Penabulu dalam mewujudkan cita-cita Desa Lestari. Dalam penyusunannya, buku ini melalui proses kajian atas berbagai regulasi tentang desa dan diskusi bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Gunungkidul, Kepala dan Sekretaris Bappeda Kabupaten Gunungkidul, dan perangkat Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

Rangkaian tindakan Penabulu yang lain adalah melakukan pembangunan sumber daya manusia, penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengorganisasian bagi penguatan modal sosial masyarakat desa, dan literasi keuangan bagi masyarakat untuk pengembangan bisnis sosial di tingkat desa. Pada akhirnya, dari keseluruhan tindakan tersebut harus dapat menjadi satu bagian yang utuh dari upaya perubahan sosial berkelanjutan diterjemahkan dalam ketiga aspek pembangunan, yaitu pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, dan pembangunan ekonomi.

Buku ini ditujukan sebagai bahan peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat desa mengenai tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat sipil dalam melakukan pendampingan desa. Harapannya, ada sinergi yang baik antara pihak pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang berkepentingan guna mewujudkan tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Topik pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan diatur pada BAB IX UU Desa yang berisi 7 pasal (Pasal 79 s/d Pasal 86). Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka pembangunan desa itu harus terencana, terkoordinasi, berbatas waktu, dan sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten (lembaga supra desa), dan lain-lain. Dokumen RPJM Desa menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Maka menjadi penting keberadaan suatu panduan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Panduan ini juga berguna sebagai bahan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pelibatan seluruh pihak pada pembangunan desa.

Maksud dan Tujuan
Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Desa agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

Tujuan Panduan Penyusunan RPJM Desa ini adalah sebagai berikut:
  1. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa.
  2. Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan RPJM Desa.
  3. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemukenali dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa.
  4. Mendorong Pemerintah Desa agar meningkatkan kualitas proses penyusunan RPJM Desa.
  5. Mendorong terwujudnya RPJM Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa dan memasukkan komponen visi dan misi Kepala Desa secara sinergis dalam tahapan prioritas RPJM Desa.

Ruang Lingkup
  1. Panduan ini membahas mengenai penyusunan RPJM Desa serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan RPJM Desa.
  2. Panduan ini berlaku bagi pemerintahan desa dalam menyusun RPJM Desa, serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat desa, lembaga desa, dan lembaga-lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam penyusunan RPJM Desa.

Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan Panduan Penyusunan RPJM Desa antara lain:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; dan
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Pengertian
Dalam Panduan Penyusunan RPJM Desa ini yang dimaksud dengan:
  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  2. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
  3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.
  4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
  8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
  10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
  11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
  12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
  13. Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
  14. Data desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
  15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
  18. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
  19. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
  20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  21. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
  23. Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
  24. Lembaga adat desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Konsep Dasar

Desa
Jumlah desa di Indonesia berkembang dengan pesat, dari 72.944 desa pada tahun 2012 menjadi 74.093 desa di tahun 2014 (RPJMN 2015-2019, Buku I, hal. 6-31). Desa, baik desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur mengenai desa. Dalam UU Desa Pasal 3 menyebut bahwa asas pengaturan desa yaitu asas: (1) rekognisi, (2) subsidiaritas, (3) keberagaman, (4) kebersamaan, (5) kegotongroyongan, (6) kekeluargaan, (7) musyawarah, (8) demokrasi, (9) kemandirian, (10) partisipasi, (11) kesetaraan, (12) pemberdayaan, dan (13) keberlanjutan. 

Sementara itu tujuan pengaturan desa berdasarkan Pasal 4 UU Desa antara lain:
  1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
  2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
  3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
  4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
  5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
  6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
  7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
  8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
  9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pembangunan Desa
Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, UU Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. 

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan pada wilayah desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan desa, maupun antar wilayah desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah desa.

