Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Literasi Bangsa

Kontributor : On November 14, 2018

Berikut ini adalah berkas mengenai Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Literasi Bangsa 2016-2019. Buku panduan ini diterbitkan oleh Bidang Pembelajaran - Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa - Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Tahun 2016. Download file format .pdf.

Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Literasi Bangsa 2016-2019
Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Literasi Bangsa 2016-2019

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas mengenai Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Literasi Bangsa.

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
SEKAPUR SIRIH

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Tujuan
1.4 Ruang Lingkup
1.5 Manfaat

BAB II KONSEP DAN PENDEKATAN
2.1 Literasi
2.1.1 Literasi Sekolah
2.1.2 Literasi Masyarakat
2.2 Pendekatan
2.2.1 Metode
2.2.2 Media

BAB III PETA JALAN LITERASI
3.1 Pelibatan Publik
3.2 Pemodelan, Peluasan, dan Penguatan
3.3 Evaluasi

BAB IV BAHAN LITERASI
4.1 Penyediaan Bahan Literasi
4.2.1 Jenis
4.2.2 Isi
4.2.3 Reproduksi Teks
4.2 Kriteria Bahan Literasi
4.2.4 Jenjang Pendidikan
4.2.5 Materi Bacaan
4.3 Penyusunan Bahan Literasi
4.4 Pengalihmediaan Bahan Literasi

BAB V PELATIH FASILITATOR DAN FASILITATOR LITERASI
5.1 Pelatih Fasilitator
5.2 Fasilitator Literasi
5.3 Mekanisme Penyeleksian Fasilitator Literasi
5.4 Model Pelatihan Fasilitator

BAB VI PEMBELAJARAN LITERASI
6.1 Pembelajaran Literasi
6.1.1 Pelatihan Fasilitator Literasi
6.1.2 Pembelajaran Literasi
6.1.2.1 Pembelajaran Literasi di Sekolah Model
6.1.2.2 Pembelajaran Literasi di Komunitas Model
6.2 Olimpiade Literasi Nasional
6.2.1 Lomba Membaca Naratif
6.2.2 Lomba Meringkas Teks
6.2.3 Lomba Konversi Teks
6.2.4 Lomba Bermain Peran
6.2.5 Klinik Literasi

BAB VII PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA

Sejarah peradaban umat manusia menunjukkan bahwa bangsa yang maju bukan hanya dibangun dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan pengelolaan negara yang baik, melainkan juga dengan mengandalkan pembudayaan membaca dan menulis yang dapat menjembatani peradaban dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Untuk menumbuhkan budaya baca-tulis itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Gerakan Literasi Sekolah pada tahun 2015 yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Gerakan yang mengambil tema “Bahasa Penumbuh Budi Pekerti” itu tentu harus didukung oleh kegiatan lain yang sejalan agar keinginan untuk mewujudkan masyarakat berbudaya baca-tulis segera dapat tercapai. 

Dalam kerangka itu pula, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan merancang kegiatan yang bertajuk “Gerakan Nasional Literasi Bangsa (GNLB)”. Gerakan yang dimulai tahun 2016 dan akan terus dikuatkan serta dikembangkan hingga tahun 2019 ini tidak hanya bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem sekolah dan masyarakat berbudaya baca-tulis serta cinta sastra. GNLB dilaksanakan berdasarkan pemahaman bahwa belajar itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di masyarakat, yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan literasi sekolah dan literasi masyarakat. Dengan dasar itulah, GNLB menjangkau sasaran bukan hanya siswa dan guru di sekolah, melainkan juga anak- anak dan pegiat komunitas baca di masyarakat.

Untuk menopang pelaksanaan GNLB, disusunlah Buku Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Literasi Bangsa yang dapat menjadi rambu-rambu atau tuntunan bagi pelaksana kegiatan ini khususnya dan pegiat literasi umumnya untuk melaksanakan GNLB pada masa kini dan mendatang. Dalam penerapannya, buku pedoman ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tempat GNLB itu dilaksakan.

Mudah-mudahan buku pedoman ini bermanfaat bagi pelaksanaan gerakan literasi untuk mewujudkan ekosistem sekolah dan masyarakat berbudaya baca-tulis serta cinta sastra.

Hasil survei Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) tentang budaya literasi siswa sekolah dasar kelas IV di 45 negara menempatkan Indonesia pada peringkat ke-41 dari 45 negara peserta. Tahun 1992, Association for the Educational Achievement (IAEA) mencatat bahwa Finlandia dan Jepang sudah termasuk negara dengan tingkat membaca tertinggi di dunia dari 30 negara yang disurvei. Dalam survei ini, Indonesia berada pada peringkat dua terbawah, artinya pada posisi peringkat ke-28.

Di tahun 1997, Program for International Students Assessment (PISA) menyebutkan bahwa Indonesia—yang untuk pertama kalinya ikut serta dalam survei tentang budaya literasi—menempati peringkat ke-40 dari 41 negara. Selanjutnya dalam survei yang sama pada tahun 2000, Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 65 negara partisipan. Dalam survei tentang budaya literasi di negara-negara ASEAN, peringkat Indonesia bahkan berada di bawah Vietnam, negara yang jauh lebih muda dibandingkan Indonesia.

Empat hasil survei di atas sudah cukup memberi gambaran mengenai rendahnya budaya literasi anak sekolah di Indonesia; anak-anak yang kelak tidak saja akan menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi anak bangsa yang kuat dalam sumber daya manusianya.

Sementara itu, dalam pendidikan modern dan tantangan era global sekarang, keberliterasian bukan lagi sekadar urusan bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara, tetapi telah menjadi syarat kecakapan hidup dan kemampuan bersaing satu negara dalam persaingan pasar kerja. Survei telah membuktikan, negara-negara yang budaya literasinya tinggi berbanding lurus dengan kemampuan bangsa tersebut memenangi persaingan global, terutama dalam penguasaan ilmu dan teknologi, kehebatan ekonomi, serta sukses dalam persaingan pasar kerja.

Kalau begitu, jika bangsa Indonesia bisa merebut kemenangan dalam persaingan antarbangsa, yang semakin sengit dalam perebutan pasar kerja, mau tak mau harus merancang pendidikan yang bisa menaikkan indeks literasi. Salah satu cara menaikkan indeks literasi suatu bangsa adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang membiasakan anak-anak Indonesia punya kebiasaan membaca dan menulis; dan sebagai suatu gerakan kebangsaan, pembiasaan ini haruslah dimulai dari jenjang sekolah dasar.

Makna pembiasaan membaca di sekolah dasar juga menjadi bagian penting dalam kerangka penumbuhan budi pekerti melalui penumbuhan kecakapan berbahasa. Penumbuhan budaya literasi harus dimulai dari upaya pembiasaan gemar membaca menulis sebagai “langkah pertama” dalam satu masa pembentukan budaya literasi untuk mencapai “puncak” dari ketinggian peradaban bangsa.

Dalam kerangka itu pulalah, pada tanggal 18 Agustus 2015, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 meluncurkan suatu gerakan penumbuhan budaya baca-tulis yang bertajuk “Gerakan Literasi Sekolah” dengan tema “Bahasa Penumbuh Budi Pekerti”.

Langkah, cara, dan strategi penting untuk penumbuhan budaya baca tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015.Permendikbud yang menginisiasi kegiatan membaca limabelas menit bagi siswa sebelum masuk ke kelas mata pelajaran adalah bagian penting dari pemulaan penumbuhan budaya literasi bangsa.

Langkah yang sangat strategis dan penting dalam penumbuhan budi pekerti melalui bahasa adalah dengan membiasakan anak sekolah membaca buku-buku naratif yang memberi inspirasi dan semangat.

Dalam kerangka inilah, Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengambil langkah strategis melalui program Gerakan Nasional Literasi Bangsa (GNLB) dengan sasaran anak sekolah dasar dan anak-anak seusia anak sekolah dasar di komunitas pegiat baca. Agar membaca dalam GNLB bukan sekadar membaca, maka inisiasi pembiasaan membaca perlu didorong melalui satu strategi membaca produktif, yaitu membaca tidak hanya untuk membaca, tetapi membaca untuk menghasilkan tulisan; dan inilah hakikat dari (budaya) literasi. Dengan cara ini, GNLB yang dirancang dan dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun (2016—2019) oleh Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bersama Balai dan Kantor Bahasa di 30 provinsi di seluruh Indonesia, adalah melatih anak sekolah dan anak seusia sekolah dasar di komunitas pegiat baca membaca cerita naratif dan kemudian meringkaskan hasil bacaan dalam bentuk tulisan pendek yang sederhana.

Dengan pembiasaan membaca buku-buku naratif dan meringkas (kembali) narasi bacaannya, anak sekolah dasar dan anak-anak seusia sekolah dasar di komunitas baca, ada tiga mantaat penting yang bisa dicapai GNLB: (1) pembentukan kebiasaan membaca sejak usia dini, (2) peningkatan pemerolehan kosa kata sebagai bagian penting dari peningkatan kacakapan berbahasa (Indonesia), dan (3) pengasahan nalar pada anak sejak dini. Tiga capaian penting ini berkaitan erat dengan penumbuhan budi pekerti melalui “bahasa penumbuh budi pekerti”.

Dengan begitu, kegiatan membaca produktif diharapkan akan menjadi bagian penting dari upaya menaikkan budaya literasi sebagai tanda utama perabadan kecerdasan bangsa. Anak-anak Indonesia yang berbudaya literasi (tinggi) pada masa pertumbuhan kecerdasannya juga akan bisa bersaing dalam pasar kerja antarbangsa yang kini telah menjadi tantangan (dan ancaman) nyata bagi semua bangsa.

Pedoman yang disusun oleh Subbidang Modul dan Bahan Ajar, Bidang Pembelajaran, Pusat Pembinaan ini diharapkan menjadi bekal, rambu-rambu, atau tuntunan bagi pelaksanaan GNLB 2016—2019.


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan sebuah gerakan besar, yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Pemerintah menyadari bahwa setiap sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi siswa dan guru. Sekolah menjadi tempat nyaman jika siswa, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah membiasakan sikap dan perilaku positif sebagai cerminan insan Pancasila yang berbudi pekerti luhur. Demikian juga halnya dengan lingkungan masyarakat. Pemerintah yang menjadi bagian dalam pendidikan karakter bangsa merasa harus ikut ambil bagian dalam gerakan ini bersama-sama dengan masyarakat menciptakan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berorientasi penumbuhan budi pekerti.

Budi pekerti ditumbuhkan dengan pembiasaan menerapkan nilai-nilai dasar kebangsaan dan kemanusiaan. Pembiasaan hal-hal baik yang ingin ditumbuhkan antara lain (1) internalisasi sikap moral dan spiritual dengan mampu menghayati hubungan spiritual dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan sikap moral untuk menghormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar, (2) keteguhan menjaga semangat kebangsaan dan kebinekaan, dan (3) penghargaan terhadap keunikan potensi siswa untuk dikembangkan dengan mendorong siswa gemar membaca dan mengembangkan minat yang sesuai dengan potensi dan bakatnya untuk memperluas cakrawala pengetahuan di dalam mengembangkan dirinya sendiri.

Sejalan dengan itu, jauh sebelum Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 ditetapkan, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 (5) pun telah menyatakankan bahwa mencerdaskan bangsa dilakukan melalui pengembangan budaya baca, tulis, dan hitung bagi segenap warga masyarakat.

