Contoh Berita Acara Peminjaman Fasilitas Sekolah (Meja dan Bangku) Sekolah untuk Pemilu

Kontributor : On April 16, 2019

Berikut ini adalah berkas Contoh Berita Acara Peminjaman Fasilitas Sekolah (Meja dan Bangku) Sekolah untuk Pemilu. Download file format .docx Microsoft Word.

Contoh Berita Acara Peminjaman Fasilitas Sekolah (Meja dan Bangku) Sekolah untuk Pemilu
Contoh Berita Acara Peminjaman Fasilitas Sekolah (Meja dan Bangku) Sekolah untuk Pemilu

Keterangan:
Contoh Berita Acara Peminjaman Fasilitas Sekolah (Meja dan Bangku) Sekolah untuk Pemilu ini mudah-mudahan bermanfaat bagi anda dalam kegiatan persiapan menjelang pelaksanaan Pemilu mengingat sekolah sering menjadi tempat pelaksanaan pemungutan suara Pemilu. Silahkan anda edit contoh format berita acara ini untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di tempat anda.

Lihat juga beberapa berkas lainnya terkait dengan Pemilu Tahun 2019:
Buku Panduan PEMILU 2019 untuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
Kerja PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 
Keppres RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional
Surat Menpan : Pelaksanaan Netralitas ASN dalam Pilpres dan Pemilu 2019
Peraturan-Peraturan Pemilu 2019

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Contoh Berita Acara Peminjaman Fasilitas Sekolah (Meja dan Bangku) Sekolah untuk Pemilu di bawah ini.

File Preview:

Contoh Berita Acara Peminjaman Fasilitas Sekolah (Meja dan Bangku) Sekolah untuk Pemilu



Download:
Contoh Berita Acara Peminjaman Fasilitas Sekolah (Meja dan Bangku) Sekolah untuk Pemilu.docx

Contoh RKM/S dan RKT untuk MI/SD Terbaru Format Microsoft Word

Kontributor : On April 15, 2019

Berikut ini adalah berkas Contoh Rencana Kerja Madrasah/Sekolah (RKM/S) dan Rencana Kerja Tahunan Madrasah/Sekolah (RKT) untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Dasar (SD). Download file format .docx Microsoft Word.

Contoh RKM/S dan RKT untuk MI/SD Terbaru Format Microsoft Word
Contoh RKM/S dan RKT untuk MI/SD Terbaru Format Microsoft Word

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Contoh RKM/S dan RKT untuk MI/SD Terbaru Format Microsoft Word.

A. Latar belakang
Salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengembangkan otonomi MadrasahManajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Perencanaan Madrasah merupakan aspek kunci MBM. Hanya melalui perencanaan yang efektif, mutu peserta didik akan dapat ditingkatkan dan kewajiban untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dapat tercapai , terutama untuk anak didik yang kurang mampu secara ekonomis. Sedangkan wahana untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut adalah pendidikan yang berkualitas.

Salah satu, manajemen yang harus tepat adalah manajemen keuangan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Perencanaan dituangkan dalam bentuk Program Kerja Madrasah yang di dalamnya memuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah, dan Rencana Kerja tahunan.

Rencana Kerja ini disusun untuk berdasar pada hasil Evaluasi Diri Madrasah dan dibandingkan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) hasil perbandingan ini dilakukan dengan Analisis Kesenjangan sehingga memunculkan program prioritas.

Program prioritas dirancang untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan di tahun ke 1. Program-program yang mencakup pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan pembelajaran, pengembangan penilaian, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan budaya dan lingkungan, pengembangan karakter dan budi pekerti yang masing-masing dijadwalkan kegiatan-kegiatan yang menunjang visi, misi, dan tujuan Madrasah.

Rencana Kerja Madrasah ini disusun sebagai salah satu upaya agar secara berkelanjutan Madrasah ................. berusaha menjadi Madrasah yang memenuhi Standar Nasional. Usaha yang dimaksud meliputi perencanaan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan dalam bentuk Rencana Kerja Madrasah (RKM). Selanjutnya perencanaan tersebut di pecah menjadi perencanaan atau sasaran yang akan dicapai setiap tahun dan pada akhirnya disusun kegiatan dalam kurun waktu satu tahun yaitu Rencana Kerja Tahunan. 