Pembangunan desa sangat dekat dengan konsep “membangun desa” dan “desa membangun.” Bahkan kedua konsep tersebut seringkali menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengenai perbedaan dan persamaannya. 

Secara keseluruhan pada buku Panduan Penyusunan RPJM Desa ini berisi antara lain:

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.2.1. Maksud
1.2.2. Tujuan
1.3. Ruang Lingkup
1.4. Landasan Hukum
1.5. Pengertian

2. KONSEP DASAR
2.1. Desa
2.2. Pembangunan Desa
2.3. Perencanaan Pembangunan Desa
2.4. RPJM Desa dan RKP Desa
2.5. Waktu Penyusunan RPJM Desa
2.6. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

3. PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJM DESA
3.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
3.2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota
3.3. Pengkajian Keadaan Desa
3.4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
3.5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
3.6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa
3.7. Penetapan RPJM Desa

4. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI RPJM DESA
4.1. Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.2. Pemantauan dan Pengawasan oleh Masyarakat
4.3. Pemantauan dan Pengawasan oleh Bupati/Walikota

LAMPIRAN
Lampiran 1. Matriks Lengkap Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa
Lampiran 2. Formulir SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa
Lampiran 3. Formulir Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Masuk Ke Desa
Lampiran 4. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Alam
Lampiran 5. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Manusia
Lampiran 6. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Pembangunan
Lampiran 7. Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
Lampiran 8. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
Lampiran 9. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Sketsa Desa
Lampiran 10. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Kalender Musim
Lampiran 11. Formulir Daftar Gagasan Dusun/Kelompok Contoh Bagan Kelembagaan
Lampiran 12. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat
Lampiran 13. Formulir Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (Contoh Outline)
Lampiran 14. Formulir Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Desa
Lampiran 15. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
Lampiran 16. Formulir Rancangan RPJM Desa
Lampiran 17. Formulir Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Lampiran 18. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa

PROFIL PENABULU (PENABULU)

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas mengenai buku Panduan Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) di bawah ini.

File Preview:

Panduan Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)



Download:
Panduan Penyusunan RPJMD Desa-FINAL.pdf
Sumber: http://penabulu.id 

Panduan Pajak Bendahara Desa Mudah dan Lengkap

Kontributor : On Februari 11, 2019

Berikut ini adalah berkas mengenai Panduan Pajak Bendahara Desa Mudah dan Lengkap. Download file format .pdf.

Panduan Pajak Bendahara Desa Mudah dan Lengkap
Panduan Pajak Bendahara Desa Mudah dan Lengkap

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas mengenai Panduan Perpajakan untuk Bendahara Desa Mudah dan Lengkap.

Bagaimana cara mudah untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan bagi bendahara desa? Berikut panduan mudah dan lengkap untuk bendahara desa.

Cara Menghitung Pajak Bendahara Desa

CONTOH PERHITUNGAN :

1. Kepala desa, gaji dan tunjangan per bulan Rp 5.000.000,00; Status : K/2 (menikah dengan 2 putra) PPh Pasal 21 terhutang sbb :

Gaji dan tunjangan per bulan= Rp 5.000.000,00
Gaji dan tunjangan 1 tahun ( x 12 )= Rp 60.000.000,00
Biaya Jabatan / BJ ( 5 % x Gaji dan Tunjangan 1 tahun) = Rp 3.000.000,00
PTKP (K/2)= Rp 45.000.000,00
Penghasilan Netto ( Gaji & Tunjangan – BJ – PTKP )= Rp 12.000.000,00
PPh 1 tahun ( tariff x Ph. Netto; 5 % x Ph. Netto )= Rp 600.000,00
PPh 1 bulan ( PPh 1 tahun : 12 )= Rp 50.000,00

2. Ketua RT 001 RW 001 menerima insentif sebesar Rp 100.00,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya. PPh Pasal 21 yang harus dipungut setipa bulan oleh bendaharawan sbb :

PPh Pasal 21 terhutang = 5 % x Rp 100.000,00= Rp 5.000,00
Keterangan :
Insentif merupakan bagian dari honorarium, tunjangan dan imbalan dalam bentuk apapun sehingga dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final

3. a. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan penghasilannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang bersangkutan berkerja selama 20 (dua puluh) hari kerja. PPh Pasal 21 terhutang = NIHIL

b. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan ia bekerja selama 20 (dua puluh) hari sehingga penghasilan yang ia terima sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ribu rupiah). Status TK/0.