Untuk menumbuhkan budi pekerti dan untuk menjalankan amanat mencerdaskan bangsa, pada tanggal 18 Agustus 2015, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan ini mengambil tema “Bahasa Penumbuh Budi Pekerti”. Untuk mewujudnyatakan gerakan pemerintah ini, diperlukan banyak dukungan dalam bentuk kegiatan senada. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan peran bahasa sebagai penumbuh budi pekerti, Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan Gerakan Nasional Literasi Bangsa (selanjutnya disingkat GNLB) dengan tema “menciptakan ekosistem sekolah dan masyarakat berbudaya baca-tulis serta cinta sastra” dan dengan moto “mari menjadi bangsa pembaca”

Gerakan ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa belajar tidak hanya dilakukan di sekolah. Dengan dasar inilah kegiatan ini menjangkau tidak hanya siswa dan guru di sekolah, tetapi juga anak-anak dan pegiat di komunitas baca. Selain itu, GNLB ini juga didasari kesadaran untuk meningkatkan indeks literasi sekolah anak Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa pembaca.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang mendasari kegiatan ini adalah sebagai berikut.
  1. UUD 1945 amendemen Bab XV Pasal 36 tentang kedudukan bahasa Indonesia
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. UU Nomor 24 Tahun 2010 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

1.3 Tujuan
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan kegiatan GNLB dibagi ke dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum
Secara umum kegiatan ini bertujuan menciptakan ekosistem sekolah dan masyarakat yang berbudaya baca-tulis serta cinta sastra.

Tujuan Khusus
Kegiatan yang melibatkan sekolah dan komunitas baca ini bertujuan khusus menciptakan budaya literasi di sekolah dan budaya literasi masyarakat. Literasi sekolah bertujuan menciptakan ekosistem sekolah yang berbudaya baca-tulis. Literasi masyarakat bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang berbudaya baca-tulis.

1.4 Ruang Lingkup
Kegiatan GNLB pada tahun 2016 ini dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia bagi siswa kelas IV, V, dan VI pada sekolah dasar model dan juga bagi anak-anak berusia 10-12 tahun yang tergabung dalam kelompok baca model.

Dalam kegiatan ini peran serta guru sangat diperlukan untuk mengondisikan siswa nyaman dan senang membaca cerita bermuatan budi pekerti sebelum kelas dimulai. Di samping itu, peran serta orang tua, aktivis kelompok baca, pegiat literasi, atau fasilitator juga dibutuhkan untuk mengarahkan anak-anak membaca cerita bermuatan budi pekerti.

1.5 Manfaat
Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberi manfaat pada pembiasaan hal-hal yang akan menjadikan sekolah dan masyarakat menjadi sekolah literasi dan masyarakat literasi tetapi juga pada penumbuhan budaya baca tulis. Manfaat ini akan tampak dalam beberapa hal berikut:
a. tersedianya bahan literasi yang bersumber dari kearifan bangsa, yaitu bahan literasi yang bersumber dari cerita rakyat di semua wilayah Indonesia;
b. semakin banyak anak dengan budi pekerti yang terus tumbuh dengan tingkat literasi tinggi;
c. semakin banyak guru/pengajar yang mampu menumbuhkan budi pekerti siswa/peserta didiknya karena tingkat literasinya pun mengalami peningkatkan;
d. adanya sekolah dengan ekosistem literasi yang dapat menjadi model bagi sekolah lainnya;
e. adanya komunitas baca di masyarakat yang membangun budaya literasi sehingga komunitas baca itu menjadi model bagi komunitas baca lain dan masyarakat di tempat komunitas itu ada menjadi masyarakat yang berbudaya literasi; dan
f. adanya kegiatan yang membantu siswa, anak-anak, guru, dan pegiat komunitas baca untuk berbagi pengalaman terbaik agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tinggi Literasinya.


Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas mengenai Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Literasi Bangsa di bawah ini.

File Preview:

Pedoman Pelaksanaan GNLB (Gerakan Nasional Literasi Bangsa)



Download:
Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Literasi Bangsa 2016-2019.pdf
Sumber: http://www.kemdikbud.go.id 

Panduan Penyelenggaraan Program Gerakan Indonesia Membaca

Kontributor : On November 14, 2018

Berikut ini adalah berkas mengenai Panduan Penyelenggaraan Program Gerakan Indonesia Membaca. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat - Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2017. Download file format .pdf.

Panduan Penyelenggaraan Program Gerakan Indonesia Membaca
Panduan Penyelenggaraan Program Gerakan Indonesia Membaca

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas mengenai Panduan Penyelenggaraan Program Gerakan Indonesia Membaca.

Keaksaraan dan budaya baca secara substansi saling terkaitsebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia.Keaksaraan merupakanpondasi bagi setiap oranguntuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Secara kontekstual dan fungsional, keaksaraan dan budaya baca berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya pengembangan budaya baca diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan fasilitas bagi seluruh warga masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat.

Upaya menumbuhkan budaya baca telah dikembangkan oleh UNESCO sejak tahun 1972 dengan prioritas meningkatkan pembinaan minat baca melaluiprogram “Buku untuk Semua (Books for All)”.Di Indonesia,upaya menumbuhkan budaya baca masyarakat juga telah dilakukan sejak tahun 1948oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat itu, programyang dilakukan adalah pemberantasan buta aksara yang dilaksanakan di seluruh pelosok nusantara.

Sampai saat ini, program pendidikan keaksaraan dan peningkatan literasi menjadi isu penting bidang pendidikan di tingkat global yang harus diterapkan dalam konteks lokal di negara masing-masing. Karena itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit. Bindiktara) pun terus berupaya melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan menyelenggarakan programpendidikan keaksaraan, peningkatan minat baca masyarakat, Gerakan Indonesia Membaca (GIM), pendidikan pemberdayaan perempuan sertapendidikan kesetaraan dan pendidikan berkelanjutan.

GIM dicanangkan tahun 2015 dan diselenggarakan di 6 kabupaten/kota. Di tahun 2016, GIM dilaksanakan di 31 kabupaten/kota serta diperkuat dengan program rintisan Kampung Literasi dan bantuan fasilitas sarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Kegiatan-kegiatan tersebut akan terus dilanjutkan dan dikembangkan di tahun 2017 ini. GIM yang dilaksanakan secara lintas sektoral diharapkanmenjadi langkah kolaboratif antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana serta proses pembelajaran menuju masyarakat yang memiliki budaya baca dan tingkat literasi yang baik. Pelaksanaan GIM yang berkesinambungan dan menjangkau daerah-daerah di Tanah Air pada akhirnya diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi dan karakter, yang mendorong kemajuan bangsa dan negara serta mewujudkan peradaban manusia yang lebih baik.

Untuk pengembangan dan menjaga kualitas penyelenggaraan GIM, kami menyusun Panduan Penyelenggaraan Program Gerakan Indonesia Membaca yang bisa menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan. Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak atas kontribusi dan peranannya dalam menyelesaikan panduan ini sehingga dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan GIM yang efektif, efisien, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Panduan

BAB II PROGRAM GERAKAN INDONESIA MEMBACA
A. Pengertian 
B. Tujuan
C. Hasil yang Diharapkan
D. Karakteristik
E. Sasaran
F. Penyelenggara
G. Kegiatan
H. Strategi

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM
A. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
B. Pemerintah Kabupaten/Kota
C. Program Kegiatan 
1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Budaya Baca
2. Publikasi
3. Apresiasi dan Aksi Literasi
4. Sarasehan Penggiat Literasi 
5. Donasi Buku

BAB IV PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan
B. Monitoring dan Evaluasi
C. Pelaporan

BAB V PENUTUP
Lampiran 

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Membaca merupakan salah satu cara memperoleh ilmu pengetahuan dan informasiuntuk memperbaiki kualitas hidupsetiap orang. Banyak tokoh dan ilmuwan yang berhasil karena membaca berbagai sumber bacaan. Bagi mereka, membaca menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam mengembangkan masyarakat yang gemar membaca, kegiatan membaca harus ditumbuhkembangkan sejak usia dini melalui lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Hasil kajian yang dilakukan Badan Pusat Statistik tahun 2006 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia berumur di atas 15 tahun yang membaca koran hanya 55,11%. Masyarakat yang membaca majalah atau tabloid hanya 29,22%, membaca buku cerita 16,72%, membaca buku pelajaran sekolah 44,28% dan yang membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07%. Hasil survei UNESCO tahun 2012 menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia berada paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Indeks baca masyarakat Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat membaca.Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan angka minat baca masyarakatSingapura yang memiliki indeks0,45. Rendahnya minat baca ini akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, sehingga diperlukan upaya-upaya strategis untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca masyarakat secara berkesinambangan dengan melibatkan berbagai unsur, yaituunsur pemerintah secara lintas sektoral, lembaga swasta dan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Gerakan Indonesia Membaca (GIM). Penyelenggaraan GIM diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung bagi masyarakat program pasca-keaksaraan. Sedangkan untuk masyarakat umum yang sudah melek aksara, penyelenggaraan GIM diharapkan mampu mengembangkan masyarakat untuk menjadi aksarawan cerdas, kreatif dan produktif. Dengan upaya meningkatkan minat baca, diharapkan bisa mewujudkan masyarakat yang memiliki budaya baca dan mendorong terciptanya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Dalam rangka mengimplementasikan program Gerakan Indonesia Membaca, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit. Bindiktara), Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud, di tahun 2017 ini akan memberikan bantuan stimulasi kepada pemerintah kabupaten/kota di sejumlah daerah. Selain itu, Dit. Bindiktara juga memberikan panduan penyelenggaraan GIM sebagai acuan pelaksanaan agar seluruh rangkaian kegiatan GIM dapat terselenggara secara efektif dan efisien. 

B. Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP- PWB/PBA).
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Satuan Pendidikan Nonformal.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

C. Tujuan Panduan
Panduan ini dimaksudkan untuk:
  1. Memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan program GIM agar seluruh rangkaian kegiatan GIM dapat terlaksana secara efektif dan efisien, serta menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan bacaan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  2. Memberikan acuan kepada pihak-pihak yang akan melakukan monitoring dan evaluasi tentang penyelenggaraan program GIM yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/ kota.

BAB II PROGRAM GERAKAN INDONESIA MEMBACA

A. Pengertian
  1. Gerakan Indonesia Membaca (GIM) merupakan kegiatan membangun budaya baca masyarakat yang diselenggarakan secara lintas sektoral dengan melibatkan lembaga swasta, organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, kepemudaan, profesi, satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan nonformal, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan forum- forum yang menjadi mitra dinas pendidikan. GIM bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan bacaan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  2. GIM diharapkan bisa menggerakkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat baik dalam hal pelaksanaan maupun dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta media bacaan.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum
Tujuan umum program GIM adalah membangun masyarakat gemar belajar agar menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup yang dilandasi oleh budaya bangsa.

2. Tujuan Khusus
a. Membangun komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan budaya baca masyarakat;
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan budaya baca sebagai bagian dari program literasi.

C. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan program GIM antara lain:
  1. Adanya kesamaan pemahaman pada pemerintah kabupaten/kota, lembaga swasta, berbagai organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, profesi, satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan nonformal dan forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikantentang pentingnya budaya baca.
  2. Terwujudnya komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan program pengembangan budaya baca yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD).
  3. Terselenggarakannya kegiatan GIM yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan publikasi, penyusunan RAD, program aksi dan apresiasi literasi, sarasehan dan donasi buku. 

D. Karakteristik Program GIM
  1. Program GIM diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota secara lintas sektoral dan melibatkan berbagai organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, profesi, satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan nonformal dan forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan dalam rangka menumbuhkan budaya baca dan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian layanan bacaan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi.
  2. GIM dilaksanakan di Kampung Literasi dengan bentuk kegiatan, antara lain :(a) publikasi, (b) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pengembangan budaya baca, (c) apresiasi dan aksi literasi, (d) sarasehan pegiat/tokoh literasi dan (e) donasi buku untuk TBM.
  3. GIM merupakan upaya pengembangan budaya literasi masyarakat yangmeliputi literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan serta literasi kewarganegaraan dan budaya.
  4. Pencanangan GIM dapat dilaksanakan dengan dana APBD atau biaya lain di luar dana APBN.

E. Sasaran
Sasaran program GIM adalah anak usia dini, anak usia sekolah sampai dengan orang dewasa dan orang tua, lembaga swasta, organisasi sosial, kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan, profesi dan forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan.

F. Penyelenggara
Penyelenggara program GIM adalah dinas pendidikan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2017.

G. Kegiatan
Kegiatan yang diselenggarakan dalam program GIM adalah berbagai jenis kegiatan yang mendukung misi pelaksanaan GIM dengan prioritas kegiatan, antara lain:Publikasi Gerakan Indonesia Membaca;
  1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)untuk pengembangan budaya baca masyarakat;
  2. Program Aksi dan Apresiasi literasi;
  3. Sarasehan penggiat/tokoh literasi; Donasi buku dalam bentuk uang untuk7 TBM, masing- masing Rp5.000.000,-
Penyelenggara program GIM dapat menambah jenis kegiatan lain yang relevan dengan misi program GIM dengan sumber dana lain.

H. Strategi
Strategi yang digunakan untuk melaksanakan program GIM :

Penjelasan:

1. Sosialisasi dan Koordinasi
Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan GIM kepada calon penyelenggara sekaligus membangun komitmen pejabat instansi pemerintah kabupaten/kota secara lintas sektoral,berbagai organisasi dan forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan.

2. Publikasi GIM
Kegiatan ini untuk menyampaikan misi pelaksanaan GIM beserta rangkaian kegiatan GIM kepada masyarakat. Publikasi bisa dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.

3. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pengembangan Budaya Baca Masyarakat Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun panduan program pengembangan budaya masyarakat secara berkelanjutan dan berkesinambungan di masing-masing daerah dengan melibatkan instansi pemerintah secara lintas sektoral, organisasi dan forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun sinergi dan komitmen bersama agar rencana pengembangan budaya baca masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

4. Program Apresiasi dan Aksi Literasi GIM
Apresiasi dan aksi literasi merupakan rangkaian kegiatan yang mewarnai penyelenggaraan GIM. Apresiasi merupakan penghargaan kepada tokoh/pengiat literasi atau kepada warga masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan aksi literasi merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti masyarakat untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan 6 komponen literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan.

5. Sarasehan Penggiat/Tokoh Literasi
Curah pendapat bersama penggiat literasi, masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pengembangan gerakan literasi di setiap daerah yang diprakarsai/dipandu oleh dinas pendidikan dan penggiat/tokoh literasi di masing-masing daerah. Dalam sarasehan literasi ini diharapkan dapat menggali informasi, kendala yang dihadapi serta mencari solusi dan terobosan untuk pengembangan kegiatan literasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan di masing-masing daerah.

6. Donasi Buku
Kegiatan donasi buku dilakukan untuk membantu Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kampung Literasi dan sekitarnya dalam menambah bahan bacaan. Bantuan donasi buku diberikan untuk 7 TBM dalam bentuk uang tunai untuk pembelian/pengadaan buku bacaan (non-buku pelajaran). Bantuan yang diberikan sebesar Rp5.000.000,- untuk setiap TBM. Penyelenggara GIM dapat juga berinisiatif mendapat dukungan mitra kerja untuk menambah jumlah donasi buku dan penerima bantuan. 

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM

A. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam penyelenggaraan program GIM adalah sebagai berikut:
  1. Menerbitkan petunjuk teknis program kegiatan GIM.
  2. Menetapkan kabupaten/kota calon penerima bantuan.
  3. Sosialisasi melalui web: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas.
  4. Koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan unsur terkait dalampenyelenggaraan program GIM.
  5. Memberikan pendampingan penyelenggaraan program GIM kepada pemerintah kabupaten/kota.
  6. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan program.

B. Pemerintah Kabupaten/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, yakni dinas pendidikan, dalam penyelenggaraan program GIM adalah sebagai berikut:
  1. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan program GIM yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
  2. Sosialisasi kepada instansi pemerintah secara lintas sektoral dan berbagai organisasi serta forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan.
  3. Koordinasi dengan instansi pemerintah secara lintas sektoral dan berbagai organisasi serta forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan.
  4. Membentuk tim penyelenggara program GIM yang melibatkan unsur instansi pemerintah secara lintas sektoral, organisasi dan forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan. Tim penyelenggara program GIM terdiri atas: a. Pelindung : Bupati/Walikota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota b. Penasehat : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota c. Ketua : Kepala Bidang PAUD dan Dikmas atau sebutan sejenis lainnya yang ada di dinas pendidikan kabupaten/kota. d. Wakil Ketua : Ketua Pengurus Forum TBM Daerah di kabupaten/kota atau perwakilan dari unsur TBM (jika Forum TBM Daerah belum terbentuk) e. Sekretaris : Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. f. Anggota : Staf dinas pendidikan kabupaten/kota, organisasi, dan forum-forum mitra dinas pendidikan kabupaten/kota.
  5. Menandatangani naskah kerjasama (MoU) dan mengikuti orientasi teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
  6. Mengelola dana bantuan penyelenggaraan program GIM yang disampaikan oleh Direktorat Pembinaan PendidikanKeaksaraan dan Kesetaraan.
  7. Melaksanakan kegiatan prioritas yang relevan dengan misi program GIM.
  8. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan program GIM dan pemanfaatan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

C. Program Kegiatan
Program kegiatan dilaksanakan secara simultan dalam satu paket kegiatan dengan batas waktu satu minggu. Kegiatan dilaksanakan pada saat menjelang peringatan hari-hari besar nasional atau Hari Aksara Nasional atau Hari Aksara Internasional atau hari-hari lain yang terkait dengan kegiatan literasi.

1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Budaya Baca
a. Pengertian
Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk workshop untuk mendiskusikan, merumuskan dan menetapkan jenis kegiatan, jadwal, mekanisme, dan strategi pengembangan budaya baca masyarakatyang berkelanjutan dan berkesinambungan di tingkat kabupaten/kota.

b. Tujuan
  1. Mengidentifikasi potensi masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi, lembaga, profesidan forum-forum yang dapat diberdayakanuntuk menyelenggarakan program peningkatan budaya baca masyarakat.
  2. Menyusun dokumen RAD tentang penyelenggaraan program peningkatan budaya baca masyarakat di daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah, serta kewenangan pusat yang terintegrasi denganRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Indonesia.

c. Pelaksana
Kepanitiaan penyelenggaraan program peningkatan budaya baca masyarakat dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.Peserta

Peserta antara lain berasal dari:
  1. Lembaga pemerintah dan swasta yang berpotensi menjadi mitra pelaksanaan program peningkatan budaya baca masyarakat.
  2. Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan penggiat literasi.
  3. Pengelola program TBM di satuan Pendidikan Non-Formal dan Informal (PNF).
  4. Organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, kepemudaan, profesidan forum- forum mitra dinas pendidikan kabupaten/kota.
  5. Akademisi.

d. Pelaksanaan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang penyelenggaraan program peningkatan budaya baca masyarakatdilaksanakan melalui workshop dan menjadi rangkaian kegiatan GIM.

e. Hasil
Dokumen Rencana Aksi Derah tentang penyelenggaraan peningkatan budaya baca masyarakat sehingga selaras dengan karakteristik dan potensi daerah, kebijakan dan program daerah, serta kebijakan nasional. 

2. Publikasi

a. Pengertian
Kegiatan untuk menyampaikan misi dan rangkaian kegiatan GIM kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronika dengan tujuan untuk mengembangkan budaya baca masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan harkat dan martabat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Tujuan
  1. Menyampaikan informasi tentang pentingnya membaca sebagai kebutuhan setiap orang untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas kehidupan.Menyampaikan informasi tentang misi dan rangkaian kegiatan GIM dalam membangun budaya baca pada masyarakat.
  2. Memotivasi masyarakat untuk bersama pemerintah melaksanakan program GIM sertamenjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian layanan bacaan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

c. Pelaksanaan
Publikasi GIM dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
  1. Penyajian berita tentang pelaksanaan GIM di media massa lokal.
  2. Penyajian berita tentang pelaksanaan program GIM melalui media sosial dan media elektronika lainnya.
  3. Pengadaan pin GIM.
  4. Pembuatan dan penyebarluasan brosur dan leaflet tentang GIM.
  5. Pembuatan dan pemasangan standing banner tentang GIM di tempat-tempat strategis.
  6. Pembuatan dan pemasangan spanduk dan umbul-umbul tentang GIM di tempat- tempat strategis.
  7. Pembuatan dan pemasangan backdrop tentang GIM di tempat-tempat strategis.

d. Hasil
Masyarakat memperoleh informasi tentang pentingnya membaca bagi kehidupan mereka dan program GIM yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.

3. Apresiasi dan Aksi Literasi

a. Apresiasi Literasi

1) Pengertian
Kegiatan pemberian apresiasi kepada warga masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

2) Tujuan
a) Memotivasi warga masyarakat untuk aktif membaca dan belajar dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas kehidupan dan penghidupanya secara berkesinambungan.
b) Memberikan apresiasi kepada warga masyarakat yang memenuhi kualifikasi tertentu dalam bidangliterasi.

3) Kegiatan
Kegiatan yangdapat memberikan apresiasi kepada masyarakat, baik karena dedikasi seseorang terhadap pengembangan literasi maupun berupa lomba-lomba kecakapan literasiyang diikuti oleh anak usia dini, remaja dan orang dewasa. Beberapa jenis lomba yang dapat dilaksanakan antara lain:
a) Membaca puisi.
b) Menulis surat.
c) Menceritakan intisari isi buku atau majalah.
d) Membaca atau menulis dongeng.
e) Membaca, menulis dan berhitung.
f) Membuat produk berdasarkan hasil bacaan.
g) Menulis artikel.
h) Menulis dan bercerita tentang pengalaman hidup.

4) Hasil
Meningkatnya motivasi dan minat masyarakat untuk membaca dan menerapkan hasil bacaan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Aksi Literasi

1) Pengertian
Kegiatan literasi yang dapat diikuti olehmasyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang meliputi 6 komponen literasi, yaitu baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan,serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

2) Tujuan
a) Mendorong warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan positifdalam menyediakan buku/bahan bacaanuntuk dirinya sendiri, keluarga dan atau memberikan layanan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh orang lain/masyarakat.
b) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk membangun budaya membaca dan belajar di lingkungannya.

3) Jenis kegiatan:
Layanan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana/pojok-pojok baca atau media untuk kegiatan yangmeliputi literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan, serta literasi budaya dan kewarganegaraan:

a) Membaca berbagai buku bacaan.
b) Menerima pengetahuan dan informasi melalui teknologi masa kini.
c) Membaca atau menulis dongeng.
d) Membaca, menulis dan berhitung.
e) Membuat produk berdasarkan hasil bacaan.
f) Menulis artikel.
g) menulis dan bercerita tentang pengalaman hidup

4) Hasil
Meningkatnya motivasi dan minat masyarakat untuk menyediakan dan memberikan layanan membaca bagi masyarakat di sekitarnya.

4. Sarasehan Penggiat Literasi a. Pengertian
Kegiatan pertemuan yang bersifat nonformal dan kekeluargaan yang bertujuan untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman. Sarasehan diikuti oleh instansi pemerintah kabupaten/kota secara lintas sektoral, warga masyarakat, organisasi dan forum-forum mitra yang dipandu/ diprakarsai oleh dinas pendidikan dan penggiat/tokoh literasi. 

b. Tujuan
  • Berbagi ilmu dan pengalaman yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan literasi.
  • Menggali informasi dan mengidentifikasi kendala/masalah yang dihadapi dalam pengembangan gerakan literasi untuk kemudian dicarikan solusi secara bersama.
  • Mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan menyusun program bersama untuk pengembangan gerakan literasi di masyarakat.

c. Kegiatan
1) Diskusi terpumpun (FGD)
2) Seminar literasi

d. Hasil
Komitmen bersamayang dibangun secara lintas sektoral dengan melibatkan lembaga/ instansi pemerintah, lembaga swasta, berbagai organiasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, kepemudaan, profesi, satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan formal dan nonformal, TBM, dan forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan, swasta untuk melaksanakan GIM yang berkesinambungan di tingkat kabupaten/kota.

5. Donasi Buku

a. Pengertian
Donasi buku yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan kepada 7 TBM di wilayah binaan Kampung Literasi dalam bentuk uang untuk pembelian/pengadaan buku sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk masing-masing TBM. Penyelenggara GIM dapat juga berinisiatif mendapat dukungan mitra kerja untuk menambah jumlah donasi buku dan penerima bantuan.

b. Tujuan
Membantu TBM untuk menambah koleksi bahan bacaan sehingga TBM dapat meningkatkan layanannya kepada masyarakat. Peningkatan layanan ini diharapkan dapat berkolerasi positif dengan tingkat literasi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Kegiatan
  • TBM mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
  • Pembelian/pengadaan bahan bacaan/buku-buku non-pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada.
  • Memotivasi masyarakat umum, lembaga/instansi pemerintah, swasta, berbagai organisasi sosial, kemasyarakatan, untuk turut serta menyumbangkan buku-buku atau bahan bacaan lain kepada TBM.
  • TBM yang menerima donasi buku baik berupa uang atau buku untuk dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga menambah koleksi bacaan dan dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat.

c. Hasil
Adanya TBM-TBM dengan berbagai koleksi buku/bacaan yang memadai sehingga meningkatkan layanan membaca kepada masyarakat yang berkesinambungan di tingkat kabupaten/kota.

BAB IV PENGENDALIAN MUTU

A. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan penyelenggaraan program Gerakan Indonesia Membaca dapat dilihat dari aspek:
  1. Kesamaan pemahaman pemerintah kabupaten/kota, lembaga swasta, organisasi sosial, kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan, profesi, dan forum-forum yang menjadi mitra dinas pendidikan kabupaten/kota tentang pentingnya budaya baca dan penyediaan serta pemberian layanan membaca kepada masyarakat.
  2. Dokumen rumusan Rencana Aksi Daerah tentang pengembangan budaya masyarakat.
  3. Laporan pelaksanaan program Gerakan Indonesia Membaca yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

B. Monitoring dan Evaluasi
  1. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan penyelenggaraan program GIM sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan agar tujuan dan hasil dari pelaksanaan GIM dapat tercapai.
  2. Aspek-aspek yang menjadi fokus monitoring dan evaluasi meliputi: a. Penyelenggaraan program GIM, meliputi: pelaksanaankegiatan, tingkat keberhasilan kegiatan, masalah dan kendala yang dihadapi, dan upaya penanggulangan permasalahan. b. Pengelolaan keuangan, meliputi: pembukuan keuangan/dana bantuan program kegiatan, tanda bukti pengeluaran dana dan tanda bukti pembayaran pajak.
  3. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bersama-sama dengan organisasi mitra.

C. Pelaporan
Laporan penyelenggaraan program GIM berisi laporan teknis dan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan teknis, minimal memuat:
a. Pelaksanaan program.
b. Tingkat keberhasilan program.
c. Masalah dan kendala yang dihadapi.
d. Upaya penanggulangan permasalahan.
e. Tindak lanjut penyelenggaraan program.
f. Rekomendasi program dimasa depan. 

2. Laporan keuangan, berisi:
a. Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan program kegiatan GIM.
b. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana.
c. Pernyataan pekerjaan telah selesai dilaksanakan.
d. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

Laporan penyelenggaraan program GIM dilengkapi lampiran foto/video kegiatan.

BAB V PENUTUP

Panduan Penyelenggaraan Program Gerakan Indonesia Membaca (GIM) merupakan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota dalam mengelola dan melaksanakan program Gerakan Indonesia Membaca (GIM). Namun, substansi panduan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui website  di alamat: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/ http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas email: jardikmas@gmail.com 


Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas mengenai Panduan Penyelenggaraan Program Gerakan Indonesia Membaca di bawah ini.

File Preview:

Panduan Penyelenggaraan Program Gerakan Indonesia Membaca



Download:
Panduan Penyelenggaraan Program Gerakan Indonesia Membaca.pdf
Sumber: http://www.kemdikbud.go.id 

Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa)

Kontributor : On November 14, 2018

Berikut ini adalah berkas mengenai Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa). Buku panduan literasi ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016. Download file format .pdf.

Panduan Gerakan Literasi di SLB (Sekolah Luar Biasa)
Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa)

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas mengenai Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa).

Keterampilan membaca berperan penting dalam kehidupan kita karena pengetahuan diperoleh melalui membaca. Oleh karena itu, keterampilan ini harus dikuasai peserta didik dengan baik sejak dini.

Dalam konteks internasional, pemahaman membaca tingkat sekolah dasar (kelas IV) diuji oleh Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan (IEA-the International Association for the Evaluation of Educational Achievement) dalam Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) yang dilakukan setiap lima tahun (sejak tahun 2001). Selain itu, PIRLS berkolaborasi dengan Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS) menguji kemampuan matematika dan sains peserta didik sejak tahun 2011. Pada tingkat sekolah menengah (usia 15 tahun) pemahaman membaca peserta didik (selain matematika dan sains) diuji oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD—Organization for Economic Cooperation and Development) dalam Programme for International Student Assessment (PISA).

Uji literasi membaca mengukur aspek memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca dalam bentuk tulisan. Dalam PIRLS 2011 International Results in Reading, Indonesia menduduki peringkat ke-45 dari 48 negara peserta dengan skor 428 dari skor rata-rata 500 (IEA, 2012). Sementara itu, uji literasi membaca dalam PISA 2009 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-57 dengan skor 396 (skor rata-rata OECD 493), sedangkan PISA 2012 menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat ke-64 dengan skor 396 (skor rata- rata OECD 496) (OECD, 2013). Sebanyak 65 negara berpartisipasi dalam PISA 2009 dan 2012. Data PIRLS dan PISA, khususnya dalam keterampilan memahami bacaan, menunjukkan bahwa kompetensi peserta didik Indonesia tergolong rendah.

Rendahnya keterampilan tersebut membuktikan bahwa proses pendidikan belum mengembangkan kompetensi dan minat peserta didik terhadap pengetahuan. Praktik pendidikan yang dilaksanakan di sekolah selama ini juga memperlihatkan bahwa sekolah belum berfungsi sebagai organisasi pembelajaran yang menjadikan semua warganya sebagai pembelajar sepanjang hayat. 

Untuk mengembangkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). GLS adalah upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah (guru, peserta didik, orang tua/wali murid) dan masyarakat, sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

GLS memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Salah satu kegiatan di dalam gerakan tersebut adalah “kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar dimulai”. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti, berupa kearifan lokal, nasional, dan global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik.

Terobosan penting ini hendaknya melibatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan. Pelibatan orang tua peserta didik dan masyarakat juga menjadi komponen penting dalam GLS.

Desain Induk ini disusun guna memberi arahan strategis bagi kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan GLS akan melibatkan unit kerja terkait di Kemendikbud dan juga pihak-pihak lain yang peduli terhadap pentingnya literasi. Kerja sama semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk melaksanakan gerakan bersama yang terintegrasi dan efektif.

Dalam Forum Pendidikan Dunia tahun 2015 yang diselenggarakan di Korea Selatan, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic and Development, disingkat OECD) melaporkan bahwa negara-negara Asia menempati lima besar dalam peringkat sekolah berprestasi, namun tidak termasuk Indonesia yang menempati urutan 10 terbawah.

Guru memiliki peran penting dalam memotivasi peserta didik untuk belajar, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus menggunakan pendekatan yang komprehensif serta progresif agar guru bisa memotivasi rasa ingin tahu peserta didik dan memicu mereka untuk berpikir kritis. Dalam pengembangan pembelajaran ini, guru harus mampu memilih dan memanfaatkan bahan ajar yang ada secermat mungkin. Guru harus mendorong peserta didik untuk membaca buku-buku yang berkualitas, karena membaca sejalan dengan proses berpikir kritis yang memungkinkan peserta didik untuk menjadi kreatif dan berdaya cipta.

Atas kondisi itulah, dibutuhkan suatu terobosan serius dan strategi yang kreatif dalam memberikan pelayanan pendidikan literasi yang berkualitas. Untuk menyelaraskan pemahaman tentang literasi, kita membutuhkan sebuah petunjuk teknis yang dapat menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan literasi di SLB. Semoga petunjuk teknis ini dapat memberi arah bagi tercapainya peningkatan kapasitas sekolah sebagai wadah pengembangan literasi yang sesuai dengan tumbuh kembang peserta didik yang sangat beragam.

DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN
A. Tujuan
B. Ruang Lingkup
C. Sasaran
D. Konsep Dasar Gerakan Literasi Sekolah

II. STRATEGI PELAKSANAAN LITERASI DI SLB
A. Penyusunan Program Kerja
B. Peningkatan Kapasitas Lembaga dan SDM
C. Pelibatan Partisipasi Publik

III. IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI DI SLB
A. Implementasi Gerakan Literasi di Satuan SDLB
B. Implementasi Gerakan Literasi di Satuan SMPLB
C. Implementasi Gerakan Literasi di Satuan SMALB

IV. PENUTUP

REFERENSI
LAMPIRAN


I. PENDAHULUAN

A. Tujuan
Gerakan literasi di SLB bertujuan untuk menciptakan iklim literasi SLB, yang meliputi: a) lingkungan fisik sekolah (ketersediaan fasilitas, sarana prasarana literasi); b) lingkungan sosial dan afektif (dukungan dan partisipasi aktif semua warga sekolah) dalam melaksanakan kegiatan literasi SLB, dan c) lingkungan akademik (adanya program literasi yang nyata dan bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah).