Agar program kerja dalam 4 tahunan dapat diterapkan dengan baik, diawali dengan evaluasi diri secara detail yaitu Evaluasi diri Madrasah (EDM), Hasil EDM menjadi masukan penting pada penyusunan RKM ini karena berbentuk data empiris, sehingga diharapkan RKM bisa diterapkan dengan baik dengan sesedikit mungkin adanya suatu hambatan. Terakhir yang tidak boleh diabaikan dalam penyusunan RKT yang merupakan pelaksanaan RKM dalam tahun tertentu adalah memperhatikan kemampuan keuangan. Karena keuangan terbatas, perlu diatur sehingga keuangan mencukupi dan rencana kerja dapat terlaksana sesuai kemampuan dana yang ada.

B. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Madrasah 
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Madrasah Ibtidaiyah ................. adalah:
  1. Membantu Madrasah dalam membelanjakan anggaran untuk program kerja.
  2. Madrasah secara efektif dan efesien dalam pengelolaan program Madrasah.
  3. Membantu Madrasah dalam merespon tututan partisipasi masyarakat dan membantu Madrasah dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas.

C. Sasaran Rencana Kerja Madrasah 
  1. Kepala Madrasah, sebagai acuan untuk melaksanakan program selama kurun waktu 4 tahun beserta jabarannya yaitu rencana kerja tahunan.
  2. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan, agar mempunyai gambaran yang labih detail dalam melaksanakan tugas mengajar dan merealisasikan program yang ditugaskan kepadanya.
  3. Pengurus Komite Madrasah sebagai acuan untuk melakukan evaluasi kinerja Madrasah secara berkesinambungan.

D. Manfaat Penyusunan Rencana Kerja Madrasah
  1. Sebagai acuan bagi madrasah untuk untuk mencapai target-target peningkatan kualitas pendidikan dalam kurun waktu tertentu.
  2. Dapat digunakan sebagai panduan bagi madrasah dalam memanfaatkan subsidi pendidikan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari non pemerintah.
  3. Sebagai sumber inspirasi bagi seluruh warga madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.
  4. Sebagai tolak ukur bagi keberhasilan implementasi berbagai program peningkatan mutu pendidikan dimadrasah.

E. Landasan Hukum
  1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 (Pengelolaan dan pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik).
  2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 53 (Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun.
  3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dinyatakan bahwa madrasah membuat (1) Rencana Kerja Jangka Menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan dan (2) Rencana Kerja Tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran madrasah (RKAS/M) dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah.
  4. Peraturan lain (yang dipandang perlu).

F. Proses / Tahapan Penyusunan RKM
Proses /Tahapan penyusunan Rancana Kerja Madrasah (RKM) yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah sebagai berikut:
  1. Membentuk Tim Pengembang Madrasah yang setidaknya terdiri dari Kepala Madrasah (sebagai Ketua Tim), ketua Komite Madrasah, Pengurus Yayasan, Pengawas, perwakilan guru dan tokoh masyarakat yang peduli dengan Pendidikan.
  2. Melakukan evaluasi diri Madrasah dengan mengisi instrument EDM.
  3. Menentukan peta mutu madrasah dengan merangkum hasil capaian Evaluasi Diri Madrasah pada tiap standar.
  4. Mengembangkan kondisi Madrasah yang diinginkan empat tahun yang akan dating dalam bentuk visi, misi dan tujuan Madrasah.
  5. Melakukan analisis kesenjangan antara kondisi Madrasah saat ini dengan kondisi Madrasah yang diinginkan empat tahun akan datang. 
  6. Menentukan sasaran Madrasah, yaitu pentahapan capaian yang diinginkan selama 4 tahun kedepan, sehingga kesenjangan pada langkah 5 dapat “tertutupi” setelah 4 tahun kedepan.
  7. Mengembangkan program, indikator kinerja, rencana kegiatan dan penanggung jawab program.
  8. Mengembangkan rencana kerja tahunan Madrasah dan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah.

A. Latar Belakang
Peningkatan kualitas sumber daya menusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan termasuk peningkatan kualitas pendidikan di ..............................................................................

Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan anaknya, Madrasah ini memerlukan peningkatan dan pengembangan dalam berbagai aspek, misalnya dalam hal kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasaran, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan Madrasah, peran serta masyarakat dan kemitraan, dalam pendidikan, serta lain-lain.Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu kiranya dilakukan upaya penyusunan Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM) agar Madrasah memiliki rambu-rambu yang bisa dijadikan landasan dalam pengelolaan program, implementasi, memonitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur.

Rencana Kerja Tahunan .................................... tahun 2016/2017 ini disusun bardasarkan :
  1. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAPBM tahun 2015/2016.
  2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan RKM tahun 2016 – 2017.
  3. Disesuaikan dengan Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Rencan Kerja Tahunan Madrasah ( RKTM ) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM). Berkaitan dengan uraian di atas, maka RKTM ini memuat pendahuluan, profil, harapan program kerja tahunan Madrasah, rencana anggaran Madrasah, dan penutup.