PPh Pasal 21 terhutang dalam 1 bulan= tarif x ( Penghasilan 1 bulan - PTKP 1 bulan)
= 5 % x (Rp 4.500.000,00 - Rp 3.000.000,00)
= 5 % x Rp 1.500.000,00
= Rp 75.000,00

c. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan ia bekerja selama 8 (delapan) hari sehingga penghasilan yang ia terima sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Status TK/0.

PPh Pasal 21 terhutang untuk 8 hari kerja= tarif x ( Penghasilan selama 8 hk - PTKP selama 8 hk)
= 5 % x (Rp 2.600.000,00 - Rp 2.400.000,00)
= 5 % x Rp 200.000,00
= Rp 10.000,00

d. Seorang pengawas bangunan menerima penghasilan Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) setiap hari dan dalam 1 bulan ia bekerja selama 25 (dua puluh lima) hari sehingga penghasilan yang ia terima sebesar Rp 7.625.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Status K/3. 
PPh Pasal 21 terhutang dalam 1 bulan= tarif x ( Penghasilan 1 bulan - PTKP 1 bulan)
= 5 % x (Rp 7.625.000,00 - Rp 4.000.000,00)
= 5 % x Rp 3.625.000,00
= Rp 181.250,00

4. Bendahara desa belanja semen sebesar Rp 2.000.000,00; besi sebesar Rp 1.000.000,00 dan pasir sebesar Rp 1.500.000,00; Total pembelian sebesar Rp 4.500.000,00; (Toko memiliki NPWP).

PPh Pasal 22 wajib dipungut dan disetor (keseluruhan) = 1,5 % x Rp 4.5000.000,00 = Rp 67.500,00
PPN wajib dipungut dan disetor (tanpa pasir)= 10 % x Rp 3.000.000,00 = Rp 300.000,00

Catatan :
Untuk penghitungan PPh Pasal 22 dan PPN, bahwa atas belanja pada bulan yang sama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah.

5. Bendahara desa melakukan service komputer dengan biaya sebesar Rp 500.000,00; (Toko memiliki NPWP).

PPh Pasal 23 wajib dipotong dan disetor = 2 % x Rp 500.000,00 = Rp 10.000,00
PPN wajib dipungut dan disetor = tidak ada, namun PPN sebesar Rp 50.000,00
( 10 % x Rp 500.000,00 ) tetap dibayar oleh bendaharawan dan dipungut serta disetor oleh rekanan.
(karena nilai transaksi, termasuk PPNnya Kurang dari Rp 1.000.000,00)

Catatan :
Untuk penghitungan PPN, bahwa atas belanja pada bulan yang sama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah.

6. Desa melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (kontraktor) untuk pelaksanaan pembangunan jembatan dengan nilai kontrak sebesar Rp 100.000.000,00;

PPh Pasal 4 ayat (2) wajib dipotong dan disetor = 2 % x Rp 100.000.000,00
= Rp 2.000.000,00
PPN wajib dipungut dan disetor = 10 % x Rp 100.000.000,00
= Rp 10.000.000,00

Catatan :
Untuk penghitungan PPN, bahwa atas belanja pada bulan yang sama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah.

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas mengenai Panduan Pajak Bendahara Desa Mudah dan Lengkap di bawah ini.

File Preview:

Panduan Pajak Bendahara Desa Mudah dan Lengkap



Download:
Panduan Pajak Bendahara Desa Mudah dan Lengkap.pdf