B. Ruang Lingkup
Petunjuk teknis ini berisi penjelasan pelaksanaan kegiatan literasi di SLB yang terbagi pada jenjang SDLB, SMPLB, dan SMALB untuk untuk masing-masing kelainan: Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunagrahita (C), Tunadaksa (D), dan Autism (F).

C. Sasaran
Petunjuk teknis ini ditujukan bagi guru sebagai pendidik dan pustakawan sebagai tenaga kependidikan untuk membantu mereka meningkatkan kapasitas literasi peserta didik di lingkungan sekolah. Selain itu, kepala sekolah perlu mengetahui isi petunjuk teknis ini guna memfasilitasi guru dan pustakawan untuk menjalankan peran mereka dalam kegiatan literasi sekolah.

D. Konsep Dasar Gerakan Literasi Sekolah
Pada dasarnya kegiatan literasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Akan tetapi, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan dua aktivitas tersebut. “Literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya” (UNESCO, 2003).

Secara sederhana, dalam konteks peserta didik, dapat disimpulkan bahwa kegiatan literasi merupakan cara peserta didik mengakses, memahami, dan menggunakan informasi yang berada di sekitarnya untuk mengatasi berbagai permasalahan hidupnya.

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dll.), dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. GLS diluncurkan untuk menjawab kualitas kemampuan membaca peserta didik yang rendah berdasarkan hasil PIRLS dan PISA. Selain itu, utamanya untuk menginternalisasikan nilai-nilai budi pekerti melalui isi teks yang dibaca peserta didik.

GLS merupakan suatu gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya adalah dengan langkah awal berupa pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan selama 15 menit dengan membaca (nyaring, dalam hati, terpandu, dsb., yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah). Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke tahap pengembangan, dan pembelajaran (ada tagihan berdasarkan Kurikulum 2013). Variasi kegiatan dapat berupa perpaduan pengembangan keterampilan reseptif maupun produktif. GLS diharapkan mampu menggerakkan warga sekolah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki, melaksanakan, dan menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan.

Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Di abad 21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi. Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) menjabarkan komponen: Literasi Dasar (Basic Literacy), Literasi Perpustakaan (Library Literacy), Literasi Media (Media Literacy), Literasi Teknologi (Technology Literacy), dan Literasi Visual (Visual Literacy). Literasi yang komprehensif dan saling terkait ini memampukan seseorang untuk berkontribusi kepada masyarakatnya sesuai dengan kompetensi dan perannya sebagai warga negara global (global citizen). 

Dalam pendidikan formal, peran aktif para pemangku kepentingan, yaitu kepala sekolah, guru sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan pustakawan sangat berpengaruh untuk memfasilitasi pengembangan komponen literasi peserta didik. Selain itu, diperlukan juga pendekatan cara belajar-mengajar yang keberpihakannya jelas tertuju kepada komponen-komponen literasi ini. Kesempatan peserta didik terpajan dengan kelima komponen literasi akan menentukan kesiapan peserta didik berinteraksi dengan literasi visual. Sebagai langkah awal, diperlukan perubahan paradigma semua pemangku kepentingan agar lingkungan literasi tercipta.

Menurut Beers (2009), praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut.
a. Perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi.
b. Program literasi yang baik bersifat berimbang.
c. Program literasi berlangsung di semua area kurikulum.
d. Tidak ada istilah terlalu banyak untuk membaca dan menulis yang ber- makna.
e. Diskusi dan strategi bahasa lisan sangat penting.
f. Keberagaman perlu dirayakan di kelas dan sekolah.

Sekolah memiliki peran yang amat penting dalam menanamkan budaya literasi pada anak didik. Untuk itu, tiap sekolah tanpa terkecuali perlu memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan literasi. Di sekolah dengan budaya yang tinggi, peserta didik akan cenderung lebih berhasil dan guru lebih bersemangat mengajar.

Kesuksesan program literasi sekolah membutuhkan partisipasi aktif semua unit kerja di lingkungan internal Kemendikbud (Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015) dan juga kolaborasi dengan lembaga di luar Kemendikbud. Pelaksanaan program literasi di semua satuan pendidikan melibatkan semua pemangku kepentingan, meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada lingkup internal Kemendikbud, kolaborasi literasi melibatkan, antara lain Badan Bahasa, LPMP, Balitbang (Puskurbuk dan Puspendik), dan Pustekkom, sedangkan pada lingkup eksternal Kemendikbud melibatkan, antara lain perguruan tinggi, Perpusnas, Ikapi, lembaga donor, dan lain-lain.

Di samping itu, kegiatan literasi sekolah membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan, dari tingkat pemerintah pusat, LPMP, dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan di tingkat sekolah. Di tingkat satuan pendidikan, yang menerima perlakuan (intervensi) adalah kepala sekolah, pengawas, guru, Tim Literasi Sekolah, dan masyarakat (termasuk dunia usaha dan industri). Perlakuan yang akan diberikan kepada setiap unsur akan berbeda sesuai dengan peran dan kapasitasnya dalam pendidikan terkait dengan kebijakan yang berlaku. Dari unsur masyarakat dapat dilibatkan, antara lain, lembaga masyarakat di bidang pendidikan, perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan para tokoh masyarakat. Pelibatan dari dunia industri dapat berupa program pendidikan yang merupakan implementasi dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Kesuksesan program literasi sekolah dapat dicapai apabila masing-masing pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program literasi sesuai dengan perannya masing-masing.

Program literasi sekolah dilaksanakan secara bertahap dengan mem- pertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini mencakup kesiapan kapasitas fisik sekolah (ketersediaan fasilitas, sarana, prasarana literasi), kesiapan warga sekolah (peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, dan komponen masyarakat lain), dan kesiapan sistem pendukung lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan).

1. Tahap ke-1: Pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah
Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi.

2. Tahap ke-2: Pengembangan minat baca untuk kemampuan literasi
Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif (verbal, tulisan, visual, dan digital) melalui tanggapan terhadap bacaan (Anderson & Krathwol, 2001).

3. Tahap ke-3: Pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi
Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif (verbai, tulisan, visual, digital) melalui tanggapan terhadap teks yang terkait dengan materi pelajaran (cf. Anderson & Krathwol, 2001). Dalam tahap ini ada tagihan yang sifatnya akademis (terkait dengan mata pelajaran). 

Dalam tahap pembelajaran, semua mata pelajaran dianjurkan dapat merujuk kepada ragam teks (cetak/visual/digital) yang tersedia dalam buku-buku pengayaan atau informasi lain di luar buku pelajaran. Guru diharapkan bersikap kreatif dan proaktif mencari referensi pembelajaran yang relevan dan mengurangi ketergantungan kepada buku teks pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Beberapa manfaat dari pembelajaran berbasis literasi, antara lain:

a. meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan lain dalam mengelola sumber daya sekolah untuk mengoptimalkan pembelajaran sesuai dengan minat, potensi peserta didik, dan budaya lokal; tenaga pendidik akan menjadi figur teladan literasi dan pembelajar sepanjang hayat;

b. pembelajaran berbasis literasi mengakomodasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Cara Belajar Siswa Aktif) sehingga sekolah perlahan-lahan akan beralih dari metode konvensional/klasikal di mana guru menyediakan informasi untuk pembelajaran;

c. mengurangi beban kognitif peserta didik dalam mengolah pengetahuan karena pembelajaran disajikan melalui buku-buku pengayaan yang berkualitas baik dan menarik;

d. warga sekolah akan terbiasa mengolah informasi sesuai dengan kemanfaatan, akurasi konten, kepatutan dengan usia, dan tujuan pembelajaran; mampu mencari pengetahuan secara mandiri dan dapat menerapkan metoda pembelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi mereka; dan

e. warga sekolah akan terhubung dengan jejaring komunitas literasi karena pembelajaran berbasis literasi akan membutuhkan partisipasi publik serta dunia industri dan usaha. 

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas mengenai Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) di bawah ini.

File Preview:

Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa)



Download:
Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SLB.pdf
Sumber: http://www.kemdikbud.go.id 

Panduan Penyelenggaraan Program Kampung Literasi

Kontributor : On November 13, 2018

Berikut ini adalah berkas mengenai Panduan Penyelenggaraan Program Kampung Literasi. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2017. Download file format .pdf.

Panduan Penyelenggaraan Program Kampung Literasi
Panduan Penyelenggaraan Program Kampung Literasi

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas mengenai Panduan Penyelenggaraan Program Kampung Literasi.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan Panduan Penyelenggaraan

BAB II RUANG LINGKUP KAMPUNG LITERASI
A. Pengertian
B. Maksud dan Tujuan Program
C. Manfaat Program
D. Sasaran Penerima Manfaat Program
E. Prinsip Kampung Literasi
F. Hasil yang Diharapkan
G. Indikator Keberhasilan
H. Penyelenggara Program
I. Standar Minimal Kampung Literasi

BAB III PERENCANAAN KAMPUNG LITERASI
A. Lokasi Kampung Literasi
B. Bentuk Kegiatan di Kampung Literasi
C. Pola Rintisan Kampung Literasi (Bagan)
D. Kebutuhan dan Sumber Dana
E. Prasarana dan Sarana
F. Tempat Bahan Bacaan
G. Pengelolaan Teknologi Informasi
H. Jaringan dan Kemitraan

BAB IV PENYELENGGARAAN KAMPUNG LITERASI
Proses Pelaksanaan Program

BAB V MONITORING, EVALUASI, LAPORAN DAN TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN KAMPUNG LITERASI
A. Monitoring dan Evaluasi
B. Laporan
C. Tindak Lanjut Program
D. Upaya Peningkatan Mutu

“Literasi” saat ini menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi berbagai kalangan dan menjadi hal yang sangat penting untuk terus digelorakan. Literasi adalah poros pendidikan sepanjang hayat. Tingkat literasi masyarakat berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan kemajuan bangsa. Sejarah bangsa kita pun mencatat. Para pendiri bangsa yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bermartabat adalah orang-orang dengan budaya literasi yang sangat baik. Mereka adalah para pembaca buku dan menuangkan pemikiran-pemikirannya dengan menulis.

Namun, berdasarkan survei sejumlah lembaga, minat baca dan tingkat literasi masyarakat Indonesia cukup memprihatinkan. Data yang dikeluarkan Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2015, indeks literasi atau tingkat membaca siswa Indonesia berada pada urutan ke-64 dari 76 negara. Data UNESCO tahun 2012, indeks minat baca masyarakat Indonesia 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu orang yang memiliki minat membaca. Data-data tersebut menunjukan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Karena itu, upaya pengembangan literasi bagi seluruh lapisan masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Tahun 2015, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit. Bindiktara) telah meluncurkan program Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di 6 Kabupaten/Kota dan dilanjutkan pada tahun 2016 di 31 Kabupaten/Kota serta diperkuat dengan program rintisan Kampung Literasi dan bantuan fasilitas sarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Kegiatan-kegiatan tersebut akan terus dilanjutkan dan dikembangkan di tahun 2017 ini.

Kampung Literasi adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas. Kampung Literasi dengan berbagai kegiatan yang berkesinambungan merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan literasi di masyarakat terus berdenyut dan berkesinambungan. Kampung Literasi bisa menjadi tempat lahir dan tumbuhnya simpul-simpul masyarakat yang literat.

Buku Panduan Teknis Penyelenggaraan Kampung Literasi 2017 ini dibuat agar bisa menjadi acuan bagi pengelola Kampung Literasi dan pihak-pihak terkait. 


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara besar yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) berlimpah. Hal ini merupakan potensi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di dunia. Namun, sampai saat ini, Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang yang terus berupaya membebaskan diri dari sejumlah masalah domestik, terutama terkait dengan peningkatan kualitas SDM. Masalah kualitas SDM tersebut berpotensi menghambat kemajuan Indonesia.

Pendidikan menjadi prioritas utama dalam upaya membangun dan meningkatkan kualitas manusia. Dalam upaya ini diperlukan sarana dan prasarana serta kemauan dan kesiapan setiap individu untuk melibatkan diri, berpikir maju dan mengembangkan kompetensi diri.

Peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, berkaitan erat dengan tingkat minat baca. Hasil survei beberapa lembaga menunjukkan tingkat minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Bahkan di bawah rata-rata tingkat minat baca negara Asia lainnya. Berdasarkan data UNESCO tahun 2012, indeks minat baca masyarakat Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari 1.000 penduduk hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. Data UNESCO untuk indeks pembangunan pendidikan, Indonesia berada di nomor 69 dari 127 negara. Secara nasional, tidak sampai satu judul buku yang dibaca seseorang dalam setahun. Hasil survei UNESCO, daerah di Indonesia yang minat bacanya paling tinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks baca 0,049. Di Singapura, indeks baca masyarakatnya sudah mencapai 0,45. Data yang menggembirakan adalah capaian pemberantasan buta aksara di Indonesia. Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2015 yang merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, jumlah buta aksara di Indonesia tinggal 5.984.075 orang atau 3,70%. Dengan berbagai program pemberantasan buta aksara yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), angka buta aksara ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data minat baca dan tingkat buta aksara tersebut berpengaruh terhadap posisi Human Development Index (HDI) Indonesia. HDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari usia harapan hidup (tingkat kesehatan), pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan. Data BPS, tahun 2014 nilai HDI mengalami kenaikan tipis menjadi 68,90 dari 68,4 di tahun 2013. Data yang dirilis United Nations Development Program (UNDP), HDI Indonesia di tahun 2013 berada di peringkat ke-108 dari 187 negara. Angka HDI ini menunjukkan bahwa Indonesia juga berada jauh di bawah sejumlah negara di ASEAN. 

Hasil-hasil survei tersebut menunjukkan gentingnya persoalan minat baca dan literasi di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk mencapai 270.234.842 jiwa, peringkat keempat dari segi jumlah penduduk terbanyak di dunia, dari segi minat baca dan HDI Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Berbekal pengalaman dalam pemberantasan buta aksara, bukan hal yang mustahil jika kita secara bersama-sama dan berupaya melakukan berbagai hal bahkan yang out of the box, kita bisa meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.

Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Penduduknya lebih banyak bermukim atau tinggal di daerah pedesaan dengan berbagai keterbatasan dan fasilitas yang minim. Kondisi masyarakat yang diwarnai dengan buta aksara, kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, tingginya angka kematian, maraknya kriminalitas serta masalah-masalah sosial lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Dit. Bindiktara), Ditjen PAUD Dikmas Kemendikbud, mengembangkan model pembelajaran non-formal yang komprehensif, dengan menyelenggarakan program Kampung Literasi. Kampung Literasi diharapkan bisa menjadi poros pendidikan non-formal masyarakat yang tidak hanya mengajarkan membaca, menulis dan berhitung (calistung), namun bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah rendahnya pengetahuan dan minat baca masyarakat. Kampung Literasi dikembangkan agar masyarakat, memiliki 6 kecakapan literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan. Kegiatan membaca menjadi awal dan pondasi dari berbagai kegiatan literasi lainnya agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh serta membentuk masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

B. Dasar Hukum
Penyelenggaraan program Kampung Literasi berpegang pada beberapa dasar hukum berikut ini:
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
  7. Permendikbud Nomor 64 tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Nonformal dan Lembaga di Bidang Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  9. Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga.
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 168 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
  14. Panduan Penyelenggaraan Program Kampung Literasi (KL).
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
  16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 Nomor DIPA-023.05.1.666866.2017, tanggal 7 Desember 2016.

C. Tujuan Panduan Penyelenggaraan
Panduan penyelenggaraan program Kampung Literasi ini bertujuan untuk:
  1. Memberikan acuan bagi individu, lembaga/organisasi penyelenggara Kampung Literasi, pemerintahan desadan berbagai pihak terkait dalam hal berikut ini. a. Pemahaman terhadap konsep dan ruang lingkup Kampung Literasi. b. Pemahaman terhadap perencanaan dalam penyelenggaraan Kampung Literasi. c. Pengembangan dan tindak lanjut program Kampung Literasi.
  2. Sebagai panduan bagi PP/BP-PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan dan SKPD terkait dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program Kampung Literasi di daerahnya.
  3. Sebagai panduan bagi Direktorat Bindiktara Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program Kampung Literasi di tingkat pusat.
  4. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program Kampung Literasi dan program layanan pendidikan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP KAMPUNG LITERASI

A. Pengertian
Dalam panduan penyelenggaraan ini dijelaskan beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut:
  1. Kampung Literasi merupakan kawasan kampung/desa yang digunakan untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang memiliki 6 komponen literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan serta membentuk masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
  2. Penyelenggaraan Kampung Literasi dapat dilakukan oleh TBM/satuan pendidikan nonformal, lembaga/organisasi maupun perkumpulan yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki jiwa mengabdi dan membangun masyarakat di sekitarnya.

B. Maksud dan Tujuan Program
Penyelenggaraan program Kampung Literasi dimaksudkan untuk memberikan layanan pengetahuan, informasi dan keterampilan kepada masyarakat sehingga memiliki kecakapan dan wawasan yang luas serta keterampilan yang memadai. Model pemberdayaan Kampung Literasi bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi permasalahan, pembinaan dan menghidupkan aktivitas literasi secara berkelanjutan di masyarakat.

Tujuan khusus dari penyelenggaraan program Kampung Literasi ini antara lain:
  1. Menyediakan layanan informasi dan pengetahuan di jalur pendidikan nonformal kepada masyarakat. Layanan tersebut berupa buku dan non-buku yang disediakan di TBM, pojok baca atau sejenisnya, serta dilengkapi dengan teknologi informasi.
  2. Mengembangkan minimal dua dari enam komponen literasi, yaitu literasi baca-tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan.
  3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sehingga memiliki kualitas hidup yang baik.

C. Manfaat Program

1. PP/BP-PAUD dan Dikmas
Mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat berbasis Kampung Literasi yang dilakukan secara partisipatif dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar masyarakat.

Eksistensi PP/BP-PAUD dan Dikmas sebagai lembaga pengembangan program PAUD dan Dikmas akan lebih dipercaya oleh lembaga mitra dan masyarakat dalam pengembangan program inovatif guna mewujudkan masyarakat yang memiliki kecakapan literasi dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terhadap multi literasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat.

2. Mitra PP/BP-PAUD dan Dikmas
Pelaksanaan program Kampung Literasi dengan dukungan lembaga mitra PP/BP-PAUD dan Dikmas seperti dinas pendidikan, SKPD terkait, SKB, PKBM, TBM, organisasi sosial kemasyarakatan, perguruan tinggi dan lembaga donor yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan literasi secara berkelanjutan, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program Kampung Literasi.

3. Ditjen PAUD dan Dikmas
Program Kampung Literasi dapat menjadi salah satu strategi dalam upaya meningkatkan kecakapan literasi masyarakat serta menjadi referensi dalam membuat kebijakan pengembangan program literasi sebagai sebuah gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

4. Kampung Literasi
Program Kampung Literasi dapat menjadi sarana mengembangkan pengetahuan dan potensi masyarakat setempat sehingga memiliki pemahaman yang luas, kecakapan literasi dan kompetensi yang memadai. Masyarakat dapat mengeksplorasi dan memberdayakan semua potensi yang dimiliki daerah, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal untuk mendukung kemajuan masyarakat dan daerahnya. Masyarakat di Kampung Literasi juga dapat mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak hanya melestarikan dan menghidupkan kearifan lokal, namun juga bisa menciptakan kawasan kampung yang memiliki ciri khas tersendiri. Program Kampung Literasi ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah untuk diterapkan dan dikembangkan di desa/daerah lainnya.

D. Sasaran Penerima Manfaat Program

1. Sasaran utama pelaksanaan program Kampung Literasi adalah desa atau kampung dengan indikator, antara lain:
a. Memiliki penduduk tuna aksara yang relatif masih tinggi.
b. Memiliki sumber daya manusia yang mampu menyelenggarakan dan mengelola Kampung Literasi.
c. Memiliki sarana pendukung pembentukan Kampung Literasi.
d. Memiliki bentuk kearifan lokal yang dapat diberdayakan untuk pengembangan literasi masyarakat kampung tersebut.
e. Memiliki embrio sumber pengetahuan seperti memiliki Taman Baca Masyarakat, Perpustakaan Desa, dan sumber pengetahuan lainnya.
f. Memiliki hubungan yang harmonis antara penggiat literasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. 

2. Masyarakat
Secara umum, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan program Kampung Literasi. Prioritas layanan program Kampung Literasi bisa diberikan untuk masyarakat dengan kondisi, antara lain:
a. Masyarakat yang masih berkeaksaraan rendah.
b. Masyarakat yang sedang menempuh program pendidikan kesetaraan, Paket A, B dan C. c. Masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan literasinya.
d. Warga belajar sedang mendalami keterampilan sesuai dengan kegiatan yang tersedia dalam program Kampung Literasi.

E. Prinsip Kampung Literasi
Prinsip dasar dalam pembentukan Kampung Literasi adalah “dari, oleh dan untuk masyarakat” yang berarti:
  1. Kampung Literasi dibentuk untuk memberikan berbagai layanan yang didasarkan atas prakarsa berbagai pihak, yakni lembaga, organisasi masyarakat, pemerintah dan tokoh- tokoh masyarakat.
  2. Program dan kegiatan yang diselenggarakan di Kampung Literasi dilaksanakan oleh berbagai unsur, yakni lembaga, organisasi masyarakat, pemerintah dan tokoh masyarakat setempat.
  3. Semua program dan kegiatan yang diselenggarakan pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat setempat dalam membangun lingkungan dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

F. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan program Kampung Literasi adalah:
  1. Tersedianya layanan pengetahuan dan informasi pada jalur pendidikan nonformal berupa buku maupun non-buku yang tersedia di TBM, pojok baca, atau sejenisnya, yang dilengkapi dengan teknologi informasi.
  2. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap yang positif sehingga memiliki kualitas hidup yang baik.
  3. Tersedianya layanan informasi dan sumber akses informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan 6 komponen literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

G. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan pelaksanaan program Kampung Literasi sebagai berikut.
  1. Meluasnya informasi masyarakat terhadap program Kampung Literasi.
  2. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke pusat aktivitas Kampung Literasi untuk mendapatkan pengetahuan, mencari informasi dan atau belajar keterampilan.
  3. Meningkatnya layanan pengetahuan dan informasi pada jalur pendidikan nonformal berupa buku maupun non-buku yang tersedia pada TBM, pojok baca atau sejenisnya yang dilengkapi dengan teknologi informasi.
  4. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap yang positif sehingga memiliki kualitas hidup yang baik.
  5. Meningkatnya beragam aktivitas literasi di masyarakat.
  6. Tersedianya berbagai layanan pengetahuan dan informasi serta sumber aksesnya kepada masyarakat yang berkaitan dengan 6 literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

H. Penyelenggara Program
Penyelenggaraan program Kampung Literasi dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat (TBM), PKBM, lembaga satuan pendidikan nonformal lainnya dan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat (Bupati/Walikota, dinas pendidikan dan dinas terkait lainnya, Camat, Kepala Desa/Lurah dan RT/RW).