B. Tujuan Penyusunan RKTM
Pada dasarnya tujuan penyusunan RKTM ini adalah :
  1. Membantu Madrasah dalam membelanjakan anggaran secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam satu tahun.
  2. Membantu Madrasah dalam merespon tuntutan partisipasi masyarakat, dan
  3. Membantu Madrasah dalam meningkatkan ketrbukaan dan akuntabilitas.

C. Manfaat RKTM
Manfaat RKTM ini dapat diuraikan sebagai berikut :
  1. Sebagai acuan bagi Madrasah untuk mencapai terget-target peningkatan kualitan pendidikan yang akan dicapai dalam jangka pendek.
  2. Dapat digunakan sebagai panduan bagi Madrasah dalam memanfaatkan subsidi baik subsidi dari pemerintah maupun dari nonpemerintah.
  3. Sebagai sumber inspirasi bagi seluruh warga Madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, dan
  4. Sebagai tolak ukur bagi keberhasilan implementasi berbagai program peningkatan mutu pendidikan di Madrasah.

D. Landasan Hukum
  1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 (pengelolaan dan pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik).
  2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 53 (Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana verja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun.
  3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang stándar Pengelolaan Pendidikan dinyatakan bahwa Madrasah/madrasah membuat.
  4. Rencana Kerja Jangka Menengah yang menggambarkan tujuan yang akan ingin dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan componen yang mendukung peningkatan mutu lulusan dan
  5. Rencana Kerja Tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan anggaran Madrasah/ Madrasah ( RKAM ) dilaksanakaan berdasarkan Rencana Kerja jangka menengah.

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Contoh RKM/S dan RKT untuk MI/SD Terbaru Format Microsoft Word di bawah ini.

File Preview:

Contoh RKM/S untuk MI/SD Terbaru Format Microsoft Word



Download:
Contoh Rencana Kerja Madrasah/Sekolah (RKM/S) untuk MI atau SD.docx
Contoh Rencana Kerja Tahunan Madrasah/Sekolah (RKT) untuk MI atau SD.docx

Panduan Evaluasi Diri Satuan - Prasyarat Akreditasi - Sispena 2.0

Kontributor : On April 08, 2019

Berikut ini adalah berkas Panduan Evaluasi Diri Satuan - Prasyarat Akreditasi - Sispena 2.0. Download file format .pdf.

Panduan Evaluasi Diri Satuan - Prasyarat Akreditasi - Sispena 2.0
Panduan Evaluasi Diri Satuan - Prasyarat Akreditasi - Sispena 2.0

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Panduan Evaluasi Diri Satuan - Prasyarat Akreditasi - Sispena 2.0.

Panduan EDS-PA Sispena 2.0

Tutorial ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Lembaga untuk menggunakan Aplikasi Sispena 2.0 (Sistem Penilaian Akreditasi PAUD dan PNF) dengan baik. Sispena 2.0 PAUD dan PNF adalah aplikasi penilaian akreditasi yang berbasis web. Aplikasi ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan syarat terhubung dengan internet. Lembaga juga harus memiliki NPSN dan mengisi data Dapodik.

Adapun langkah-langkah untuk mengakses atau menggunakan aplikasi Sispena 2.0 yaitu:
  1. Membuka browser dan ketikkan URL atau banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena, 
  2. Selanjutnya masukkan username (NPSN) dan password yang dimiliki. Untuk password yang telah tersedia (default) adalah NPSN.
  3. Setelah input NPSN pada kolom user dan password, maka ketik “karakter” CAPTCHA pada kolom yang sudah disediakan,

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Panduan Evaluasi Diri Satuan - Prasyarat Akreditasi - Sispena 2.0di bawah ini.

File Preview:

Panduan Evaluasi Diri Satuan - Prasyarat Akreditasi - Sispena 2.0



Download:
Panduan EDS-PA Sispena V2.0.pdf

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Kontributor : On April 04, 2019

Berikut ini adalah berkas Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Download file format .pdf.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM
1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

3. Urusan Pemerintahan
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

4. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

5. Penataan Daerah
Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah.

6. Perangkat Daerah
Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipelogi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi stakeholder utama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

7. Keuangan Daerah
Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

8. Perda
Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

9. Inovasi Daerah
Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasaikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota.

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di bawah ini.

File Preview:

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



Download:
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.pdf
UU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.pdf 
UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.pdf

Keppres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Hari Penyiaran Nasional

Kontributor : On Maret 30, 2019

Berikut ini adalah berkas Keputusan Presiden RI - Keppres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Hari Penyiaran Nasional. Download file format .pdf.