I. Standar Minimal Kampung Literasi
Standar minimal dalam pelaksanaan program Kampung Literasi adalah sebagai berikut:
  1. Lembaga yang memiliki lokasi dan bersedia mengelola Kampung Literasi yang dilengkapi dengan prasarana memadai seperti ruang sekretariat pengelola, ruang buku dan baca, ruang pelatihan dan keterampilan, ruang teknologi informasi (TI), dan ruang-ruang pendukung lainnya (musholla, ruang/taman bermain anak, dll.) serta dilengkapi dengan sarana pendukung pada masing-masing prasarana.
  2. Memiliki kemitraan dengan berbagai pihak yang mendukung proses terselenggaranya Kampung Literasi.
  3. Tersedianya layanan pengetahuan dan informasi berupa buku maupun non-buku yang disediakan pada TBM, pojok baca atau sejenisnya yang dilengkapi dengan teknologi informasi.
  4. Memiliki program-program layanan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat setempat khususnya berbasis kearifan lokal yang dilengkapi dengan alat-alat keterampilan pendukung.
  5. Mengembangkan minimal dua dari enam komponen literasi (literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan, literasi budaya dan kewarganegaraan). 

BAB III PERENCANAAN KAMPUNG LITERASI

A. Lokasi Kampung Literasi
Sebelum mendirikan dan menjalankan program Kampung Literasi, terlebih dahulu perlu ditentukan lokasi kampung yang tepat. Sehingga, penyelenggaraan dan fungsi program Kampung Literasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan maksimal.

Mendirikan Kampung Literasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Analisis potensi kampung
Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam mendirikan Kampung Literasi adalah mempertimbangkan lokasi kampung. Lokasi kampung yang baik adalah lokasi yang dapat mendukung penyelenggaraan program dan layanan literasi seperti yang tertuang dalam kriteria kampung literasi pada bab sebelumnya (standar minimal sebuah Kampung Literasi).

2. Melakukan diskusi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dinas pendidikan, dan kemitraan terkait lainnya. Setelah mengidentifikasi potensi kampung yang tepat untuk memilih atau mendirikan kawasan Kampung Literasi, langkah selanjutnya adalah melakukan diskusi dengan berbagai pihak dengan tujuan untuk menjaring pandangan dan aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dinas pendidikan dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, diskusi juga dimaksudkan untuk mencapai kata mufakat dan komitmen untuk mendirikan Kampung Literasi.

3. Melakukan pemetaan sasaran program
Setiap kampung atau kawasan memiliki bentuk aktivitas dan profesi yang berbeda-beda dari masyarakat kampung lainnya. Oleh karena itu, dalam mendirikan Kampung Literasi terlebih dahulu dilakukan pemetaan sasaran program yang akan menerima manfaat dari penyelenggaraan program secara khusus. Misalnya, pada masyarakat pesisir pantai maka sasaran utamanya adalah para nelayan. Dengan demikian informasi literasi yang disajikan lebih banyak menyuguhkan literasi yang berkaitan dengan kehidupan nelayan. Di lingkungan pendidikan (dekat dengan kawasan sekolah, Perguruan Tinggi, dll) maka informasi literasi yang disuguhkan lebih variatif tergantung kecenderungan atau kebutuhan dari masyarakat dan pelajar/mahasiswa.

4. Melakukan pemetaan jenis layanan dan aktivitas program
Setelah melakukan pemetaan terhadap sasaran program, selanjutnya adalah pemetaan jenis layanan dan aktivitas program. Layanan program yang diberikan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di sekitarnya (sesuai hasil identifikasi sasaran program). 

5. Mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana pendukung program
Penyediaan prasarana dan sarana pendukung Kampung Literasi seperti pojok baca, warung baca, taman baca dan sebagainya dilakukan melalui koordinasi dengan pengelola lainnya, pemerintah dan masyarakat setempat. Misalnya, area pos siskamling diletakkan buku-buku yang dapat dibaca oleh masyarakat yang sedang berjaga. Di warung-warung masyarakat setempat dapat dibentuk satu bagian untuk meletakkan buku-buku yang dilengkapi dengan tempat membaca, dan sebagainya.

6. Mengidentifikasi dan menentukan pengelola dan penyelenggara yang terlibat dalam program Setelah menentukan prasarana dan sarana pendukung program, langkah selanjutnya adalah menentukan dan membentuk tim pengelola dan penyelenggara kegiatan yang telah direncanakan dalam program Kampung Literasi. Pengelola dan penyelenggarakegiatan memiliki kriteria tertentu yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

7. Menentukan Visi dan Misi Program Kampung Literasi 
Pelaksanaan program Kampung Literasi di setiap daerah memiliki maksud dan tujuan. Karena itu, penyelenggara Kampung Literasi di masing-masing daerah terlebih dahulu menentukan visi dan misi pendirian Kampung Literasi di daerahnya. Visi dan misi ini menjadi acuan dalam pembuatan rencana kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai.

8. Menyelenggarakan Program Kampung Literasi
Setelah semua disiapkan dengan baik, langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan program Kampung Literasi. Pada bagian ini, setiap pengelola dan penyelenggara telah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik.

9. Monitoring, evaluasi dan penyusunan rencana strategis pengembangan program
Bagian akhir dari penyelenggaraan Kampung Literasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan monitoring dan evaluasi tersebut seluruh pihak terkait menyusun rencana strategis pengembangan program lanjutan yang berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. 

B. Bentuk Kegiatan di Kampung Literasi
Literasi adalah poros pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat. Kampung Literasi merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan literasi di masyarakat terus berdenyut dan berkelanjutan. Kampung Literasi diharapkan menjadi tempat lahir dan tumbuhnya simpul-simpul masyarakat yang literat. Kegiatan yang dikembangkan di Kampung Literasi adalah kegiatan yang mencakup komponen 6 literasi, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), literasi keuangan serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

1. Literasi Baca Tulis
Baca tulis adalah dasar dari setiap kegiatan literasi. Literasi baca tulis merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan dan merefleksikan tulisan dalam mencapai suatu tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi untuk dapat berpartisipasi di masyarakat (www. pisa.tum.de/en/domains/reading-literacy).

Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan dalam literasi baca-tulis, antara lain:

a. Membaca dan Bercerita
Kegiatan membaca bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan jika dilakukan dengan bentuk yang beragam. Variasi kegiatan dalam membaca dan bercerita, antara lain:
  • Membaca senyap, membaca buku tanpa mengeluarkan suara. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh setiap orang.
  • Membaca nyaring (read a loud), membacakan buku dengan bersuara dan didengarkan oleh peserta lainnya.
  • Membaca dan bercerita, memahami bahan bacaan kemudian menyampaikan kembali isi buku.

b. Kelompok Baca Berkala
Kelompok baca berkala adalah kegiatan untuk sama-sama membahas sebuah buku atau isu tertentu. Kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca yang lebih komprehensif, meningkatkan kemampuan untuk menganalisa dan mengkritisi secara utuh isu-isu tertentu yang sedang berkembang di masyarakat.

c. Penulisan Sejarah Kampung dan Potensi/Kearifan Lokal
Penulisan sejarah kampung atau potensi dan kearifan lokal sebuah kampung merupakan upaya kita bersama untuk mempublikasikan dan melestarikan nilai-nilai dan sejarah kampung agar tetap hidup di masyarakat. Publikasi dan penulisan bisa dilakukan di berbagai media, cetak maupun elektronik.


2. Literasi Berhitung
Literasi berhitung merupakan kemampuan untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, mencakup penalaran matematis dan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta dan alat-alat untuk menggambarkan, menjelaskan dan memprediksi fenomena (www.pisa.tum.de/en/domains/mathematical-literacy/). Dalam konteks di masyarakat, literasi berhitung bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami peran dan kegunaan berhitung dalam aspek kehidupan sehari-hari. Ragam kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain, bermain dengan menggunakan hitung-hitungan dan angka.

3. Literasi Sains
Literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains dalam mengidentifikasi dan memperoleh pengetahuan baru, menggambarkan fenomena ilmiah dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. (www.pisa.tum.de/en/domains/scientific-literacy). Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan dalam literasi sains, antara lain mengenal alam sekitar dan lingkungan, mengenal fenomena alam, belajar bersama dengan alat peraga sains, pengenalan hidup sehat, dll.

4. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Literasi teknologi informasi dan komunikasi merupakan keterampilan berpikir kritis dan kreatif terhadap informasi dan komunikasi sebagai warga global dengan bertanggung jawab dan beretika dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (www.edu. gov.mb.ca/). Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi secara bijak dan kreatif. Kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan, antara lain:
a. Mengenal dan belajar menggunakan perangkat komputer;
b. Belajar menggunakan media sosial sebagai sarana publikasi kegiatan dan hal-hal yang kreatif;
c. Pelatihan jurnalistik;
d. Memanfaatkan teknologi untuk wirausaha.

5. Literasi Keuangan
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen serta masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Tujuan literasi keuangan adalah mengedukasi masyarakat terkait dengan pengetahuan mengelola, manajemen keuangan dan investasi. Bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan adalah mengenal jasa keuangan dan investasi, membangun koperasi bersama, mengenal transaksi keuangan elektronik, dll.

6. Literasi Budaya dan Kewarganegaraan
Literasi kebudayaan adalah pengetahuan tentang sejarah, kontribusi dan perspektif dari kelompok budaya yang berbeda (Desmond, 2011 dalam http:culturalliteracytutorial. blogspot.co.id). Literasi kewarganegaraan merupakan pemahaman mengenai bentuk dan fungsi pemerintahan, kewarganegaraan serta partisipasi sosial dan politik individu (http:// iowacore.gov/iowa-core/subject/21st-century-skills). Sasaran dari literasi budaya dan kewarganegaraan adalah mengedukasi masyarakat terkait sejarah dan perspektif budaya serta kewarganegaraan. Bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan, antara lain:

a. Rembuk Budaya Lokal
Urun rembuk bersama komponen masyarakat untuk menghidupkan tradisi lokal yang dulu pernah ada di masyarakat untuk dikenalkan kembali kepada generasi penerus.

b. Gelar Budaya
Kegiatan pagelaran budaya yang menampilkan kembali kekayaan tradisi/budaya lokal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Di beberapa daerah, gelar budaya bahkan dikembangkan menjadi potensi wisata.

c. Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan kebangsaan.
Penyelenggara Kampung Literasi diharapkan bisa mengembangkan minimal 2 dari 6 komponen literasi. 

D. Kebutuhan dan Sumber Dana
Dalam menjalankan sebuah program tidak terlepas dari kebutuhan dana. Agar program dapat berjalan dengan baik, perlu kebutuhan dana dan diidentifikasi sumber pendanaan yang dapat membantu menyukseskan penyelenggaraan program Kampung Literasi.

Penyelenggaraan program Kampung Literasi sebaiknya diselenggarakan oleh perkumpulan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga PNF yang telah memiliki usaha yang dapat digunakan untuk membiayai operasional Kampung Literasi. Selain usaha yang telah dilakukan oleh pengelola, sumber dana juga dapat diperoleh melalui:
1. Dana bersama (sharing);
2. Dana sumbangan;
3. Dana CSR;
4. Dana pemerintah daerah;
5. Dana pemerintah pusat.

E. Prasarana dan Sarana
Lembaga penyelenggara program dapat menyediakan prasarana dan sarana yaitu:
  1. Lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan Kampung Literasi;
  2. Prasarana pendukung lainnya seperti ruang yang dijadikan sebagai sekretariat, tempat membaca, praktek keterampilan, ruang IT, serta ruang pementasan, ruang pertemuan/ruang diskusi, dan ruang pendukung lainnya (Musholla dan MCK), dll;
  3. Sarana pendukung lainnya seperti alat-alat kelengkapan sekretariat, pendukung penyelenggaraan program, dan alat-alat keterampilan;
  4. Penunjang sumber informasi dan penyelenggaraan program.

F. Tempat Bahan Bacaan

Tempat yang dapat dijadikan sebagai ruang untuk meletakkan sumber bacaan dapat berupa rumah warga, fasilitas umum, atau tempat-tempat lainnya yang layak untuk dijadikan sebagai tempat penyedia bahan bacaan. Tempat ini akan dijadikan sebagai TBM, pojok baca, gardu baca, warung baca, maupun perpustakaan desa.

Sumber-sumber bahan bacaan yang diletakkan ditempat ini dipilah berdasarkan jenis dan bentuknya sehingga memudahkan pengunjung untuk menemukan setiap sumber informasi yang dibutuhkan.

G. Pengelolaan Teknologi Informasi
Teknologi informasi diartikan sebagai sumber yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh informasi atau membuat informasi. Teknologi informasi ini terdiri dari komputer, jaringan internet serta faktor pendukung lainnya.

Dalam penyelenggaraan Kampung Literasi, pengelola diwajibkan menyediakan layanan teknologi informasi baik sebagai tempat pencarian informasi online maupun sebagai tempat mempelajari keterampilan IT.

Jaringan dan Kemitraan
Dalam mendirikan Kampung Literasi, pengelola diwajibkan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dapat dilakukan saat merintis sampai pelaksanaan Kampung Literasi sehingga pihak-pihak yang diajak bekerjasama dapat memberikan kontribusi, baik finansial ataupun bentuk kontribusi lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan (profit) maupun non-profit.

Beberapa instansi yang dapat dijadikan sebagai jaringan dan kemitraan dalam mendirikan Kampung Literasi antara lain adalah:
  1. Instansi pemerintah (pusat maupun daerah);
  2. Dinas Pendidikan;
  3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  4. Badan Usaha Milik Nasional (BUMN);
  5. Yayasan atau lembaga sosial masyarakat dan keagamaan;
  6. Ikatan Sarjana Pendidikan, Ikatan Profesi Guru, Ikatan Pustakawan serta ikatan profesi lainnya di bidang pendidikan dan literasi;
  7. Pemerhati-pemerhati pendidikan;
  8. Dan lain-lain.

BAB IV PENYELENGGARAAN KAMPUNG LITERASI

Proses penyelenggaraan program Kampung Literasi dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut ini;

1. Persiapan
Pengelola yang sudah mendapat persetujuan untuk menyelenggarakan program Kampung Literasi, melakukan persiapan dan berkoordinasi dengan warga masyarakat dan pemerintah daerah setempat (disarankan sampai di tingkat Kabupaten/Kota). Selain untuk izin pelaksanaan kegiatan, dengan adanya koordinasi ini, kegiatan Kampung Literasi bisa mendapatkan dukungan dan menjadi agenda pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Selama 12 Bulan
Tim pelaksana Kampung Literasi menyusun draft rangkaian kegiatan di Kampung Literasi selama 12 bulan yang dikemas dalam bentuk kalender kegiatan. Draft kegiatan ini kemudian disampaikan ketika sosialisasi Kampung Literasi.

3. Sosialisasi dan Publikasi Kepada Masyarakat
Sosialisasi Kampung Literasi kepada masyarakat menjadi tahapan yang penting agar masyarakat bisa mendukung dan terlibat secara aktif. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau musyawarah kampung. Pada saat sosialisasi, pelaksana Kampung Literasi dapat menginformasikan draft rangkaian kegiatan selama 12 bulan yang telah disusun. Masyarakat dapat diajak untuk memberikan masukan dan kemudian sama-sama menyusun rangkaian kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan skema ini, secara tidak langsung, pengelola Kampung Literasi sudah melibatkan dan membuat masyarakat menjadi bagian dari Kampung Literasi.

Dalam sesi sosialisasi ini, pengelola juga bisa melakukan pembentukan tim pelaksana program yang berasal dari berbagai unsur. Dengan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam tim pelaksana, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan tujuan penyelenggaraan Kampung Literasi dapat tercapai.

Publikasi kegiatan juga diperlukan agar masyarakat luas dapat mengetahui rangkaian kegiatan yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan. Publikasi ini juga bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat dan pengelola atau penggiat literasi lainnya. Publikasi dapat dilakukan melalui brosur, majalah dinding (mading), Koran Kampung, leaflet digital dan media sosial. 

4. Pengadaan Bahan Bacaan, Perlengkapan dan Peralatan TBM dan Pojok Baca
Bahan bacaan, perlengkapan dan peralatan TBM atau Pojok Baca menjadi komponen yang sangat penting. Pengadaan bacaan, perlengkapan dan peralatan TBM atau Pojok Baca yang menggunakan dana dari Kemendikbud, harus sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang telah diajukan ke Kemendikbud.

Pengelola Kampung Literasi, bisa juga mendapat dukungan untuk pengadaan bacaan, perlengkapan dan peralatan TBM atau Pojok Baca dari sumber lainnya, seperti alokasi dana desa, dana pemerintah daerah, menghimpun donasi dari masyarakat, tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan dan lainnya.

5. Kegiatan Literasi
Tim pelaksana Kampung Literasi dapat berkreasi secara bebas dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program literasi dengan mengacu pada 6 komponen literasi. Kampung Literasi minimal mengembangkan 2 komponen literasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Rangkaian kegiatan Kampung Literasi dapat dilakukan dengan skema tatap muka dan melalui dunia maya. Kegiatan tatap muka dalam bentuk seperti bedah buku, pelatihan menulis, lomba menulis, pentas seni, kegiatan di pojok-pojok baca, dsb. Sedangkan kegiatan melalui dunia maya dapat melakukan diskusi, tukar pikiran dan urun rembug melalui email dan aplikasi sosial media (Facebook, WhatsApp, BBM, Line, WeChat, dll).

Selain tim pelaksana, pengelola Kampung Literasi juga dapat mengajak masyarakat untuk menjadi relawan yang mengelola TBM atau pojok baca. Sehingga layanan baca dan layanan informasi mengenai Kampung Literasi kepada masyarakat dapat dilakukan sepanjang waktu.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, LAPORAN DAN TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN KAMPUNG LITERASI

A. Monitoring dan Evaluasi
Untuk menjamin mutu penyelenggaraan program Kampung Literasi dan hasil pelaksanaan program, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan di internal pengelola Kampung Literasi, pengelola bersama masyarakat dan pemerintah daerah, serta dengan Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan Dtjen PAUD Dikmas Kemendikbud.

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan, menyusun perbaikan dan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya agar sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan potensi masyarakat. Secara umum pelaksanaan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:
  1. Mengetahui perkembangan dan efektivitas pelaksanaan program;
  2. Memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat dan lingkungan di Kampung Literasi;
  3. Mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil;
  4. Menentukan kebijakan lanjutan dari program.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kampung Literasi adalah sebagai berikut:
  1. Layanan programd an perkembangan pelaksanaan program yang diberikan kepada pengunjung;
  2. Bentuk layanan yang diberikan;
  3. Jadwal pelayanan;
  4. Lokasi pelayanan program;
  5. Prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan program;
  6. Tingkat kehadiran/antusiasme masyarakat;
  7. Tingkat keamanan dan kenyamanan pengunjung;
  8. Kompetensi pengelola dan instruktur;
  9. Jaringan dan kemitraan yang dibangun oleh pengelola.

B. Laporan
Laporan pelaksanaan program Kampung Literasi mencakup laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan. Laporan pelaksanaan program Kampung Literasi secara substansial mencakup aspek-aspek berikut ini:
  1. Persiapan dan Pelaksanaan program;
  2. Obyek dan sasaran program (data dan informasi tentang sasaran program);
  3. Tenaga pengelola, penggiat dan unsur lain yang mendukung pelaksana kegiatan;
  4. Kelengkapan prasarana dan sarana pendukung;
  5. Tanggapan atau testimoni masyarakat terhadap penyelenggaraan Kampung Literasi;
  6. Tingkat partisipasi masyarakat;
  7. Peningkatan kompetensi pengelola dan instruktur;
  8. Jaringan dan kemitraan yang dibangun oleh pengelola;
  9. Dokumen penyelenggaraan program;
  10. Penggunaan bantuan dana dari Kemendikbud
  11. Sumber bantuan keuangan dan bantuan sarana prasarana dari pihak lainnya;
  12. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program;
  13. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program;
  14. Rencana tindak lanjut.

Laporan pelaksanan program Kampung Literasi secara administrasi mengacu pada Petunjuk Teknis Pengembangan Budaya Baca.

C. Tindak Lanjut Program
Setelah melakukan rangkaian kegiatan dan melakukan monitoring serta evaluasi, pengelola Kampung Literasi dan masyarakat bisa sama-sama mengidentifikasi efektivitas program, program yang diperlukan dan membuat rencana pengembangan program sebagai tindak lanjut dan kesinambungan pelaksanaan Kampung Literasi.

D. Upaya Peningkatan Mutu
Peningkatan mutu layanan kepada masyarakat perlu menjadi perhatian pengelola dan pelaksana program Kampung Literasi. Peningkatan mutu ini bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses pengetahuan dan informasi yang dilaksanakan dalam program Kampung Literasi. Selain itu, prasarana dan sarana serta pengembangan dan variasi kegiatan dalam program Kampung Literasi juga perlu terus ditingkatkan agar keterlibatan aktif masyarakat di Kampung Literasi semakin tinggi.


Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas mengenai Panduan Penyelenggaraan Program Kampung Literasi di bawah ini.

File Preview:

Panduan Penyelenggaraan Program Kampung Literasi



Download:
Panduan Penyelenggaraan Program Kampung Literasi.pdf
Sumber: http://www.kemdikbud.go.id