Keppres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Hari Penyiaran Nasional
Keppres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Hari Penyiaran Nasional

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Keppres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Hari Penyiaran Nasional.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
HARI PENYIARAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pada tanggal 1 April 1933 di Kota Solo, Jawa Tengah telah didirikan Lembaga Penyiaran Radio milik bangsa Indonesia yaitu Solosche Radio Vereeniging (SRV) yang diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro VII, merupakan perintis berdirinya radio ketimuran milik bangsa Indonesia yang berjasa dalam menggunakan teknologi modem untuk pengembangan budaya Indonesia;

b. bahwa pemangku kepentingan di bidang penyiaran telah melakukan Deklarasi Hari Penyiaran Nasional pada tanggal 1 April 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mewujudkan tujuan penyiaran nasional dalam memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Penyiaran Nasional;

Mengingat:
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PENYIARAN NASIONAL.

PERTAMA: Menetapkan tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional.

KEDUA: Hari Penyiaran Nasional bukan merupakan hari libur.

KETIGA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas Keppres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Hari Penyiaran Nasional di bawah ini.

File Preview:

Keppres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Hari Penyiaran Nasional



Download:
Keppres Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Hari Penyiaran Nasional.pdf
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.pdf

PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kontributor : On Maret 24, 2019

Berikut ini adalah berkas Peraturan Pemerintah PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Download file format .pdf.

PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif clan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD.

LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan memublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup, penyusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD, pelaksanaan EPPD, dan sistern informasi elektronik LPPD dan EPPD.

Keterangan:
Di bawah ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat:
  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PEMERINTAHAN 

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
  1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
  4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  5. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2
Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
a. LPPD;
b. LKPJ;
c. RLPPD; dan 
d. EPPD.

Pasal 3
LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip:
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. akurasi; dan
d. objektif.

BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4
LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
a. capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Pasal 5
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a. capaian kinerja makro;
b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
c. capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6
Capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan.

Pasal 7
(1) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antardaerah.

Pasal 8
(1) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

(2) Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 9
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
a. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat; dan
b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah provinsi.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 10
(1) Kepala daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD.

(3) Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan.

Pasal 11
(1) Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Pasal 12
LPPD digunakan se bagai dasar:
a. EPPD; dan
b. penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian / lembaga pemerin tah nonkementerian.

Pasal 13
Hasil EPPD dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LPPD diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB III
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 15
Ruang lingkup LKPJ meliputi:
a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 16
Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 17
(1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
  1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
  2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
  1. tugas pem ban tuan yang di terima dari Pemerintah Pusat; dan
  2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

(2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 18
(1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 19
(1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat panpurna.

(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Pasal 20
(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

(2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/ atau kebijakan strategis kepala daerah.

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IV
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 22
RLPPD memuat:
a. capaian kinerja makro;
b. ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
c. hasil EPPD dan opim atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
d. ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
e. inovasi daerah.

Pasal 23
(1) Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.

(2) Kepala daerah wajib memublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/ atau media elektronik.

(3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah se bagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian RLPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal25

(1) Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/ atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.

(2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 26
EPPD terdiri atas:
a. evaluasi kinerja makro; dan 
b. evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 27
(1) Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan menilai:
a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD; dan 
b. perubahan capaian kinerja masing-masing  indikator  kinerja makro LPPD.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bobot nilai yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan pada informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 29
(1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan menilai capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan
b. bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan. 

(3) Bobot nilai per bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

(4) Bobot nilai capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan.

Pasal 30
EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 31
(1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri menetapkan peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:
a. peringkat kinerja provinsi;
b. peringkat kinerja kabupaten; dan 
c. peringkat kinerja kota.

(2) Peringkat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpman lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 32
(1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota kepada Menteri.

(2) Menteri menyampaikan hasil EPPD kabupaten/kota dan provinsi kepada Presiden.

(3) Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan:
a. pertimbangan pemberian penghargaan;
b. sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan
c. pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EPPD diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34
(1) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas usulan Menteri.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diumumkan dan diberikan pada hari otonomi daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jerns penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35
Penghargaan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa1 36
Hasil EPPD digunakan se bagai bahan sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
(1) Berdasarkan hasil EPPD, Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi khusus dan pengembangan kapasitas daerah.

(3) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

(5) Pelaksanaan pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VI
SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 38
(1) Menteri menyediakan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring.

(2) Kementerian/lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistern informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan pengundangan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. 
JOKO WIDODO

Selengkapnya silahkan lihat atau download berkas PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bawah ini.

File Preview:

PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Download:
PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.pdf

Baca juga:
Peraturan Pemerintah PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah